Legislator penonton atau penunggu
Merdeka.com - Anggota DPR Fraksi PKS Fahri Hamzah bilang, dalam penyusunan RUU, DPR realtif hanya menonton. Buat mengesahkan RUU, bocornya, pemerintah lalu nggoyang independensi anggota DPR dengan segala godaan.
Menjadi satu kekhasan sistem presidencialismo de coalizao Amerika Latin, mayoritas UU, terutama yang terpenting, bukan sihiran legislativo, melainkan excutivo. Begawan ilmu hikmah presidensialisme, Eyang Heinrich Krumwiede dan Eyang Detlef Nolte bersabda, excutivo adalah pemilik Gestaltungsmacht (Kesaktian Membentuk), modal legislativo cuma Verhinderungsmacht (Kesaktian Menolak).
Bentuk Verhinderungsmacht tersederhana adalah ndomblong, gak ngapa-apain, nonton doang. Bahkan, karena presiden mengendusi akan adanya Verhinderungsmacht parlemen, presidenpun memainkan jurus Suwignya Ngambang Yuwono, cari selamat gak berkeputusan politik.
Sebenarnya, tiada hari itu semuanya malam dan kelam. Cuma menontonpun satu kesaktian juga. Apalagi dobel: nonton ketoprakan RUU sambil ndomblongin video porno. Menurut film, para penonton Kongso Adu Jago di arena Colosseo masa ketoprakan Romawi sangat berpengaruh. Kalau mereka ada jempol diarahkan ke bawah, artinya nyawa gladiator yang keok boleh dibreidel. Jadi, penonton itu penunggu Colosseo, peminta tumbal macam Giam-lo-ong (Dewa Kematian).
Paranormal ilmu linuwih presidensialisme padepokan Argentina, Aak Agustin Ferraro bersabda tahun 2002, Verhinderungsmacht, berwujud dalam persentase RUU inisiatif presidencia yang ditolak oleh Congresso Nacional, yaitu Camara dos Deputados (DPR) dan Senado Federal (Senat) di Brasil 51,7 persen (1989-94), Argentina 40 persen (1983-97) dan Cile 36,60 persen (1990-93).
Idealnya sih, legislativo presidencialismo de coalizao memiliki dua kesaktian tersebut. Bukan hanya jadi penonton, tapi minimal penunggu angker, penjambret tumbal.
Gestaltungsmacht parlemen dibilang terwujudkan, kalau parlemen mampu menyihir RUU sesuai kehendaknya. Perubahan atau penambahan yang menyangkut hal tertentu demi memuaskan kepentingan para kliennya, tak dapat digolongkan ke dalam Gestaltungsmacht. Jika parlemen dapat membuktikan dirinya mampu memainkan Gestaltungsmacht, maka parlemen itu telah menjalankan fungsi ikut memerintah (united government).
Unsur penentu buat bisa memainkan Gestaltungsmacht adalah disiplin fraksi. Kehadirannya bak lamuran Anjasmoro, mengentengkan aktivitas parlemen yang terdiri dari beragam fraksi/koalisi. Umumnya, disiplin fraksi dianggap sebagai resource kesaktian eksekutif. Tapi, jika disiplin fraksi gak tergantung pada pemerintah, maka disiplin fraksi dapat dikandangkan ke dalam resource kesaktian legislatif. Klimaksnya: oposisi berdisiplin tinggi beraji mumur rogo menguasai parlemen (divided government).
Nah, soal disipilin fraksi ini emang gak enteng. Ini sosok tergantung antara lain pada melembaganya pengekal kasih sistem kepartaian dan rejeki langitan sistem pemilu. Disiplin fraksi di Brasil lemah, oleh sebab sistem kepartaiannya gak melembaga dan bersistem pemilukan proporsional daftar terbuka suara terbanyak. Karenanya legislativopun kerap menggunakan Verhinderungsmacht.
Jadinya, persentase penolakan di Brasil lebih tinggi ketimbang di parlemen berfraksi berdisiplin afdolan macam di Argentina dengan sistem proporsional closed list dan di Cile dengan sistem binominal.
Nah, buat mengangkangi Verhinderungsmacht parlemen, maka dalam ketoprakan Lo scandalo del mensalao 2003-05 masa presidencia Lula, governo menggoyang independensi anggota Camara dos Deputados dengan berbagai godaan gaib. Hal serupa juga disihirkan di Kolombia yang bersistemkan kepartaian gak melembaga dan sistem pemilu proporsional open list.
Mungkin, petaka DPR-RI itu akibat tahun pengesahan amendemen terakhir UUD 1945, yaitu tahun kuda yang suka perjamuan dan senang gosip. Gelagatnya, pemerintah menciumnya. Godaannya itu adalah sesajen RUU kepada legislator yang tokh bukan penonton, tapi demit penunggu DPR. Barangkali, video porno itu sesajen kiriman dari pemerintah juga.
(mdk/tts)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaAnak Muda Ini Raih Suara Terbanyak pada Pemilu Legislatif Rembang, Begini Sosoknya
Ayahnya merupakan Anggota DPRD Rembang. Namun ia bercita-cita melampaui pencapaian sang ayah
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaDalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaPidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Baca SelengkapnyaPakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan
Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari.
Baca SelengkapnyaPakar Hukum Tata Negara: Hak Angket Tidak Dapat Batalkan Hasil Pemilu
Hak angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif.
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
Baca Selengkapnya