Merdeka.com - Meskipun dibombardir berbagai isu SARA dan tuduhan korupsi dalam kasus jual beli RS Sumber Waras dan reklamasi pantai utara Jakarta, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak pudar pamornya. Keberanian Ahok dalam perang kata-kata melawan orang-orang yang menuduhnya terlibat kasus tersebut, seakan meyakinkan sebagian besar warga Jakarta, bahwa Ahok memang harus melanjutkan masa jabatan keduanya.

Hasil beberapa survei terakhir menunjukkan elektabilitas Ahok masih tinggi, sulit dikejar oleh calon-calon gubernur lain, termasuk Yusril Ihza Mahendra yang dalam tiga bulan terakhir gencar promosi diri, apalagi oleh muka baru, seperti pengusaha muda Sandiaga Uno. Elektabilitas Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat juga tak beranjak, meski dalam beberapa kesempatan mulai berani menentang pendapat gubernurnya.

Dalam situasi demikian, maka untuk mengalahkan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, harus dicarikan calon sepadan. Sepadan dalam hal apa? Track record sebagai kepala daerah: integritasnya, gagasannya, terobosannya, kebijakannya, profesionalitasnya, keberaniannya, plus kejujuran, kesederhanaan dan keterbukaannya. Dalam hal ini ada tiga nama: Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Tri Rismaharani.

Tentu ada beberapa nama kepala daerah lain yang berprestasi laiknya Ahok di Jakarta. Namun tiga nama itu lebih sepadan karena mereka memimpin daerah yang kira-kira hampir sama kompleksitasnya. Ridwan Kamil dan Risma memang hanya seorang wali kota, tapi mereka memimpin kota besar ketiga dan kedua setelah Jakarta.

Presiden Jokowi pernah berujar, empat pemimpin daerah terbaik itu tak perlu berebut kursi Jakarta 1. Akan lebih baik bila mereka memimpin daerahnya masing-masing: Ahok melanjutkan memimpin Jakarta, Ridwan Kami tetap jadi wali kota Bandung atau menuju kursi gubernur Jawa Barat, Ganjar Pranowo melanjutkan periode keduanya di Jawa Tengah, Risma memimpin Surabaya atau menuju gubernur Jawa Timur.

Skenario Jokowi tersebut tidak jauh beda dengan rencana politik PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan memiliki kursi cukup untuk mengajukan calon sendiri di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun mimpin indah tersebut berantakan ketika Ahok menyatakan akan maju sebagai calon independen dalam Pilkada DKI Jakarta nanti. Dia tidak sabar menunggu proses politik di PDIP meskipun dalam berbagai kesempatan Megawati menunjukkan akan mencalonkannya kembali.

Langkah Ahok tersebut tidak hanya membuat beberapa pemimpin PDIP meradang, tetapi juga memancing emosi elite partai politik lain. Ahok tidak hanya dianggap melecehkan Megawati dan PDIP, tetapi juga merendahkan partai politik lain. Dalam situasi inilah mau tidak mau partai politik harus bersepakat untuk mengajukan pasangan calon kuat guna menandingi Ahok. Di sinilah kepemimpinan PDIP diuji.

PDIP harus menerima realitas politik dengan lapangan dada. Rasionalitas politik harus dikedepankan. Mimpi indah menjadikan Ahok, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Risma sebagai pemimpin kuat di daerahnya masing-masing, sudah ambyar, sehingga mau tidak mau PDIP harus memilih salah satu di antara tiga jagoan untuk dicalonkan menghadapi Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pilihan paling rasional adalah mengajukan Risma sebagai calon gubernur DKI Jakarta, meskipun dia baru saja dilantik menjadi wali kota Surabaya periode kedua beberapa bulan lalu. Jika Risma ditarik ke Jakarta, PDIP, khususnya PDIP Jawa Timur dan Surabaya, sama sekali tidak rugi, karena yang akan jadi wali kota tetap kader PDIP, yaitu Whisnu Sakti Buana, yang saat ini menjadi wakil wali kota. Kalaupun Risma gagal di Jakarta, dia bisa diajukan kembali sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Timur 2018.

Peluang Risma mengalahkan Ahok cukup besar. Kiranya tidak perlu dibahas lagi, track record mereka sebagai pemimpin kota besar, nyaris sepadan. Bedanya, meski sama-sama suka bicara blak-blakan dan marah-marah di publik, Risma tidak pernah mengumbar makian sebagaimana Ahok sering lakukan. Ini yang membuat Ahok disebut arogan. Banyak warga Jakarta tidak suka Ahok lebih karena kata-kata kasarnya, bukan karena kebijakan tegas kerasnya.

Situasi politik juga memihak ke Risma. PDIP tentu takkan membawa isu SARA untuk memenangkan Risma. Namun kelompok-kelompok yang mengeksploitasi isu ras dan agama untuk menjatuhkan Ahok, akan berpaling ke Risma, meskipun mereka dulu pernah mempersoalkan kepemimpinan perempuan. Kecenderungan itu akan diperkuat oleh sentimen "asal bukan Ahok" yang merasuki partai-partai politik, sehingga mereka akan bersatupadu memenangkan Risma.

Masalahnya, sampai sekarang Risma belum menunjukkan kesediaannya untuk dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta oleh PDIP. Namun komunikasi Risma dan Megawati yang intensif, dan pertimbangan-pertimbangan lain, bisa membuat Risma berubah pikiran.