Merdeka.com - Pemerintah berencana membangun lembaga pemasyarakatan baru lantaran hampir seluruh penjara di Indonesia kelebihan penghuni. Pengamanan penjara juga akan ditingkatkan dengan melibatkan polisi dan tentara.

Menurut politikus dari Partai Golongan Karya Agun Gunanjar Sudarsa pernah bekerja sebagai pegawai penjara hampir seperempat abad, yang harus dilakukan pemerintah adalah reformasi struktural dan rantai komando pengambil kebijakan. Selain itu, KUHP dan KUHAP mesti diubah.

“Orang berbuat salah jangan selalu dipenjarakan. Makanya pidana berubah, ada pidana kerja sosial, bersyarat, dan lainnya, supaya tetap terintegrasi dengan masyarakat," kata Agun. "Konsep pemikiran ini belum berjalan, baru ide doang."

Berikut wawancara lengkap Alwan Ridha Ramdani dari merdeka.com saat ditemui Selasa pekan lalu sebelum rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum di gedung Dewan Perwakilabn Rakyat.

Apakah refomrasi penjara sudah berjalan sukses?

Zaman sebelum organisasi terintegrasi, dulunya rapih. Tidak seperti itu (rusuh). Organisasi saat ini berantakan. Sudah diubah sejak lama, tidak mau berubah. Kenapa? berkaitan dengan gengsi, rezeki.

Utamanya di sekretariat jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Menteri lalu ke sekjen, Sekjen ke kakanwil. Nah, proyeknya jadi gede.

Perubahan nama dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan apakah berdampak positif?

Seharusnya berubah. Direktorat pemasyarakatan pengganti direktorat kepenjaraan harusnya mengubah paradigma. Kita mengikuti hukum internasional.

Dulu, penjara lahir dengan maksud membina orang jahat. Curi potong jari, bunuh orang hukum mati. Itu namanya hukum badan, ternyata tidak jera. Itu namanya zaman retribusi, utang nyawa bayar nyawa.

Setelah retribusi, paradigma berikutnya muncul pola ditren. Ditren itu dipenjarakan yang lama dan penuh derita, dihukum selama-lamanya. Nyatanya tidak berhasil juga. Doktrin penjara berikutnya bergeser, orang jangan dihukum lama, tapi dibuang sejauh-jauhnya. Ternyata juga tidak berhasil.

Berubah dengan pola rehabilitasi, direhab mental dan keterampilannya supaya punya pekerjaan. Begitu balik lagi, tetap saja dianggap penjahat. Tetap saja dianggap residivis.

Dari rehabilitasi muncul rehasosialisasi. Pendekatannya sosiologis karena dianggap tidak bisa bersosialisasi. Maka dia dilatih untuk bersosial dengan masyarakat, supaya jadi baik.

Ternyata ada pencurian, dia dicurigai lagi. Pokoknya bekas narapidana dicurigai lagi. Bergaul dengan baik-baik diasingkan, akhirnya bergaulnya dengan yang sama-sama residivis.

Terakhir saat ini, reintegrasi sosial artinya menempatkan kejahatan produk masyarakat. Sesorang berbuat jahat karena masyarakat tidak mampu memberikan ruang, kesempatan jujur dan adil berbuat benar.

Dalam konteks besar, masyarakat adalah negara. Negara tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan, berusaha, tidak mampu mempraktekkan hukum tidak diskriminatif. Yang ketangkep masuk penjara.

Reintegrasi sosial juga tidak berjalan?

Doktrin ini, orang yang dibina itu bukan hanya orang berbuat jahat Tapi juga keluarganya dan lingkungannya. Orang yang berbuat salah jangan selalu dipenjarakan. Makanya pidana berubah, ada pidana kerja sosial, bersyarat dan lainnya, supaya tetap terintegrasi dengan masyarakat. Konsep pemikiran ini belum berjalan, baru ide doang.

Instrumen hukumnya sudah ada?

Sudah ada, tapi tidak berjalan. Jepang belajar ke kita, Vietnam belajar ke kita. Saat saya mengajar, dipraktekkan di sana dan berhasil. Kita tidak karena negaranya tidak peduli.

Dibuktikan dengan apa? Pada 2006 negara punya utang Rp 420 miliar, tidak bayar uang makan narapidana. Di negara manapun presiden selalu bilang penjara jangan dikurangi atau terkena pemotongan anggaran. Memang yang mengelola bodoh semua.

Penanganannya berati tidak terintegrasi?

Ya iya. Itu bukan dilaksanakan, sekarang ditambah doktrin penjeraan. Orang dipenjara untuk disakiti, dipermalukan, dianiaya, tidak ada jaminan. Makanya, harus mau urus penjara, harus orang paham penjara. Sarjana hukum paham penjara.

Contohnya, akibat kebijakan PP 99, Kalapas banting tulang menugaskan sipir tidak resah, patroli dan lain-lain. Tapi tengok penjara Madium, jumlah narapidana 1.400 dan regu jaga 12 orang. Lapas Porong, penghuninya 1.100 dan petugasnya 12. Bagaimana 12 orang menghadapi seribu orang.

Berarti negara tidak punya komitmen benahi penjara?

Artinya negara tidak peduli. Tahunya cuma bisa menyalahkan. Sudah 12 petugas menghadapi seribu, tetap disalahkan. Adakah tambahan anjing pelacak untuk menghadapi orang bawa narkotika? ada alat deteksi? tidak ada. Silakan cek. Uang jaga pun satu malam hanya Rp 15 ribu

Apakah pola reintegrasi ini pernah dilakukan?

Kita pernah praktekkan itu di Ujung Pandang saat saya masih jadi dosen. Tapi para elite pemerintah selalu dengan kacamata salah. Sebetulnya penjara punya produksi ekonomi tinggi. Kalau orang sekarang swastanisasi penjara, itu pikiran bodoh. Pikiran orang tidak mengerti.

Yang harus dilakukan, misalnya ada seribu narapidana di LP, kalau memang serius, kenapa tenaga narapidana potensial tidak dioptimalkan daripada menganggur.

Bisa dioptimalkan, misalnya pekerjaan cuci pakaian dan piring di hotel. Uangnya ditabungkan atau dikasih alat produksi untuk mendukung pembangunan perumahan. Tapi itu dianggap bisnis kapalas. Aturan itu dicabut lagi.

Tidak ada evaluasi dari program reformasi penjara dan petugas?

Yang duduki jabatan itu tidak paham dan tidak peduli. Saya mengkritik teman-teman di penjara kenapa misalnya ada bilik cinta? Saya sebagai alumni juga malu. Tapi problemnya bukan dengan cara semata-mata menghukum, memecat, memberhentikan pegawai.

Ada lima kesakitan dalam penjara. Kehilangan kemerdekaan, kehilangan hak dilayani atau melayani, kehilangan otoritas dirinya, kehilangan rasa aman, dan paling berat kehilangan hubungan lawan jenis.

Apakah penjara sudah humanis?

Oh iya, ditambah lagi kebijakan wamen saat ini sangat destruktif. Sehingga petugas harus berhadapan dengan narapidana, akhirnya rusuh. Rusuh akan berulang kemana-mana sepanjang tidak diselesaikan.

Kapan penjara Indonesia bisa humanis?

Ya masih lama lah. KUHAP dan KUHP harus dilurusin dulu. Sistem keadilan kita masih berorientasi hukuman.