Nasionalisme kita terancam isu agama

Merdeka.com - Selain bicara soal acara Ramadan di televisi, Ketua Dewan Syura IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) Jalaluddin Rakhmat juga menjelaskan seringnya kekerasan dialami kelompok keyakinan minoritas, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Kasus terakhir menimpa komunitas Syiah di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Pengadilan setempat memvonis pemimpin mereka, Tajul Muluk, dua tahun penjara dengan dakwaan aliran sesat.

Dia juga menceritakan kegiatan istrinya, Emilia Renita Az, baru pulang meneliti kasus penyerangan penganut Ahmadiyah di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, Februari tahun lalu. Dia mengajak istrinya itu menjawab pertanyaan seputar kelompok keyakinan minoritas di Indonesia.

Tiap pertanyaan mereka jawab berdua untuk saling melengkapi. Berikut penuturan keduanya saat ditemui Islahuddin, Muhammad Taufik, dan juru foto Imam Buhori dari merdeka.com di sekretariat IJABI, Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (27/7) malam.

Bagaimana tanggapan Anda tentang perlakuan terhadap minoritas di Indonesia?

Emilia Renita Az:

Saya diminta Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) meneliti Ahmadiyah dan penyerangan gereja di Cirebon, Kuningan, Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur, lingkup Jawa Barat. Harusnya ada Garut, tapi karena waktunya tidak cukup maka hanya di beberapa tempat saja.

Kalau saya, mungkin karena latar belakang Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) itu tadi. Kami punya Badan Perjuangan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (BPKBB). Di IJABI ada dua bagian membawahi khusus tentang itu. Kalau Syiah, pluralisme bukan untuk menyelamatkan diri. Syiah memang ajarannya pluralisme. Jadi kalau Anda ketemu orang mengaku Syiah dan tidak pluralis, artinya dia tidak menjalankan Syiahnya. Selain BPKBB, kita punya Majelis Ukuwah Syiah (Mukhsin). Itu untuk internal Syiah. Sedangkan BPKBB untuk lintas agama. Itu memang ajaran kita atau ruhnya.

Waktu saya diturunkan khusus oleh Komnas mengusut pelaku dan aparat tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah, Saya ketemu orang-orang melakukan penyerangan itu, seperti FPI, FUI, Gapas, Garis, dan banyak lagi organisasi semacam itu di Jawa Barat.

Jalaluddin Rakhmat:

Sekarang itu makin banyak bermunculan kelompok garis keras baru namanya aneh-aneh, seperti Gapas (Gerakan Antipemurtadan dan Aliran Sesat).

Emilia Renita Az:

Pokoknya ormas-ormas anti-Ahmadiyah. Baru tadi saya laporkan di Komnas dan belum kita bahas lagi. Memang di beberapa tempat itu ada, tapi di Jawa Barat baru terbukti ada. Pantas saja di Jawa Barat itu mereka habiskan Ahmadiyah. Di Cisalada, Cikeusik, dan rata-rata di kawasan Jawa Barat.

Jadi kami baru kemarin ketemu MUI Jawa Barat. Mereka jamin tidak ada masalah. Tapi ternyata di lapangan sangat luar biasa. Orang Ahmadiyah di sana ketakutan sekali. Jadi, kalau ada orang datang ke rumahnya, mereka begitu ketakutan, langsung masuk dan mengunci pintu rumahnya.

Ini tidak sama dengan laporan pemerintah selama ini. Saya melihat seperti ada skenario di belakang ini. Apa ada berusaha untuk mengalihkan lumpur Lapindo karena sekarang ini isunya merembet jelang pilkada. Misal ada yang tidak gol atau nanti ini akan jadi isu pemilihan umum 2014. Saya prediski ini akan terus merembet.

Menurut saya, dalam kasus ini ada kepentingan-kepentingan supaya orang lengah dari itu. Saya salut dengan orang Ahmadiyah itu, seandainya ada nabi lagi, toh bukan nabi baru yang mereka percayai selama ini. Seandainya betul itu nabi baru, pasti rasul akan memaafkan. Ahlak mereka luar biasa. Mereka saling bantu, sangat santun, sabar. Melihat itu sampai saya katakan berjuang sekuat tenaga untuk itu.

Sampai saya bilang mereka benar-benar memiliki simbol perlawanan. Saya bilang kalau orang Syiah tidak akan sanggup seperti ini. Orang Syiah diperlakukan begini akan dikejar sampai hari kiamat, dunia akhirat dikejar sampai dapat. Orang Ahmadiyah mereka begitu sabar, bahkan sampai bilang, “Tidak apa-apa.” Ya Allah.

Terus ada Imkasa (Ikatan Masyarakat Korban Aliran Sesat Ahmadiyah), tempatnya di Tasikmalaya. Saya tanya pada anggotanya. Apa benar itu orang bertaubat, kaget saya. Saya tanya mereka, “Apakah ada tekanan apa tidak?” Ternyata ada tekanan juga di dalammnya. Jadi oleh pengurusnya cerita itu dibalik.

Di kuningan ada kampung komunitas Ahmadiyah. Ada sekitar 500 pasangan belum mendapatkan akta nikah, karena Ahmadiyah meraka tidak mendapatkan itu. Dianggap di luar Islam. Yang konyol di Tasikmalaya. Sembilan tahun lalu ada pasangan baru menikah tiba-tiba digerebek, diserbu orang. Kemudian kartu nikahnya diambil. Pengatin itu untung sudah disalin lebih dulu. Akhirnya dia hanya punya salinannya saja.

Data-data itu resmi, tapi kami yang menemukan terakhir-terakhir ini. Minggu depan kami ada rapat besar untuk evaluasi dan semuanya. Tapi ini benar-benar memprihatinkan. Saya tidak tahu kenapa dengan negara ini.

Seperti apa bantuan resmi pemerintah setempat untuk menyerang dan mengusir Ahmadiyah?

Jalaluddin Rakhmat:

Bantuan itu dananya untuk Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat).

Bokorpakem ada sejak zaman Soeharto. Justru dulu digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan kelompok-kelompok ekstrem. Sekarang terbalik. Misalnya, kelompok DI/TII, dulu Bakorpakem mengurusi itu. Bakorpakem sejak dulu tidak pernah mengurus Ahmadiyah, apalagi Syiah. Tapi sekarang meraka mengurus itu.

Dengan penyerangan dan pengusiran itu, apakah demokrasi di Indonesia menunjukkan kebenaran ada di tangan mayoritas?

Pernah wartawan luar negeri mengatakan itu, terutama tentang Ahmadiyah. Saya bilang kepada dia. Pada dasarnya orang Indonesia itu sangat toleran. Ahmadiyah ada di Indonesia sebelum negara ini ada. Pada 1925 sudah masuk, hampir seratus tahun ada di Indonesia, kita hidup rukun damai saja. Sebagian dari mereka menjadi pejuang kemerdekaan Indonesia.

Bahkan Muhammadiyah dulu memberikan kontribusi pada pendirian Ahmadiyah, salah seorang keluarga dari Ahmad Dahlan. Jadi tidak ada masalah. Masalah penyerangan terhadap Ahmadiyah muncul baru belakangan, sama dengan Syiah. Syiah secara ritual sudah ada pengaruhnya di Indonesia yang dibawa habaib. Sehingga almarhum Gus Dur pernah menyebut NU (Nahdatul Ulama) itu secara kultural adalah Syiah. Bahkan ada penelitian kemarin, orang Syiah dan Sunni itu duduk berdampingan hingga berkeluarga. Saling mengawini dan itu tidak masalah. Itu lokasinya di Pekalongan, Jawa Tengah.

Ahmadiyah jadi masalah belakangan karena masuknya unsur-unsur politik. Salah satu di antara risiko dari demokrasi adalah demi mayoritas, mencoba merebut hati untuk mendapat dukungan. Akhirnya terbentuk persepsi keliru, kalau ada kelompok menyerang minoritas, pasti yang menyerang itu mewakili mayoritas. Maksud saya ada sebuah teori, kalau misalnya Ahmadiyah minoritas, kelompok yang menyerang itu dianggap mewakili mayoritas. Jadi politisi berusaha memihak kelompok yang menyerang ini, diduga mayoritas.

Sekali lagi saya menyebut ini teori, dalam kenyataannya kelompok penyerang itu sendiri minoritas. Mayoritas umat tidak ada mempersoalkan Ahmadiyah dan Syiah. Tapi politisi menduga kelompok yang menyerang itu mewakili mayoritas.

Ada contoh kasusnya?

Jalaluddin Rakhmat:

Pernah Gubernur Jawa Barat dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Wali Kota Bandung Dadang Rosada bergabung dengan kelompok garis keras, memberikan fatwa untuk melakukan tindakan terhadap Syiah. Kemudian mengeluarkan deklarasi beberapa butir, hal itu didukung oleh gubernur. Dia berharap dalam pemilihan akan datang dia dipilih oleh mayoritas.

Menurut saya, dugaan dia keliru. Walau yang diserang itu minoritas Syiah, belum tentu itu mayoritas. Penyerang itu pasti minoritas. Secara keseluruhan, orang Islam di Indonesia lebih toleran dan tidak peduli masalah ini, kecuali dipedulikan saja oleh kelompok minoritas garis keras itu, sering mengatasnamakan mayoritas. Itu terjadi juga pada kasus Syiah di Sampang, Madura.

Pengadilan menduga itu adalah mayoritas. Tuduhannya terhadap Syiah sama terhadap Ahmadiyah, sampai orang Syiah itu dihukum dua tahun. Itu peristiwa menarik dalam sejarah peradilan, korban diadili, bukan yang menyerang. Masih bagus di Cikeusik, Jawa Barat, mengadili penyerang Ahmadiyah. Beberapa orang diadili, tapi dengan uang akhirnya bebas.

Yang menyerang adalah mayoritas dan diserang adalah minoritas adalah pandangan keliru. Tapi pandangan itu sekarang dianut oleh politisi. Di majelis ulama tidak seluruhnya berpendapat menyerang Syiah. Tapi majelis ulama menyerang Syiah merasa mewakili mayoritas Sunni. Seolah seluruh ulama berpihak kepada mereka. Demikian juga terhadap Ahmadiyah, meraka sepakat terhadap Ahmadiyah itu.

Emilia Renita Az:

Mungkin ada minoritas kecil di MUI tidak setuju tindakan terhadap Ahmadiyah. Masalahnya sekarang, kita tidak bisa bertindak seperti Tuhan. Artinya Tuhan menghidupkan mereka. Bayangkan di Kuningan itu enam ribu orang Ahmadiyah dalam satu desa. Tapi tetap juga terjadi penyerangan seperti ini. Ada sesuatu lebih besar membuat mereka berani. Saya juga heran, kalau ada orang benci sesuatu, mukanya pasti akan garang dan marah bila diajak bicara soal yang dibenci itu.

Tapi ini tidak. Saya datangin kantong-kantong penyerang itu, dari ketuanya semua. Mereka tidak seperti saya bayangkan, benci sepenuhnya. Itu membuat saya heran, saat membicarakan Ahmadiyah tidak ada rasa geram saya lihat. Padahal dari tindakannya kita lihat sangat marah dan jahat. Jadi saat bicara dengan penyerang itu, mereka bilang, “Hampura neng.” Jadi saya berpikir, ada apa di balik semua ini. Untuk orang tega membakar masjid, memukul orang Ahmadiyah, tidak akan mungkin seperti itu. Jadi mesti ada sesuatu. Tapi cuma ada satu orang yang keras bilang, “Pokoknya Ahmadiyah harga mati.” Tapi sisanya tidak seperti itu. seperti mengajak orang waras bicara.

Saya tannya, “Bapak menyerang Ahmadiyah, apa Bapak tidak lihat perempuan jadi pagar betis untuk menjaga masjid mereka, terus dilemepari batu oleh orang, bagaimana perasaan Bapak?” Dia jawab, “Ah biasa aja,” dengan arogan. “Terus kalau itu terjadi pada anak istri Bapak, bagaimana?” Terus dia diam, “Ya sedih juga sih.” Dari jawabannya itu tandanya dia masih punya hati nurani. Ada susuatu lebih besar di balik itu hanya berlaku saat dia melakukan penyerangan itu. Setelah itu dia kembali normal seperti biasanya.

Jalaluddin Rakhmat:

Kalau kita bicara minoritas, bukan hanya Ahmadiyah, juga penyerangan terhadap gereja-gereja, atau kelompok dianggap sesat, termasuk JIL (Jaringan Islam Liberal) juga mau diserang. Intinya kelompok minoritas, apapun latar belakang agamanya. Di balik penyerangan minoritas itu ada ulama, kiai disponsori. Seperti yang didatangi istri saya kemarin. Tapi di balik kiai, sebetulnya ada politisi. Malah menurut saya, mungkin juga bukan politisi, tapi di balik penyerangan itu ada manajer keuangan. Itu sumbernya bisa datang dari politisi setempat, bisa juga, maaf ini, dari organisasi transnasional. Maksudnya ada kepentingan-kepentingan luar negeri.

Adnan Buyung Nasution kalau tidak salah pernah mengatakan saat kasus Ahmadiyah dibicarakan, Kedutaan Besar Arab Saudi menulis surat kepada menteri agama. Ada datanya dan itu sudah dimuat di koran. Jadi luar negeri campur tangan terhadap Ahmadiyah. Jadi di belakang yang menyerang itu ada kiai memimpin atas nama agama. Di belakang para ulama itu ada manajer keuangan mendukung mereka secara keuangan.

Dalam kasus penyerangan Syiah di Sampang, Madura, sebetulnya ada alternatif lain yang menawarkan. Massa datang ke pengadilan untuk menekan pengadilan dan massa datang ke pengadilan dikasih duit. Kita juga bisa membuat massa tandingan, dengan memberi uang untuk menekan.

Ini menunjukkan negara kita sangat kemah. Keputusan pemerintah bisa dibatalkan oleh kepungan massa. Contohnya, keputusan Mahkamah Agung tentang Gereja Yasmin bisa dilawan oleh camat setempat dan itu hanya terjadi di Indonesia. Sebuah putusan Mahkamah Agung diabaikan dan tidak ada sanksi dari negara. Mestinya ada sanksi karena mengabaikan keputusan Mahkamah Agung.

Jusuf Kalla saat menjabat wakil presiden meminta masjid-masjid Ahmadiyah dibuka. Toh tidak digubris, padahal yang menyuruh wakil presiden. Jadi kondisi negara ini sekarang kita tidak tahu siapa sebenarnya berkuasa. Apakah Mahkamah Agung atau Pak Camat.

Jika sudah seperti ini, minoritas lain tinggal menunggu waktu saja. Semua minoritas terancam dan kita akan memecahkan rekor sebagai negara paling tidak aman bagi kelompok minoritas di seluruh dunia. Diskriminasi, intoleransi, rasialisme, bahkan akan mengarah pada pembunuhan massal. Seperti kasus Sampang, Madura, mereka menginginkan penganut Syiah pindah dari situ. Itu tuntutan ulama di sana agar fasiltas Syiah dipakai untuk mereka.

Emilia Renita Az:

Ahmadiyah juga sama. Di Jawa barat bahkan ada yang mengusulkan aset-aset Ahmdiyah dikumpulin saja.

MUI juga memberi andil dalam kekerasan terhadap minoritas di Indonesia, seperti apa seharusnya formulasi forum ulama itu?

Jalaluddin Rakhmat:

Pertama, forum ulama itu tidak hanya mewakili mayoritas, tapi juga ada perwakilan dari minoritas. Misal Ahmadiyah, dari dulu tidak pernah ada perwakilan mereka di sana, Syiah juga tidak ada. Artinya perwakilan secara resmi tidak ada di sana, seperti Kiai Sahal mewakili Nahdlatul Ulama, Din Syamsuddin mewakili Muhammadiyah. Tidak pernah ada Zafrullah Pontoh mewakili Ahmadiyah atau Emilia Renita Az mewakili Syiah.

Kedua, majelis ulama di Indonesia bukan lembaga negara. Statusnya semi lembaga negara karena pemerintah memberikan bantuan keuangan. Dari bawah sampai ke atas ada dana untuk majelis ulama. Penyerangan terhadap Ahmadiyah itu mungkin dana untuk Majelis Ulama, tapi atur ini sebagian untuk menyerang Ahmadiyah, ini untuk masak, atau penggalangan massa. Nanti malah dari zakat ada, mungkin khusus untuk menegakkan syariat islam atau istilah lainnya, seperti untuk menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar. Labelnya bisa apa saja, tapi tujuannya menyerang minoritas.

Untuk Syiah memang lebih parah. Syiah di Malaysia tidak direstui oleh negara dengan Akta Keamanan Dalam Negeri (ISA) untuk menangkap orang-orang Syiah di Malaysia. Kalau di sini, negara kucing-kucingan, tidak sepenuhnya. Di balik itu ada kepentingan politik dan ekonomi. Saya pikir masalah minoritas ini juga menjadi masalah ketika para tuan guru atau kiai mencalonkan diri menjadi gubernur, seperti kasus Ahmadiyah di Lombok. Ketika mencalonkan diri, dia harus masuk partai politik. Belum lagi perhitungan biaya, kadang ini dijadikan komoditas isu bisa dijual. Kepentingan politik dan ekonomi ini berkaitan.

Ahmadiyah, Syiah, dan kelompok minoritas lainnya apa perlu dapat pengakuan negara?

Jalaluddin Rakhmat:

Secara organisatoris Ahmadiyah sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

Kenapa Muhammadiyah dan NU tidak ikut urun rembuk menyelesaikan masalah minoritas ini?

Jalaluddin Rakhmat:

Yang menyerang Syiah di Sampang itu malah Pencab (Pengurus Cabang) NU Sampang, Madura. Meski sikap PBNU (Pengurus Besar NU) tidak pernah memerintahkan itu. Tapi dari sini kita melihat para pemimpin di negeri ini sudah hilang kredibilitasnya. Tidak seperti Gus Dur, apa yang dikatakan akan diikuti oleh pengikutnya. Kalau Gus Dur bilang X, pengikutnya bilang X. Tapi kalau Said Aqil Siraj bilang X, seluruh cabang akan bilang Y. Itu yang hilang dari kita sekarang. Kehilangan orang peduli minoristas dan pemimpin dari organisasi mayoritas.

Berkaca pada Irak, perang Sunni dan Syiah berkepanjangan, apa mungkin Indonesia akan mengalami hal serupa?

Jalaluddin Rakhmat:

Itu akan mengacam kesatuan Republik Indonesia. Kita sekarang tidak bisa dipecah belah lagi dengan masalah suku karena tampaknya akibat globalisasi itu unsur kesukuan melebur. Kita sudah merasa sebagai satu bangsa Indonesia. Sudah jarang lagi pertentangan antar suku. Malah sukuisme itu membantu persatuan kita selama ini, sukuisem itu tidak mengenal agama dan kepercayaan. Kalau sudah satu marga dalam Batak akan tetap dianggap keluarga meski beda agama dan keyakinan. Malah saling melindungi, jadi tidak ada masalah. Nasionalisme kita sekarang terancam bukan oleh sukuisme, tapi oleh isu agama dan bukan tidak mungkin akan terjadi seperti di Irak.

Watak kita sebenarnya adalah toleran. Saya menganggap konflik Sunni dan Syiah di Indonesia tidak akan berlangsung lama. Banyak konfik dimanipulasi untuk kepentingan politik. Bayangkan saja, apalagi orang Syiah tidak teridentifikasi seperti di Pakistan, Irak, benar-benar terpisah oleh tembok. Bahkan dari pakaiannya juga sudah kelihatan. Di Indonesia tidak seperti itu, banyak yang mengira saya Sunni, bahkan banyak orang Sunni menyenangi ceramah-ceramah saya. Apalagi Ramadan ini, banyak Sunni mengundang saya, malah tidak ada Syiah mengundang saya. Jadi kita ini begitu melebur. Saya tidak pernah dapat penentangan dari orang-orang telah dicelup oleh warna tertentu, tapi awam tetap membeli buku-buku saya. Itulah keistimewaan di Indonesia.

Konflik seperti di Irak dan Pakistan tidak akan terjadi di Indonesia. Kalau itu terjadi karena pemerintah tidak bertindak tegas. Ini tidak hanya berlaku pada isu agama, isu lain pun jika tidak ditindak tegas akan menjamur. Korupsi kalau dibiarkan akan menjamur juga. Faktor penting juga, tidak akan terjadi konflik panjang karena Syiah itu minoritas dari minoritas yang ada.

Seperti apa solusi untuk masalah ini?

Jalaluddin Rakhmat:

Negara harus tetap menjaga kesatuan bangsa karena itu negara harus menindak tegas setiap pelanggar HAM. Seperti penyerangan kelompok agama untuk menghancurkan kelompok lain dalam pelanggaran pidana dan harus ditindak oleh pemerintah. Adanya hanya dalam bentuk pengaduan, pemerintah juga harus bertindak tegas. Sekarang kita tidak menemukan tindakan tegas itu dari aparat negara.

Undang-undang sudah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini peraturan UUD 1945, konstitusi negara, tapi bisa dibatalkan oleh Perda (Peraturan Daerah) Syariat. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana peran negara makin kuat. Memperkuat peran hukum dan pelaksanaan di lapangan. Teori kita tidak usah muluk-muluk kalau pelaksanaan di lapangan tidak ada.

Emilia Renita Az:

Mungkin yang terjadi saat ini, kita kehilangan Indonesia yang ramah, gotong royong, tepo seliro, sehingga tidak ada lagi Indonesia bermartabat.

Di Indonesia sejak awal 2012 ada 194 kasus kekerasan. Bayangkan, sekarang sudah Juli. Indonesia menjadi negara tidak aman untuk kaum minoritas agama. Dari 194 kasus itu, mungkin seratusan kasus ada di Jawa Barat.

Di Jawa Barat gubernur dan beberapa wali kota/bupati diusung oleh partai Islam, apa itu tidak memberikan dampak?

Jalaluddin Rakhmat:

Kami bukan PKS. Tapi perlu dipahami, PKS punya kepentingan politik yang kayaknya harus berada dalam ranah agama. Isu agama adalah modal utama memperoleh pendukung.