Merdeka.com - Medio 2004, Tomy Winata tiba-tiba saja datang mengunjungi kantor PT Wiratman & Associates di Jalan T.B. Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Bagi Wiratman, permintaan itu adalah hal langka. Sepengetahuan arsitek nasional ini, Tomy jarang datang melobi langsung satu perusahaan untuk berkongsi dengan dirinya.

Kala itu, kata Wiratman, Tomy dengan semangat menawarkan kongsi mewujudkan jembatan penghubung pulau Jawa dan Sumatera telah diriset sejak B.J. Habibie memimpin Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Bak mendapat lotre, Wiratman menanggapi serius permintaan Tomy membangun Jembatan Selat Sunda.

Wiratman segera membuat kesepakatan dengan Tomy Winata. Sebagai arsitek, dirinya diberi tugas menggarap aspek teknis. Sedang Tomy berlatar belakang pengusaha bertugas mencari sumber dana proyek ratusan triliun itu. “Secara teknis, jembatan Selat Sunda itu mungkin (dibangun),” kata Wiratman saat ditemui merdeka.com, Kamis pekan lalu.

Tomy saat itu membawa bendera PT Bangungraha Sejahtera Mulia, sedang Wiratman merupakan mengomandoi PT Wiratman Associates sebagai konsultan independen. Keseriusan Tomy bukan sekadar isapan jempol. Pemerintah menerima usulan proyek jembatan dari Bangungraha dan pada 2007 lahir konsorium PT Graha Banten Lampung Sejahtera.

Sebagai pemegang saham terbesar sebanyak 95 persen, Tomy duduk sebagai komisaris utama. Sedangkan Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung memiliki saham 2,5 persen. “Proyek itu tidak hanya jembatan saja, perlu ada semacam subsidi atau penghasil selain dari jalan itu, yaitu konsepsi lahan,” ujarnya.

Tetapi kini, sang arsitek malah risau. Perkaranya, PT Graha Banten Lampung Sejahtera milik Tomy telah menandatangani nota kesepahaman dengan perusahan asal China Carcc dan China Realway Contruction. Kerja sama ini akan memuluskan Tomy dan perusahaan asal China membiayai penyiapan, studi kelayakan, desain dasar sampai pada pelaksanaan.

"Penyiapan hanya sampai Rp 1 triliun, kecil dibandingkan kebutuhan Rp 200 triliun," tutur Wiratman. Karena khawatir proyek itu jatuh ke tangan China, dia sudah mengadu kepada empat menteri.

Dirinya berharap Jembatan Selat sunda menjadi mahakarya anak negeri mulai perencanaan sampai pengerjaan proyek. “Perencanaannya paling tidak dipimpin oleh tenaga nasional, bukan berarti tenaga asing tidak dibutuhkan, tapi sekali lagi di bawah kepemimpinan tenaga nasional,”ujar ahli teknik sipil dari Institut Teknologi Bandung itu.

Dia masih berharap pemerintah bisa mengubah keputusannya. Bahkan terlibat langsung dalam proyek, tidak hanya diserahkan pada swasta malah meminta jaminan pemerintah.

Sebab itu banyak hal harus diubah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Aturan ini dinlai memberikan peluang istimewa bagi pengusaha Tomy Winata untuk menguasai kawasan Lampung, Selat Sunda, dan Banten dalam waktu puluhan tahun. "Jangan sampai seperti PT Freeport," kata Wiratman.

Berdasarkan pasal 21 dalam aturan itu, dibentuk konsorsium pemerintah Banten dan Lampung bersama Artha Graha Group melalui PT Bangungraha Sejahtera Mulia. Perusahaan dikuasai sahamnya oleh Tomy, diberikan hak perencanaan, studi kelayakan, dan desain dasar, mungkin menjadi pemenang tender jika tidak ada yang menawar lebih rendah. "Kalau peraturan presiden itu dijalankan sangat merugikan negara, barangkali 50 tahun JSS (Jembatan Selat Sunda) akan dikendalikan oleh kekuatan asing," ujarnya.

Tomy Winata sampai laporan ini dilansir tidak merespon. Padahal seperti dia minta, pertanyaan sudah dikirim lewat surat elektronik.