Orang melihat intelektualitas saya
Merdeka.com - Usai pensiun dari hakim konstitusi sekaligus ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD ingin bertarung memperebutkan kursi presiden pada pemilihan umum tahun depan.
Dia pun terus berkeliling ke berbagai daerah untuk meningkatkan elektabilitas. Bahkan, dia siap ikut konvensi bakal digelar sejumlah partai. “Saya dilihat oleh orang karena intelektualitas,” katanya.
Berikut penuturan Mahfud MD saat ditemui Alwan Ridha Ramdani, Arbi Sumandoyo, dan Faisal Assegaf dari merdeka.com di sebuah rumah berlantai dua di kawasan Menteng Pegangsaan, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu.
Bagaimana persiapan dana Anda untuk menjadi calon presiden?
Ongkos politik itu beda dengan politik uang. Saya tidak akan melakukan politik uang, tapi kalau ongkos politik itu kegiatan-kegiatan wajar, seperti kampanye, kunjungan kesan-kemari. Dari mana saya dapat (dana ) itu? Ya, dari masyarakat. Anda tahu sekarang ini sudah banyak orang undang-undang saya, menyediakan forum biaya sendiri, undangan sendiri. Kemarin saya ke Medan dibiayai oleh mereka. Mereka sediakan hotel, buatkan kaos.
Bagaimana Anda mengatasi isu Jawa dan non-Jawa dalam pemilihan presiden?
Madura itu kan Jawa, Madura itu Jawa Timur. Istri saya Jawa, saya hidup dengan budaya Jawa. Kan sama budaya Jawa dan Madura, budaya pesantren. Saya kira kalau itu tidak terlalu penting karena seluruh pembicaraan calon presiden tidak ada yang mempermasalahkan saya orang dari luar Jawa, beda dengan calon tertentu. Saya bisa dua-duanya, mau dibilang saya bukan orang Jawa, saya Jawa.
Apa yang membuat orang tertarik memilih Anda?
Saya dilihat oleh orang karena intelektualitas, maka untuk itu saya tidak terlalu khawatir. Seperti halnya apakah ada orang pernah mempersoalkan Bung Hatta. Dia orang luar Jawa, tapi dia selalu dianggap orang Indonesia. Dia hanya kalah dengan Bung Karno. Kalahnya tidak karena dia bukan orang Jawa, karena Bung Karno seorang organisatoris. Jadi saya kira tidak relevan.
Kenapa Anda mengusulkan TNI dan Polri berhak memilih dan dipilih?
Itu saya katakan ketika saya menguji disertasi di Universitas Dipenegoro. Jadi ada seorang tentara membuat disertasi soal penggunaan hak pilih di TNI. Saat itu, saya promotornya, saya katakan kenapa TNI tidak boleh memilih. Menurut saya, boleh itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden.
Menurut saya itu soal lain, soal hak asasi warga negara. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih apapun profesinya. Tetapi kalau undang-undang menyatakan tidak usah memilih, ya tidak usah memilih. Nah, sekarang undang-undangnya itu supaya dicabut, pilih saja. Apa itu tidak menyebabkan TNI-Polri pecah, enggak. Tahun 1955 TNI Polri juga memilih. Polri dulu partai pemilu, biasa saja.
Tapi bagaimana dengan soal dwi fungsi ABRI?
Justru itu untuk menghapus dwifungsi ABRI, ABRI boleh memilih. Dulu ABRI tidak boleh memilih karena diberi fungsi tanpa dipilih menjadi DPR, menteri. Maka sekarang hapus dwi fungsi, pilih. Jusru untuk melanjutkan karena dwi fungsi ABRI sudah dihapus maka boleh dong dipilih.
Apakah ini bentuk kompromi anda kepada TNI yang masih memiliki kekuatan besar?
Enggak. Kalau saya berkompromi dengan TNI, saya harus mengatakan TNI tidak usah memilih. Karena TNI sendiri sudah mengumumkan tidak ingin memilih. Kalau saya mau kompromi, saya mendukung itu. Tapi saya tidak dukung, secara akademis saya tidak mendukung. Itu harus dilihat sebagai suatu hal berbeda. Kalau saya mendukung, saya bilang saja ke Panglima TNI benar tuh memilih, tapi kenyataannya saya enggak.
Bagaimana Anda melihat kondisi TNI sekarang?
Saya melihat sekarang TNI tidak ada gerakan-gerakan politik. Kalau zaman Gus Dur, iya karena TNI masih ada wakil di DPR. Tidak perlu taktik apa, sudah selesai kok TNI itu.
Bagaimana Anda melihat konflik PKB tidak selesai-selesai?
Biasa dalam politik ada konflik, kompromi, konflik, dan kompromi. Realitas politiknya sekarang PKB secara hukum dipegang oleh Muhaimin. Itu realitis politik dan hukum, ya sudah. Itu saja dipakai sebagai pedoman. Penentunya sekarang adalah Muhaimin.
Anda tidak berniat mendamaikan?
Saya ingin PKB dalam satu barisan. Tetapi saya tidak perlu melakukan sesuatu karena sudah ada generasi baru bisa melakukan itu, yaitu generasinya Muhaimin. Saya hanya ingin, tetapi saya tidak akan melakukan langkah-langkah politik untuk melakukan itu. Anak anak muda, seperti Muhaimin, Yenny dan Marwan Djafar sudah bisa melakukan itu sendiri.
Cak Imin suka minta pertimbangan?
Saya ketemu, saling berdiskusi dalam banyak hal, NU, politik, soal PKB juga. Bagaimana pun saya punya ikatan emosional karena saya pernah di sana. Tidak mungkin saya lalu tidak punya emosi ketika ini terpuruk. Tidak mungkin saya tidak bangga kalau ini (PKB) naik karena saya orang sana. Saya sedih ketika PKB bermasalah, senang ketika PKB dapat berita bagus. Itu namanya ikatan emonisional
Terakhir kapan Anda ke DPP PKB?
Terakhir ke kantor DPP PKB dua bulan lalu. Tetapi saya sepanggung dengan Muhaimin, Khofifah, dan Hasyim Muzadi di Sidoarjo pada Senin, 15 April.
Berati islah PKB semakin terbuka?
Sudah terbuka.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Mahfud, mahasiswa yang gagal di tengah-tengah masyarakat cukup sulit untuk memperbaikinya.
Baca SelengkapnyaCalon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md meminta para pendukungnya tidak begitu saja memercayai hasil survei.
Baca SelengkapnyaMasyarakat menyematkan penutup kepala tanjak kepada Mahfud yang merupakan simbol penerimaan sebagai keluarga besar adat Melayu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye maka dilarang menggunakan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaSebagai mantan Menteri Pertahanan, Mahfud mengetahui apa apa saja yang menjadi rahasia dan tidak.
Baca SelengkapnyaBelakangan, Mahfud kerap mengkritik pemerintah Jokowi.
Baca SelengkapnyaMahfud MD mengaku bersyukur, telah diberikan amanah sebagai Menteri
Baca SelengkapnyaHasil dari hak angket dapat memberikan sanksi pemakzulan untuk presiden.
Baca SelengkapnyaMahfud mengakui ada hal yang ditakutinya apabila dirinya terlibat dalam kasus korupsi.
Baca Selengkapnya