Merdeka.com - Bagi sebagian besar orang, menjadi perempuan di Indonesia rupanya belum nyaman-nyaman amat. Demokrasi yang dijunjung tinggi belum menjadi tolak ukur hak-hak mereka bakal terpenuhi. Di dunia pendidikan, perkantoran, politik, budaya dan agama, kaum hawa masih diposisikan di bawah pria. ”Di semua sektor perempuan masih didiskriminasi. Penyebabnya karena banyak perempuan buta huruf,” kata Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah.

Buta huruf merujuk pada lemahnya kualitas pendidikan perempuan di Indonesia. Banyak yang belum bisa membaca. Dampaknya, kaum ibu, terutama di daerah-daerah terpencil, masih minim sekali menerima informasi dari luar. Dengan begitu, secara tidak sadar berarti hak memperoleh informasi bagi perempuan juga terlanggar. Masalah itulah yang sejak awal diperjuangkan oleh Kartini.

Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan terus melakukan pemantauan. Komisi bertugas membuka mata negara, masih ada kekerasan dan diskriminasi hak dialami perempuan Indonesia. Caranya dengan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, dengan harapan negara segera melakukan reformasi kebijakan lebih mendukung hak perempuan.

Berikut penuturan ketua komisi, Yuniyanti Chuzaifah, saat ditemui Muhammad Taufik dan Islahuddin dari merdeka.com di kantornya, Kamis (18/4):

Apakah Anda melihat masih banyak diskrimniasi terhadap perempuan?

Sekitar lima hari lalu ada deklarasi perempuan adat di Maluku, dari situ terlihat di pojok-pojok Nusantara ini masih ada sejumlah persoalan, diskriminasi dihadapi oleh perempuan-perempuan adat miskin, misalnya akses pendidikan sulit. Mereka memiliki tanah, tiba-tiba tanah itu menjadi milik perusahaan internasional. Lalu tanah mereka berubah menjadi lapangan golf. Hutan-hutan yang semula sumber kehidupan dan kearifan tradisional, pelan-pelan menghilang dan menjadi area pertambangan. Mereka sebelumnya nyonya di tanah sendiri, kini terpinggirkan.

Diskriminasi diterima para perempuan itu banyak, dalam pekerjaannya terutama mereka sedang hamil, kemudian korban perkosaan dikeluarkan dari sekolahnya dan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Padahal itu diperjuangkan Kartini, bagaimana agar ada akses pendidikan untuk perempuan. Agar para perempuan di zamannya tidak buta huruf. Buta huruf saat itu mejadikan perempuan terjajah

Di sektor mana saja diskriminasi itu terjadi?

Diskriminasi itu terjadi dalam banyak sektor, mulai dari pendidikan, politik, budaya, agama, kemudian sumber daya sebagai hak ekonomi, hak informasi masih terbatas karena banyak buta huruf. Itu diperjuangkan oleh Kartini. Standar huruf latin pada zaman Kartini sebagaian besar dikuasai oleh kompeni atau orang-orang feodal. Kemudian itu diperkenalkan kepada masyarakat lokal.

Upaya apa yang telah yang telah dilakukan komnas perempuan?

Komnas Perempuan ikut memantau untuk membuka mata negara soal kekerasan dialami oleh perempuan. Dari situ, kita melakukan reformasi kebijakan, kita memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dulu masalah itu seolah-olah wilayah privat, tidak bisa disentuh, dan itu otoritas laki-laki.

Selebihnya adalah mengawal sejumlah UU, kebijakan, misalnya UU perlindungan saksi dan korban perempuan. Dalam hal itu Komnas Perempuan terlibat karena banyak sekali korban perempuan yang membuat kesakasian untuk pelanggaran HAM malah dibikin sakit, dianggap melakukan pencemaran nama baik.

Apakah ada keterkaitan antara peran perempaun yang kurang hingga adanya diskriminasi terhadap perempuan?

Itu bisa saling berhubungan, bentuknya bisa beragam, pola-pola persoalan perempuan seperti diskriminasi, kekerasan, stereotype, beban ganda, marjinalisasi.

Melanjutkan fungsi Komnas Perempuan, selain mengawasi dan memberikan masukan, juga menginformasikan hak-hak pada publik. Kita juga bekerja sama dengan media, dalam bentuk publikasi, dialog, diskusi. Terus membuat kampanye 16 hari tanpa kekerasan terhadap perempuan di seluruh wilayah nusantara. Kemudian bekerja sama dengan sejumlah elemen membikin MoU pembuatan sistem peradilan untuk perempuan dan anak.

Bagaimana dengan dukungan lembaga yang intens dengan kajian perempuan, apakah mengalami peningkatan atau penurunan?

Semangatnya meningkat, kayak kemarin saya hadiri di Tubelo, Halmahera, Maluku Utara. Perempuan dimarjinalkan, perempuan adat mengukuhkan diri dengan serikat-sekikat pekerja, serikat migran, dan itu luar biasa. Tapi harus diakui dukungan negara kurang. Saya melihat ada pengabaian negara terhadap gerakan perempuan. Paling konkret, Komnas Perempuan satu-satunya mekanisme HAM Nasional, ini saja dukungan dananya minim sekali bila dibandingkan komisi-komisi HAM lain.

Bahkan, ada yang mengusulkan agar lembaga ini dilebur, digabung, dan lain-lainnya. Ini menunjukkan negara tidak paham, tidak memberi prioritas pada kasus kekerasan terhadap perempuan.

Masalah lain?

Sejumlah menteri pemahaman tentang gendernya sangat buruk. Kementrian pemberdayaan perempuan yang sudah serius-serius membuat upaya pemahaman gender, tiba-tiba menteri lain bilang UU Kesetaraan gender ditolak karena hanya satu, dua item. Itu bisa didiskusikan, tapi jangan menolak seluruh tubuh itu.

Keseteraan gender idenya adalah bagaimana membuka akses perempuan ke pendidikan, kesehatan, biar kalau menikah bisa dijamin hak-haknya, karena perempuan menikah dengan warga  asing sering hilang hak warga negaranya. UU itu masih diperdebatkan, mestinya orang harus membaca dulu baru kemudian menolak.

Sebenarnya apa tujuan UU Kesetaraan Gender itu?

Itu untuk melindungi perempuan-perempuan rentan, tapi kemudian dicuplik hal-hal yang menjadi menjadi debat yang akhirnya justru menghancurkan hak-hak perempuan secara lebih utuh.

Biodata

Nama                        : Yuniyanti Chuzaifah

Tempat/Tgl lahir     : Wonogiri, 4 Juni 1969

Jabatan                   : Ketua Komisi Perempuan 2010-2014

Pendidikan:

·       Madrasah Ibtidaiyah, Tanjung Anom, Baturetno, Wonogiri, Jawa Tengah

·       Madrasah Tsanawiyah Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyah (KMI) Pabelan, Magelang, Jawa Tengah

·       S-1, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, Jakarta

·       S-2, Master, Islamologi, Fakultas Teologi dan Seni, Universitas Leiden

·       S-3, Ph.D, Antropologi, Universitas Amsterdam

Organisasi

·       1988-1990: Himpunan Mahasiswa Islam, Ciputat.

·       1998-1992: Koordinator Studi Perempuan Mahaiswa Ciputat, Forum Mahasiswa Ciputat (FORMACI).

·       1995: Pendiri Forum Setara (Women Organization’s Network for Gender Issues)

·       1996: Pendiri Konsorsium Pembela Buruh Migran, Jakarta.

·       1998: Pendiri Suara Ibu Peduli (Voice of Concerned Mothers) bersama Karlina Leksono, Gadis Arivia, dan yang lainnya.

·       1998: Deklarator Koalisi Perempuan untuk Demokrasi dan Hukum Indonesia. Employment Record