Mencengkeram Bogor dari Sukamiskin

Merdeka.com - Mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin memanggil sejumlah loyalisnya. Dia meminta, para pejabat Pemkab Bogor hadir di Restoran Gajah Mungkur, Sentul, Jakarta.

Momen itu terjadi tak lama setelah Rahmat bebas dalam kasus alih fungsi lahan hutan di Sentul. Meski sebulan kemudian, dia ditangkap KPK lagi karena kasus gratifikasi dan pemotongan anggaran Pemda.

Dalam pertemuan itu, hadir para kepala dinas, dan sejumlah pejabat kabupaten lainnya. Rahmat menitipkan pesan kepada para pejabat itu. Perintahnya sederhana. Mendukung kepemimpinan Ade Yasin di Pemkab Bogor.

"Titip adik saya," kata Rahmat di forum itu.

Sumber merdeka.com yang hadir dalam pertemuan itu menceritakan, Rahmat ingin para mantan anak buahnya tersebut menjaga kondusifitas Kabupaten Bogor. Dengan cara, mendukung estafet kepemimpinan dirinya kepada Ade Yasin.

Seorang pejabat senior di Pemkab Bogor ini mengatakan, sudah menjadi rahasia umum pejabat Pemda kerap keluar masuk Sukamiskin untuk sowan ke Rahmat. Dia pun mengakui pernah beberapa kali menjenguk Rahmat di lapas.

Tujuan para pejabat itu beragam. Ada yang ingin naik jabatan. Ada pula yang meminta arahan dalam membahas sejumlah proyek di Pemkab Bogor. Tapi ada juga yang sekadar silaturahim.

Menurut sumber ini, hampir setiap minggu Rahmat memanggil kadernya ke Lapas. Baik pengurus partai, kepala dinas hingga camat.

"Dengan cara disewakan kendaraan, pulangnya masih diberikan ongkos untuk beli oleh-oleh dan sebagainya. Uang dari mana? Sementara beliau masih ada di dalam di sana," kata birokrat aktif Pemkab Bogor ini saat diwawancara merdeka.com.

Sumber lain, salah seorang mantan Camat di Kabupaten Bogor juga mendengar sejumlah koleganya kerap menghadap Rahmat ke Sukamiskin. Namun dirinya tak pernah melakukan itu. Sebab, dianggap sebagai camat yang berseberangan dengan kubu Rahmat.

Tak cuma di Lapas, Rahmat juga kerap menemui para anak buahnya itu di sebuah mal di kawasan Bandung, Jawa Barat.

Mantan birokrat ini mengakui kecerdasan seorang Rahmat Yasin tak bisa dianggap sebelah mata. Bahkan, menurut dia, Rahmat hafal betul seluruh nama kepala desa di Bogor yang jumlahnya 400-an lebih.

"Otaknya memang luar biasa," kata dia.

Istri Rahmat, Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Elly Rahmat Yasin, tak bisa dihubungi untuk mengonfirmasi kabar tersebut. Nomor telepon yang dihubungi selalu tersambung dengan pesan suara.

Sementara orang kepercayaan keluarga Yasin, Usep Supratman menilai, wajar apabila di dalam tahanan Rahmat Yasin disambangi para kolega dan mantan anak buahnya di Pemkab Bogor. Banyak kepala dinas yang menganggap Rahmat sebagai kakak, senior sehingga perlu memberi rasa hormat. Karena pernah bekerja sama membangun Kabupaten Bogor.

"Ya wajar saja, tidak ada yang salah," kata Usep.

Soal tuduhan Rahmat kerap mengatur proyek di Pemkab Bogor, Usep yang juga anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PPP itu membantah. "Bupati itu bukan Pak RY (Rahmat Yasin), bupati itu Ade Yasin," imbuhnya.

Sowan Wakil Bupati Bogor

Bukan cuma birokrat dan pejabat Pemkab Bogor yang kerap sowan ke Rahmat Yasin. Bahkan, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyempatkan waktunya untuk menemui Rahmat di Sukamiskin. Iwan merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor.

Dalam suasana Lebaran 2022, Iwan mengunjungi Rahmat Yasin di Lapas Sukamiskin. Pertemuan dianggap genting. Membahas adik Rahmat, Bupati Bogor, Ade Yasin yang ditangkap KPK karena kasus suap auditor BPK.

Dalam pertemuan dengan Iwan itu, Rahmat perintahkan agar posisi wakil Bupati dikosongkan hingga akhir periode. PPP tidak akan mengajukan calon untuk mengisi wakil bupati. Rahmat juga meminta, koalisi antara PPP dan Gerindra di Bogor dilanjutkan hingga 2023.

Kunjungan Iwan sowan ke Rahmat dibahas saat Rapat Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor di Polo Nusantara, Cibinong, Minggu (8/5). Rapat itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.

Notulen rapat bocor. Saat rapat berlangsung, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor, Heri Aristandi mengungkap pertemuan Rahmat dan Iwan. Peserta rapat lainnya, M Rizky menangkap pesan menarik dari Rahmat Yasin yang perlu ditindaklanjuti fraksi.

"Mohon disikapi," kata anggota dewan, M Rizky dalam rapat itu.

Rudy tak menjawab panggilan telepon dari merdeka.com. Saat dikirimkan pesan WhatsApp, dia hanya menjawab singkat. "Waalaikumsalam, salam kenal dan salam hormat Bang," kata Rudy yang juga mantan staf Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor tersebut.

Seorang pengurus partai di Kabupaten Bogor mengakui, tata kelola Pemerintahan Kabupaten Bogor tak bisa lepas dari cengkeraman Rahmat Yasin. Sekalipun, Rahmat masih mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung untuk yang kedua kalinya karena terbelit kasus korupsi.

©2022 Merdeka.com/istimewa

Dia bercerita, jelang Pilbup Bogor pada 2018 lalu, pengurus partai Gerindra dan PPP, koalisi Ade Yasin-Iwan Setiawan, ramai-ramai berkunjung ke Lapas Sukamiskin. Kunjungan ini sebagai permintaan restu kepada Rahmat untuk pasangan Ade-Iwan.

"Saya dan beberapa pengurus diutus ke tahanan Sukamiskin. Memang Rahmat Yasin yang punya peranan," kata pengurus parpol tersebut.

Orang kepercayaan Rahmat Yasin, Politikus PPP Usep Supratman mengaku belum mendapatkan perintah tentang mengosongkan kursi jabatan wakil bupati Bogor hingga akhir masa jabatan.

Dirinya saat ini masih menunggu keputusan Ade Yasin. Apakah nantinya bakal mundur sebagai bupati atau menolak mundur. Di sisi lain, Usep menilai, apabila Ade Yasin mundur, maka sama saja mengakui terlibat suap Rp1,9 miliar ke auditor BPK Jawa Barat. Demi mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian.

"Kalau dalam hatinya ingin bebas, kemudian menyerahkan bentuk kekuasaan sama saja mengakui oh berarti saya benar (melakukan suap) dong," kata Usep.

Begitu juga Wasekjen PPP Achmad Baidowi. Menurut dia, posisi wakil bupati belum dibahas partainya. Sebab, saat ini Ade Yasin belum mengundurkan diri. Kasus hukum yang menjeratnya pun belum in kracht.

Seperti diketahui, usai ditangkap KPK, Ade Yasin merasa tidak berasalah. Menurut dia, suap yang dilakukan anak buahnya merupakan Inisiatif Membawa Bencana (IMB) bagi dirinya.

Soal Iwan yang melakukan pertemuan dengan Rahmat Yasin di Sukamiskin seusai Lebaran, Usep mengaku tidak tahu. “Saya bukan ajudannya Pak Iwan,” katanya.

Sementara Iwan, hanya membaca pesan WhatsApp yang dikirim merdeka.com. Panggilan telepon yang kami lakukan berkali-kali, tidak direspons.

Gerindra Tak Berdaya

Anggota DPRD Kabupaten Bogor bercerita, peranan Rahmat Yasin sangat besar. Bahkan, termasuk modal kampanye Ade-Iwan. Hal ini yang menyebabkan PPP dianggap lebih kuat dan dominan di Kabupaten Bogor ketimbang Gerindra.

Padahal, Gerindra memiliki 14 kursi di DPRD. Sementara PPP hanya 6 kursi legislatif saja. "Iwan tersandera karena tak keluar modal," kata sumber ini.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor, Heri Aristandi mengakui, biaya kampanye Ade-Iwan ditanggung PPP. Namun, jaringan partai Gerindra saat kampanye di Pilbup Bogor tak kalah penting dalam kontribusi memenangkan pasangan Ade-Iwan.

Terlebih, tujuan Gerindra berkoalisi dengan PPP yakni demi membangun masyarakat Kabupaten Bogor agar lebih baik lagi. Dia membantah Gerindra tak berdaya melawan dinasti Yasin di Kabupaten Bogor.

"Kalau cost untuk kampanye mungkin ya (Iwan tak keluar modal). Tapi untuk operasional mah dulu ya masing-masing, biasa, seperti biasa itu mah," tegas Heri.

Seorang Politikus PPP yang tahu persis sepak terjang dinasti Yasin di kabupaten Bogor juga membeberkan hal yang sama. Rahmat lah orang yang membiayai cost politik Iwan Setiawan saat Pilkada Kabupaten Bogor pada 2018 lalu. "Ya termasuk Rahmat pernah ngebiayain dia (Iwan) juga," kata dia.

Politikus PPP Kabupaten Bogor, Usep Supratman menolak komentar kabar Iwan Setiawan tak keluarkan dana kampanye sepeserpun saat kampanye. "Tanya ke Iwan, Iwan ngeluarin modal enggak, gitu saja," kata Usep.

Senada dengan Heri, Usep mengatakan, modal kampanye tak harus uang. Tapi juga jaringan partai ke masyarakat. Termasuk faktor lainnya dalam pemenangan di sebuah Pilkada. "Ada kemampuan finansial, kemampuan masyarakat, ada kemampuan 'gaib'," kata Usep.

Dalam rapat Fraksi Gerindra di Polo Nusantara, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengeluhkan hubungannya dengan Iwan Setiawan berjalan tidak mulus. Padahal kedua bernaung di parpol yang sama, yakni Gerindra.

Menurut Rudy, Iwan sebagai wakil Bupati Bogor sekaligus ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor tak pernah memberikan arahan kepada dirinya sebagai orang nomor satu di legislatif.

"Wakil Bupati tidak pernah memberi arahan tentang arah kebijakan pemkab maupun partai kepada anggota fraksi," kata sumber yang tahu pertemuan tersebut.

Baik Iwan maupun Rudy tak menjawab panggilan telepon dari merdeka.com.

ASN Pemkab Bogor Gerah

"Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab," kata Ade Yasin di Gedung KPK Jakarta sebelum memasuki mobil tahanan, Kamis (28/4) pagi.

Ungkapan Ade Yasin ini menyulut anak buahnya di Kabupaten Bogor. Seorang pejabat senior di Pemkab Bogor protes jika bosnya tersebut mempersalahkan anak buah dalam kasus OTT KPK. Dia mengenal betul orang-orang yang ditangkap KPK. Menurut dia, tidak mungkin hal itu inisiatif para ASN di Pemkab Bogor.

"Adam cuma sekretaris dinas, eselon III. Rifki itu dia cuma Kabid Eselon IIIB. Lalu Ikhsan itu malah cuma eselon IV A," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Dinas PUPR Maulana Adam, Kepala Sub Bidang Kas Daerah BPKAD, Ihsan Ayatullah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Rizki Taufik sebagai tersangka bersama Ade Yasin.

barang bukti suap Ade Yasin©2022 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Menurut sumber ini, tidak mungkin pejabat di level itu punya kewenangan berani dan bisa mengeluarkan uang sampai Rp1,9 miliar untuk menyuap auditor BPK. Dia merasa sedih dengan rekan-rekannya yang sebagai ASN seolah dipersalahkan dengan opini yang hendak dibentuk Bupati Ade Yasin.

Kata dia, sementara Ade Yasin dilindungi oleh partainya yang menyiapkan pengacara. Sementara koleganya sesama ASN tak memiliki ruang untuk membela diri. Belum lagi para ASN yang kehilangan pendapatan akibat kasus ini.

Dia khawatir dengan opini yang dibentuk Ade Yasin ini untuk framing membela diri. Seolah apa yang dilakukan inisiatif anak buah. Dampaknya, ketika kembali digelar Pilkada di Kabupaten Bogor, keluarga Yasin bisa menang lagi.

Sumber yang sudah puluhan tahun mengabdi di Pemkab Bogor ini menambahkan, bagi para ASN, hasil BPK tidak terlampau penting. Sehingga, kata dia, tidak masuk akal apabila suap auditor ini dilakukan atas inisiatif ASN.

WTP soal Gengsi

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian atau Disclaimer, menurut dia, semata kepentingan kepala daerah. Kepala daerah mengejar WTP. Karena gengsi, sesuatu yang prestisius. Kedua, dapat insentif dari pemerintah pusat.

Namun dari sisi ASN, predikat tersebut tidak penting. Baginya, yang penting adalah target program kerja yang ada di APBD itu bisa diselesaikan dengan baik.

Misalnya dalam sebuah proyek pembangunan jalan ada kelebihan bayar. Bisa terjadi karena volume, karena pengaspalan atau pengecoaran yang kurang. Namun BPK memberikan waktu 60 hari untuk pengembalian.

Itu pun, kata dia, yang mengembalikan dana pihak ketiga yang memperoleh pekerjaan. Dalam hal ini kontraktor. Jika dalam 60 hari tidak diselesaikan, kasus ini akan diserahkan ke aparat penegak hukum.

"Jadi sekali lagi enggak penting buat kami soal WTP, WDP, disclaimer. Ini yang punya kepentingan adalah kepala daerah," tegas dia.

Hingga berita ini diturunkan, merdeka.com belum berhasil mengontak kuasa hukum Ade Yasin. Pengacara Tito Hananta mengaku belum mendapatkan surat kuasa dari Ade Yasin.

"Saya belum ditunjuk," kata Tito yang saat ini menjadi kuasa hukum mantan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendy.