Merdeka.com - Hampir tiga tahun lalu, sebut saja namanya Richard, didatangi oleh seorang politikus Senayan. Dia menawarkan kepada Richard buat menjadi komisaris di sebuah perusahaan keuangan negara.

Tetapi mahar harus diberikan oleh pegawai pernah melanglang buana di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Indonesia ini begitu tinggi. Paling tidak, dia merogoh merogoh kocek hampir Rp 5 miliar untuk tahun pertama harus disetor. "Uang dari mana saya segitu, mau merampok BUMN (Badan Usaha Milik Negara)," katanya saat berbincang dengan merdeka.com beberapa waktu lalu.

Dia mencoba menawar harga dengan memberikan gajinya sebagai komisaris kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu. Menurut hitungannya, paling tidak setahun dia bisa memberikan Rp 1,5 miliar.

Fulus sebesar itu berasal dari gaji, bonus, dan tunjangan, seperti menghadiri undangan-undangan perusahaan. Minimal Rp 125 juta saban bulan. "Yang terjadi sekarang adalah komisaris perusahaan, terutama dari eselon satu kementerian, tidak menikmati gajinya, cenderung disetor ke partai atau atasannya," ujarnya.

Indonesia Budget Center menilai pola setor para petinggi BUMN ke politisi sudah lama terjadi. Bahkan, saat ini bukan hanya meminta setoran kepada direksi atau komisaris ditempatkan di BUMN.

"Mereka bermain di anak perusahaan BUMN dengan meminta proyek digarap anak usaha BUMN, disubkontrakkan pada perusahaan milik kolega politisi," tutur peneliti dari Indonesia Budget Center Roy Salam kepada merdeka.com Jumat pekan lalu.

BUMN selama ini memang disinyalir menjadi sapi perah politisi Senayan atau pemerintah. Contoh teranyar adalah kasus Hambalang menjerat politisi dari Partai Demokrat.

Data Indonesia Budget Center menunjukkan sampai tahun lalu aset BUMN Rp 3.496 triliun dengan pendapatan usaha Rp 1.589 triliun. Deviden diserahkan kepada pemerintah Rp 33,4 triliun dan pajak disetor Rp 115 triliun. Deviden disetorkan ke pemerintah tidak mencapai target.

"Ini duit besar, buat jadi sapi perahan apalagi menjelang pemilu. Contohnya bisa dilihat dalam dana optimalisasi, dari mana dana tersebut muncul," kata Roy. Dia curiga dana itu dari laba ditahan dulu BUMN sebelum disetor ke negara dan dimasukkan dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan.

Jumlah BUMN 141 perusahaan dengan saham seratus persen milik pemerintah di 116 perusahaan dan saham mayoritas dalam 25 perusahaan. Menurut hasil audit LKPP, total modal negara pada 31 BUMN terdapat saham pemerintah sampai akhir tahun lalu mencapai Rp 208 triliun. "Itu belum anak usaha tidak bisa terlacak karena tidak dapat diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," kata Roy.

Roy mengatakan dalam praktik pengelolaan BUMN saat ini lebih banyak perusahaan BUMN meninggikan pendapatan perusahaan. Berbeda dengan perusahaan swasta menurunkan perolehan perusahaan. "Bedanya kalau BUMN kepentingannya untuk menaikkan bonus didapat direksi dan komisaris, sedangkan swasta untuk menghindari pajak," ujarnya.

BUMN diminta mawas diri dan tidak terjerat oleh partai politik memerlukan dana besar untuk kampanye. "Politisasi BUMN bikin BUMN tidak sehat dan tidak memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan masyarakat," Roy menegaskan.

Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra mengatakan pihaknya sudah membuat sistem untuk menangani hal itu dan bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK, dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk membangun sistem. "BUMN itu pemegang sahamnya tetap negara, pemegang saham harus mencari cara agar kekhawatiran itu tidak terjadi."