Kekerasan di Papua itu kejahatan
Merdeka.com - Terkait penembakan tentara dan warga sipil di Papua, Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono menegaskan tidak ada rekayasa atau pembiaran kasus di Papua menyebabkan delapan anggota TNI meninggal. "Kalau ada yang pelihara dengan mengorbankan anak buah, nggak waras itu," kata Agus di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin lalu.
Agus dipanggil Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dan BIN untuk menjelaskan peristiwa itu. Dia menampik tudingan lambat menangani insiden di Papua itu. "Kami akan terus menjalin koordinasi dengan kepolisian agar kondisi Papua tetap terjaga kenyamanannya. Negara punya aturan," ujar dia.
Delapan tentara dan dua warga sipil diberondong peluru orang tak dikenal. Kejadian itu menambah catatan kekerasan di tanah Papua. Ketua Aliansi Demokrasi Papua (ALDP) Latifah Anum Siregar beberapa waktu lalu mengatakan, "Kekerasan ini seperti gangster.”
Kenapa aksi kekerasan ini bisa terjadi? Berikut petikan wawancara Muhammad Taufik dari merdeka.com dengan Yorrys Raweyai, anggota DPR kelahiran Papua, Kamis (28/2).
Anda masih yakin pemerintah mampu menyelesaikan Papua?
Saya punya optimisme, kenapa? SBY itu di periode pertama mampu menyelesaikan Aceh, kenapa di periode kedua tidak bisa. Masak di Aceh bisa, di Papua nggak bisa. Dia itu presiden. Dia harus bisa.
Artinya kekerasan di papua ini kriminal?
Iya dong. Ini bisa dikategorikan dalam pasal kriminal, orang bawa-bawa senjata bisa ditangkap.
Tapi masalah papua tidak sesederhana itu?
Itu benar. Makanya saya katakan tidak bisa parsial. Kita tegaskan mereka adalah bangsa Indonesia, memiliki satu ideologi, yaitu pancasila. Pendekatan kultur, kita punya ideologi Pancasila. Pertanyaan saya, kenapa yang melakukan kekerasan itu anak-anak muda, 30 tahun, 25 tahun, dan tidak memahami ideologi Papua merdeka. Kenapa mereka sekarang begitu ekstrem? Evaluasi dong dan itu tugas pemerintah. Jangan menyalahkan orang, menyalahkan rakyat.
Caranya?
Suka atau tidak suka, Anda merasa ada diskriminasi apa tidak antara orang Papua dan bukan papua. Iya kan? Jadi ini masalah kesetaraan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam semua aspek. Contoh di Freeport, dari 1967 sampai sekarang, ada nggak orang asli Papua di tingkat atas. Kalau dibilang orang Papua masih goblok, sekian puluh tahun berarti salah siapa? Salah negara atau tidak? Ya kita pakai amanat konstitusi dong.
Contoh lagi, buruh di Freeport itu ada 32 ribu yang kemarin mogok. Kalau anda identifikasi mereka, orang papua hanya 3.200. Kalau Freeport ada di daerah anda, dibakar nggak? Mengingat sekarang otonomi daerah. Lha terus, begitu baiknya, begitu sadarnya dalam berbangsa dan bernegara orang Papua, kemudian dibiarkan begitu. Kalau dibilang karena orang Papua suka mabuk, bodoh, miskin, salah siapa? Salah negara bukan? Ini amanat konstitusi untuk mencerdaskan bangsa. Persoalan Papua ada di pusat, bukan di daerah.
Setiap kekerasan muncul, OPM dituduh bertanggung jawab. Pendapat Anda?
Itu karena stigmanisasi. Sekarang bukan OPM, tapi OTK (orang tak dikenal). Ini apa-apaan, jangan pakai istilah seperti itu. Sekarang yang dipakai istilah OTK.
Apakah perlu jajak pendapat ulang?
Saya nggak mau sampai ke situ dulu. Sekarang bagaimana kita meletakkan dasar-dasar untuk berdialog dan pemerintah harus siap, punya kemauan politik untuk menyatakan di akhir kepemimpinan SBY. Mari kita dialog. Jangan bicara isinya, tapi kerangkanya lebih dulu, konstruksinya mau bagaimana. Ini pondasi, kalau konstruksinya kuat, kita punya persepsi sama, mari kita jalan terus. Karena pascareformasi 1999 kita sudah meletakkan dasar itu, tetapi dihancurkan oleh negara dengan dibunuhnya tokoh-tokoh.
Pemerintah dialog sama siapa, ada banyak faksi di Papua?
Sekarang kita sudah setuju, sudah kita bentuk namanya jaringan damai Papua. Kemudian ada West Papua Struggling For Independent, yang ada di luar segala macam. Sampai akhirnya sudah mengerucut, siapa sebenarnya dipercayakan oleh masyarakat. Sudah dipecahkan kemarin, tetapi pemerintah tidak mau. Harus ada kemauan, mari kita duduk sesama anak bangsa, mari kita membicarakan masalah ini, akar masalahnya apa, mendiagnosa, kemudian menyelesaikan masalah ini ke depan.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca SelengkapnyaRibuan mahasiswa dan masyarakat secara mengarak peti jenazah Lukas Enembe menuju persemayaman.
Baca SelengkapnyaCerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pernyataan Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen Izak Pangemanan.
Baca SelengkapnyaPlt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaSaat ini situasi di Distrik Bomakia kembali aman dan kondusif masyarakat kembali aktivitas seperti biasanya.
Baca SelengkapnyaKorban luka akibat kerusuhan saat iring-iringan prosesi pemakaman mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, mencapai 14 orang.
Baca SelengkapnyaPolda Papua juga akan menambah personel Brimob di sejumlah daerah guna memperkuat pengamanan, khususnya pada lima daerah yang menjadi fokus utama.
Baca SelengkapnyaPolda Papua siap mengamankan prosesi kedatangan jenazah Lukas Enembe hingga pemakaman.
Baca Selengkapnya