Merdeka.com - Korupsi menjadi salah satu musuh bebuyutan Indonesia dalam setiap masa. Sejak otonomi daerah diberlakukan, gelombang kepala dan wakil kepala daerah masuk penjara lantaran rasuah terus terjadi.

Memprihatinkan sudah tentu. Sebab, anggaran atau eksplorasi alam mestinya dinikmati rakyat hanya beredar di kantung-kantung penguasa dan kroninya, serta pengusaha hitam.

Peneliti lembaga nirlaba Indonesia Corruption Watch, Wanna Alamsyah, menyatakan memang kebanyakan pelaku korupsi justru berasal dari kepala atau pejabat daerah. Menurut catatannya, selama semester I 2016 (Januari-Juli), sebanyak 205 dari 210 kasus korupsi terjadi di daerah.

"Sebagian besar kasus korupsi terjadi di daerah. Kasus korupsi yang terjadi di nasional sebanyak lima kasus atau sekitar dua persen. Sedangkan kasus korupsi yang terjadi di daerah sebanyak 205 kasus atau sekitar 97 persen," kata Wanna kepada merdeka.com, Selasa (30/8) lalu.

Wanna menyatakan, modus paling sering terjadi adalah penggelapan. Di sampingnya ada proyek fiktif dan penyalahgunaan anggaran.

"Sektor keuangan daerah menjadi sektor yang paling rentan dikorupsi dengan 34 kasus. Sektor pelayanan publik menjadi sektor kedua yang paling rentan dikorupsi," ucap Wanna.

Korupsi di bidang infrastruktur, menurut Wanna, pada 2016 tercatat menelan kerugian negara sebesar Rp 486,5 miliar atau 55 persen. Sedangkan non-infrastruktur menghilangkan duit rakyat sebanyak Rp 404 miliar atau 45 persen.

Dalam pemetaan korupsi, bupati paling banyak terlibat. Sebab, mereka diberi kewenangan amat luas buat dan kerap tidak terkendali. Dengan begitu, mereka bisa dengan mudah menerbitkan izin, atau mengutak-atik anggaran buat proyek fiktif. Alhasil, warga seolah sengaja dibuat tak berdaya supaya mereka tetap mempunyai ketergantungan terhadap para elite penguasa. Makanya, warga tak peduli lagi dengan politik uang, asalkan mereka tidak kelaparan.