Mengevaluasi evaluasi Menteri Yuddy

Merdeka.com - Ketika isu perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja mulai mencuat, seiring itu pula muncul pemberitaan mengenai “rapor” kinerja yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi pada awal Januari silam. Penilaian kinerja tersebut dianggap menohok sejumlah partai yang kebetulan kadernya memimpin kementerian yang nilainya jeblok.

Menteri Yuddy berargumen bahwa evaluasi yang dilakukannya adalah praktik rutin sesuai dengan ketentuan, yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengatur bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan secara rutin setiap tahun sejak 2004 untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menteri Yuddy juga menyampaikan bahwa yang dievaluasi adalah kinerja kementerian dan bukanlah kinerja menteri, dan penyampaian laporan sama sekali tidak berhubungan dengan wacana perombakan Kabinet yang jelas merupakan ranah prerogatif Presiden Joko Widodo.

Penilaian kinerja menteri (dan/atau kementerian) sebenarnya hal yang jamak dilakukan oleh sejumlah lembaga survei di mana persepsi publik merupakan faktor penentu baik-buruknya kinerja. Jadi, apakah anehnya ketika Kementerian PAN dan RB merilis hasil evaluasi yang dilakukannya lewat seperangkat indikator yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan? Lantas, bagaimanakah kita semestinya memandang evaluasi tersebut?

Adalah hal wajar ketika sebuah kebijakan diputuskan, tahapan berikutnya yang harus dijalani adalah evaluasi atas kebijakan tersebut. Evaluasi kinerja kementerian dan lembaga adalah bagian proses kebijakan: formulasi, implementasi, dan juga evaluasi. Mengutip Michael Scriven (1969), evaluasi bukanlah persoalan opini atau selera, evaluasi merupakan persoalan fakta dan logika.

Setiap kebijakan publik memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan formal dan normatif lebih gampang ditemukan. Pada prinsipnya, evaluasi dilakukan pada setiap proses yang berjalan untuk mengetahui kesenjangan yang ada. Perbandingannya adalah antara capaian konkret dan tujuan yang dicanangkan di awal. Dalam evaluasi komprehensif, yang mesti dirunut lebih dari sekadar tujuan eksplisit. Harus ditemukenali tujuan yang sebenarnya dari sebuah kebijakan, termasuk tujuan apa saja yang lebih diprioritaskan ketimbang tujuan lainnya ketika sebuah kebijakan ditetapkan.

Evaluasi seiring implementasi kebijakan ini semestinya bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi berikut faktor penyebabnya, bahkan juga solusi parsialnya. Lazimnya sebuah kebijakan yang harus senantiasa disikapi secara kritis, untuk menghindari seloroh “tiba masa, tiba akal”, sudah semestinya evaluasi tersebut dilakukan sejak awal. Evaluasi semestinya juga bisa memotret problem yang mungkin terulang (recurrent problem) di masa mendatang dan karenanya sekaligus menjadi symptom atas problem lain yang lebih mendasar.

Hasil evalusi bisa menjadi masukan untuk perbaikan setiap tahapan. Tahapan berikutnya yang tidak kalah penting adalah penilaian terhadap impacts dan benefits dari sebuah kebijakan publik. Jika output menjadi ukuran seberapa target yang ditetapkan telah dicapai, outcome merujuk pada hasil dari kebijakan yang telah dilakukan. Penilaiannya mencakup setidaknya soal efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sebuah kebijakan.

Merujuk pada dua pendekatan evaluasi, yakni “single-loop learning” dan “double-loop learning”, penilaian tidak hanya dilakukan sebatas pelaksanaan yang dilihat dari kebijakan yang diputuskan. Evaluasi juga dapat menyasar sampai ke norma dasar yang mendasari pilihan pada sebuah kebijakan dan juga kesesuaian dengan lingkungan strategis yang melingkupinya. Setiap evaluasi bisa berujung pada kesimpulan dan/atau rekomendasi mengenai berlanjut-tidaknya sebuah kebijakan.

Dalam konteks jalannya pemerintahan saat ini, evaluasi memang harus dilaksanakan sebagai rangkaian proses berkelanjutan, secara tertib, sistematis, dan komprehensif. Evaluasi yang baik bukanlah proses yang didasari rasa-prasangka yang serba-subyektif dan sentimen politis yang demikian beragam. Kalaupun berdasarkan evaluasi tersebut sebuah kebijakan diputuskan untuk dilanjutkan, hasil evaluasi juga menjadi dasar untuk menentukan apakah kebijakan yang dijalankan tetap sama ataukah butuh revisi. Mengutip William N. Dunn (1994), evaluasi kebijakan memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Kembali ke pertanyaan dasar: perlukah kinerja lembaga negara dievaluasi? Saya yakin bahwa mayoritas sepakat menjawab 'Ya”. Publik berhak tahu kinerja para abdi negara yang telah dibiayai oleh duit negara dan karenanya berhak pula menuntut lembaga yang kerjanya masih memble. Hanya saja, bahwa kemudian perlu ada pengujian atas sejumlah hal lain seperti indikator evaluasi, kualitas evaluasi, keterbukaan evaluator, momentum atau pemilihan waktu publikasi hasil evaluasi; tentu harus pula dipertimbangkan oleh tim Menteri Yuddy. Bukankah tak tabu mengevaluasi evaluasi?