Q&A: Akar Masalah Konflik Berdarah di Ethiopia yang Tewaskan Ratusan Orang

Merdeka.com - Konflik berdarah di wilayah Tigray, Ethiopia, telah berlangsung berbulan-bulan dan memakan korban yang tidak sedikit, korban nyawa maupun mereka yang telantar. Namun dunia baru menyadari konflik tersebut belakangan ini, setelah akses untuk media mulai dibuka dan berbagai laporan dari wilayah tersebut bermunculan.

Konflik dimulai pada November tahun lalu dipicu pertikaian antara pasukan pemerintah dan tentara regional di wilayah tersebut, memaksa ribuan orang mengungsi. Konflik pecah hanya setahun setelah Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed menerima Nobel Perdamaian. Abiy menerima Nobel Perdamaian karena berhasil mengatasi konflik 20 tahun dengan negara tetangga Eritrea.

Awal Maret, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken mendesak PM Abiy Ahmed untuk menghentikan perpecahan di kawasan Tigray, dan menyebut "meningkatnya jumlah laporan yang kredibel tentang kekejaman dan pelanggaran serta pelanggaran hak asasi manusia."

Dalam sebuah pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Ned Price mengatakan Blinken mendesak Abiy dalam percakapan melalui telepon untuk menarik kekuatan luar dari Tigray, termasuk pasukan dari kawasan Amhara Ethiopia dan dari Eritrea, dan untuk segera menyudahi kekerasan.

Apa sebenarnya penyebab konflik di kawasan tersebut? Merdeka.com mengupasnya dari berbagai sumber.

Di mana letak wilayah Tigray dan apa yang terjadi di sana?

Tigray adalah wilayah paling utara Ethiopia. Berbatasan dengan Eritrea, Tigray dihuni sekitar 7 juta jiwa warga etnis Tigray. Kelompok etnis ini, yang jumlahnya sekitar 6 persen populasi Ethiopia, memiliki pengaruh besar dalam urusan nasional.

Dikutip dari NPR, Senin (29/3), pada awal November 2020, pemerintah regional yang dikuasi Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), sebuah partai kiri, meluncurkan pengepungan skala besar di markas militer Ethiopia di Sero, menggunakan tank, senjata berat, dan mortir.

PM Abiy Ahmed menyebut pengepungan itu “pengkhianatan yang tidak akan pernah dilupakan”, kemudian memerintahkan perlawanan dari tentara federal di wilayah tersebut, memicu konflik yang lebih besar.

Apa dampak pengerahan tentara federal?

Setelah pengepungan tersebut, PM Abiy mengumumkan dalam pidato televisi, militer Ethiopia telah mengebom fasilitas TPLF sebagai balasan.

Segera setelah itu, dilaporkan terjadi pembantaian yang dilakukan oleh TPLF dan juga milisi dari wilayah tetangga Amhara di Ethiopia, yang mendukung pasukan pemerintah. Pasukan Tigray meluncurkan roket ke Amhara dan Eritrea, yang terlibat dalam pertempuran mendukung pasukan pemerintah Ethiopia. Tigray memiliki pasukan paramiliter dan milisi lokal sekitar 250.000, menurut International Crisis Group, dikutip dari Sky News.

Pada 23 November, pasukan Ethiopian tiba di ibu kota Tigray, Mekelle. Lima hari kemudian mereka melancarkan serangan, melakukan penembakan besar-besaran, setelah warga sipil diperingatkan untuk meninggalkan wilayah itu. Pada malam hari, PM Abiy mengumumkan kota itu telah diambil alih, tapi TPLF dan pasukan pendukungnya berjanji akan melawan balik.

Sejak saat itu, pertempuran berlanjut. Pasukan Ethiopia dan Eritrea disalahkan atas pembantaian, walaupun kemudian dibantah kedua pihak.

Siapa dan apa TPLF?

TPLF awalnya dibentuk pada 1970-an untuk mendorong penentuan nasib sendiri warga Tigray, sebuah tujuan yang kemudian disingkirkan. Pada akhirnya, TPLF mendapati dirinya di pusat kekuatan politik nasional. Kelompok ini menjadi pemain dominan dalam koalisi partai politik etnis yang dikenal sebagai Front Demokratik Revolusioner Rakyat Ethiopia (EPRDF), yang menguasai pemerintah Ethiopia selama hampir tiga dekade.

Abiy berkuasa pada 2018 sebagai kepala EPRDF. Tapi setahun kemudian, dia membubarkan partai ini, dengan alasan adanya sejarah perpecahan etnis di belakang partai itu. Sebaliknya, Abiy berusaha untuk melipatgandakan konstituen EPRDF menjadi partai politik baru. Tetapi TPLF menolak untuk ikut, malah mundur ke basis kekuatannya di Tigray, di mana TPLF mendapat dukungan luas.

Setelah tersingkir di tingkat nasional, TPLF dituduh pemerintah Abiy berusaha mengguncang Ethiopia dengan mengatur kekerasan etnis di seluruh negeri.

Abiy berjanji untuk mengadakan pemilihan umum pertama yang benar-benar demokratis di negara itu musim panas lalu. Namun dia memutuskan menunda karena pandemi Covid-19.TPLF mengatakan penundaan pemilu sama dengan perpanjangan masa jabatan Abiy yang inkonstitusional. Kelompok itu kemudian mengadakan pemilihan regional sendiri, mengklaim kemenangan. Pemerintah Abiy kemudian menyatakan pemilihan Tigray tidak sah.

Kedua belah pihak saling tuduh melakukan tindakan inkonstitusional menjelang serangan TPLF di pangkalan Sero. Sebagai tanggapan, pemerintah mengirimkan Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia, didukung oleh tentara dari wilayah Amhara, yang berbatasan dengan Tigray.

Benarkah ada pembantaian massal dan pembersihan etnis?

Tiga hari sebelum Natal 2020 di Inggris, kepala Badan HAM PBB menyerukan penyelidikan dugaan pembunuhan massal ratusan orang, utamanya warga Amhara, di daerah barat Tigray, Mai Kadra pada 9 November.

Pasukan Tigray juga disalahkan atas pembunuhan warga sipil.

Pada 23 Februari lalu juga diduga terjadi pembantaian di desa Cheli, di mana antara 80 dan 200 orang menjadi korban, seperti diungkapkan sejumlah penduduk kepada Sky News. Penduduk menyalahkan pasukan Ethiopia dan Eritrea atas pembantaian tersebut.

Komisioner HAM PBB dan NGO lainnya telah menyerukan penyelidikan independen atas dugaan pembantaian massal di wilayah itu.

Bulan lalu, The New York Times menerbitkan laporan mengutip laporan internal pemerintah AS, menggambarkan kampanye sistematis pembersihan etnis di Tigray.

Dalam laporan itu yang dikutip New York Times, disebutkan pasukan pendukung pemerintah diduga dengan sengaja menjadikan Tigray Barat homogen secara etnis melalui penggunaan kekuatan dan intimidasi yang terorganisir.

“Seluruh desa rusak parah atau terhapus seluruhnya.”

Apa peran Eritrea dalam konflik ini?

Eritrea, yang pernah menjadi bagian Ethiopia, berperang selama puluhan tahun dan meraih kemerdekaan pada 1991. Kedua negara kembali berperang pada 1998 dalam sebuah konflik territorial yang berakhir pada 2000, menghilangkan 100.000 nyawa.Tak lama setelah menjabat, PM Abiy mendekati Presiden Eritrea, Isaias Afwerki, dan keduanya sepakat menandatangani perjanjian damai, membawa Abiy memenangkan Nobel Perdamaian 2019.

Pasukan Eritera dilaporkan terlibat dalam konflik Tigray, mendukung pasukan pemerintah. AP melaporkan tentara Eritera terlibat dalam pembantaian warga sipil di Axum pada awal pecahnya konflik.

Amnesty International juga menyalahkan Eritrea atas pembunuhan massal di Axum. Pasukan Eritrea juga dilaporkan melakukan serangan yang sama terhadap warga sipil di sebuah gereja di Dengelat, Tigray. Baik pemerintah Ethiopia maupun Eritrea membantah pasukan Eritrea terlibat dalam konflik tersebut.

Apa dampak konflik bagi warga sipil?

Pada Januari, pejabat lokal menyampaikan kepad Reuters, lebih dari 2 juta orang telantar akibat konflik tersebut, jaug lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Konflik juga mengancam bencana kemanusiaan regional.

Pada bulan yang sama, badan pengungsi PBB mengatakan sebanyak 56.000 orang melarikan diri dari Tigray, banyak dari mereka menuju negara tetangga Sudan. PBB juga memprediksi 200.000 orang telah melarikan diri dalam enam bulan.

Pada November, PBB mengatakan 6.000 pengungsi memasuki Sudan setiap hari, jumlahnya sejauh ini hampir 60.000 orang.

Sementara itu, sekitar 500.000 warga Tigray kehilangan rumah.

Doctors Without Borders menyampaikan hampir 70 persen dari 106 fasilitas kesehatan yang disurvei dari pertengahan Desember sampai awal Maret dijarah dan lebih dari 30 persen telah dirusak, sisanya hanya 13 persen yang berfungsi normal.

Bagaimana tanggapan internasional atas konflik ini?

Komisiner Tinggi PBB bidang HAM, Michelle Bachelet, telah meminta Ethiopia untuk memberikan akses ke Tigray untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan perang, setelah laporan pembunuhan dan kekerasan seksual.

Bachelet menyampaikan pihaknya telah memverifikasi sejumlah laporan kekejaman di Tigray, termasuk yang dilakukan pasukan Eritrea, juga "penembakan tanpa pandang bulu di kota Mekele, Humera dan Adigrat di wilayah Tigray."

Pemerintahan Presiden Joe Biden menggambarkan situasi di Tigray sebagai "krisis kemanusiaan yang semakin dalam."

Menteri Luar Negeri Antony Blinken, mendesak Addis Ababa untuk mengakhiri konflik tersebut, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.

“Menlu mendesak pemerintah Ethiopia untuk segera mengambil langkah konkret untuk melindungi warga sipil, termasuk pengungsi, dan untuk mencegah kekerasan lebih lanjut,” jelasnya dalam sebuah pernyataan.

Pemerintahan Biden telah berulang kali menyerukan penarikan tentara Eritrea dan pasukan regional Amhara. AS juga meminta Uni Afrika untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut.

Apa dampak konflik bagi kawasan yang lebih luas?

Konflik ini bisa menciptakan ketidakstabilan di wilayah tersebut dan bisa mendorong pengungsian massal di negara terpadat kedua di Afrika itu, yang memiliki populasi 110 juta orang.

Sebagai sekutu dekat AS, Ethiopia dipandang sebagai elemen penting dalam meningkatkan perdamaian di wilayah Tanduk Afrika yang rentan tersebut. Namun hal ini bisa dihancurkan oleh perang yang meluas ke Eritrea, dan fakta sekitar 96.000 pengungsi Eritrea yang tinggal di Tigray bisa mengungsi lagi.

Dengan banyaknya pengungsi Ethiopia yang melarikan diri ke Sudan, yang telah menampung 1,1 juta pengungsi, ini berisiko mengganggu kestabilan transisi yang sedang dilaluinya, di samping krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Ethiopia juga menjalankan misi penjaga perdamaian yang sukses di negara tetangga Somalia, tetapi itu sekarang terancam karena kekacauan internal.