Layanan minim buat TKI di Saudi

Merdeka.com - Panas hingga setengah dari suhu air mendidih tidak menyurutkan ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) antre di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kota Jeddah, Arab Saudi. Tidak ada tenda, layanan lambat, dan lapar menyergap mereka.

Kerumunan sesak itu ingin mendapatkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebelum masa amnesti pemerintah Saudi berakhir awal bulan depan. Antrean Ahad dua pekan lalu ini mencapai 12 ribu orang. Panjangnya satu kilometer dari pintu gerbang KJRI.

Pekerja bernama Hartono mengatakan layanan bagi TKI meminta SPLP sangat lambat. Mereka datang dari seantero Negeri Dua Kota Suci ini harus mengeluarkan ongkos lebih banyak.

Ribuan tenaga kerja itu, kata Hartono, berbondong-bondong mengurus dokumen perjalanan agar terhindar dari penjara, denda, dan deportasi, atau malahan bisa bekerja secara legal di negara Petro Dolar ini. Pengampunan dari Raja Abdullah bin Abdul Aziz itu berlaku sampai 3 Juli nanti. “Dengan amesti tersebut, masyarakat Indonesia bisa pulang atau bekerja kembali di sini,” katanya saat dihubungi merdeka.com Senin lalu melalui telepon selulernya.

Paling menyedihkan, mereka tidak dilayani optimal meski menjadi salah satu penyumbang devisa. Dia menambahkan sejumlah negara lain sudah selesai mengurus TKI tanpa dokumen atau sudah melebihi izin tinggal ini.

Bahkan, tenda di luar konsulat bukan didirikan atas inisiatif pemerintah Indonesia. Tetapi sumbangan dari pengusaha Saudi agar TKI tidak kepanasan saat antre. “Sebelum ada kerusuhan, makanan dan minuman yang kasih bukan KJRI, tapi dari Kadin Saudi,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun lalu, jumlah TKI di 50 negara tujuan mencapai 3.998.592. Paling banyak di Saudi (1.427.928) disusul Malaysia (1.049.325).

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa membludaknya layanan di KJRI Jeddah karena Saudi memberlakukan amnesti. “Kami tidak memiliki data pasti jumlah WNI melebihi izin tinggal di Arab Saudi,” tuturnya.

Dia mengakui konsulat minim memberikan layanan sebelum rusuh. Sebelum amnesti, personel diturunkan mencapai 86 orang dengan enam loket.

Setelah amesti, mencapai 142 orang memakai 26 loket. Ketika kerusuhan, 186 orang ditempatkan di 59 loket. “Kami pun telah menambah layanan sampai jam tiga pagi.”

Dia menjelaskan banyaknya kasus TKI melebihi izin tinggal lantaran ada yang lari dari majikan, jamaah umrah tidak pulang, dan melanggar hukum. Di dalam negeri ada masalah dalam sistem rekrutmen dan penempatan.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Indra mengkritik buruknya layanan sehingga terjadi kerusuhan memalukan. Padahal, pemberian amnesti bukan hal baru di Saudi. “ Kerusuhan di Jeddah disesalkan bersama. Ini adalah referensi buruk layanan pada TKI." (mdk/fas)