Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memasukkan mega proyek Jembatan Selat Sunda sebagai satu di antara ratusan proyek harus segera dimulai sebelum dirinya lengser tahun depan. Proyek diperkirakan memakan dana hampir Rp 200 triliun ini akan diikuti pembangunan jalan tol Panimbang-Serang, Bandar udara Banten Selatan, penyelesaian Pelabuhan Peti Kemas Bojonegara, dan pembangunan jalan tol Cilegon-Bojonegara.

Selain itu, pemerintah segera menggelontorkan Rp 2 triliun sebagai penyertaan modal pada konsorsium BUMN. Ini bakal menjadi dana awal untuk menggarap jalan tol lintas Sumatera dari Lampung sampai Aceh. Proyek ini nantinya akan terhubung dengan Jembatan Selat Sunda bakal digarap taipan Tomy Winata.

Berbagai kalangan mengkritik proyek ini karena diduga bisa menimbukan monopoli usaha di kawasan Banten dan Lampung. Sebab peraturan presiden nomor 86 tahun 2011 memberikan kekuasaan bagi Tomy Winata lewat PT Bangungraha Sejahtera Mulia buat mengerjakan Jembatan Selat Sunda dan kawasannya sekaligus.

Mantan Menteri Keuangan kini Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo termasuk yang ngotot agar pemerintah mengambil alih studi kelayakan dan memisahkan antara pembangunan Jembatan Selat Sunda dan kawasan. Dia khawatir jika hanya swasta menggarap proyek ini ada kerugian bagi negara. "Saya ingin kehati-hatian," ujar Agus saat menjabat menteri keuangan.

Wiratman, arsitek Jembatan Selat Sunda, mengakui banyak spekulasi menganggap Agus Martowardojo terdepak dari kursi menteri keuangan karena menentang peraturan presiden itu. "Konon sekarang sedang terus bergulir pembicaraan level tinggi itu. Kalau Perpres 86 dijalankan, itu sangat merugikan negara, " katanya saat ditemui merdeka.com Kamis pekan lalu.

Walau sempat berkongsi dengan Tomy Winata, Wiratman sangat berharap proyek sudah digagas sejak Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie ini bisa dipegang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia yakin pemerintah bisa mengumpulkan dana studi kelayakan Rp 1 triliun lewat patungan perusahaan-perusahaan pelat merah. Pemerintah pun harusnya bisa menggelontorkan dana untuk pembangunan karena tujuannya demi kepentingan rakyat.

Wiratman percaya jika pemerintah mendanai atau BUMN menggarap proyek itu, tidak akan menimbulkan kecemburuan bagi daerah lain di luar Jawa dan Sumatera. "Tidak akan cemburu karena ekonomi negara kita ditentukan oleh dua wilayah itu. 80 persen penduduk Indonesia ada di sana."

Dia meragukan pembangunan Jembatan Selat Sunda bisa dimulai tahun depan. Paling tidak, dalam hitungannya, perlu waktu dua tahun untuk melakukan studi kelayakan. "Kalau dipaksakan, itu hanya seremoni saja," katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana ogah berbicara banyak soal kelanjutan proyek tengah dibahas tim tujuh itu. Dia mengungkapkan telah memberikan opsi dan saran, namun menolak menjelaskan mengenai hal itu.

Dia menutup mulut terkait rencana peletakan batu pertama proyek Jembatan Selat Sunda tahun depan. "Kemarin prosesnya belum maju karena ada perbedaan pendapat dari menteri keuangan lama dan sekarang ada menteri keuangan baru, tapi kami belum ketemu."