Merdeka.com - Ancaman resesi ekonomi bagi Indonesia di depan mata. Semua sektor ekonomi terganggu akibat wabah pandemi virus corona. Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 (April-Juni) masih jauh panggang dari api. Diproyeksikan minus 4,3 persen. Angka negatif itu, tidak lepas dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan pemerintah.

Nasib resesi tergantung kondisi ekonomi kuartal III-2020. Jika dua kali berturut-turut perekonomian minus, potensi itu besar. Singapura, misalnya. Lebih dulu masuk jurang resesi. Terlihat setelah pertumbuhan ekonomi kuartal II mengalami kontraksi cukup dalam yang diproyeksi minus 41,2 persen.

Kondisi itu menghantui negara anggota ASEAN lainnya. Termasuk Indonesia yang juga mengalami nasib sama akibat dampak pandemi Covid-19.

Tidak hanya Singapura. Korea Selatan juga telah terjerembab masuk resesi. Produk Domestik Bruto (PDB) negara itu terjun minus 3,3 persen pada kuartal II-2020. Pada kuartal I-2020, mereka terkontraksi 1,3 persen. Penurunan itu menjadi pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir akibat Covid-19.

Pemerintah Indonesia mengambil kemungkinan terburuk. Melihat kondisi banyak negara lain terperosok ekonominya. Tidak menutup kemungkinan Indonesia masuk ke dalam resesi. "Kalau dalam negatif bisa minus 1,6 persen. Itu technically bisa resesi kalau kuartal III negatif," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Berbagai langkah diambil. Proses percepatan realisasi terhadap program pemulihan ekonomi nasional terus dikebut. Tujuannya agar ekonomi kuartal III dapat berangsur pulih. Paling tidak menjauhkan Indonesia dari jurang resesi.

Kemungkinan lolos masih dirasa jauh. Tanda-tanda resesi sudah terlihat di Indonesia. Salah satunya tercermin dari perlambatan ekonomi terjadi di tiga bulan pertama.

Indonesia sendiri memang belum 'sah' dikatakan resesi. Karena kuartal I-2020 ekonomi domestik masih tumbuh positif. Meskipun memang alami perlambatan. Namun, bayang-bayang reseisi di depan mata semakin tergambar dari proyeksi pertumbuhan di kuartal II-2020 yang terkontraksi.

Jadi ini dalam proses di dalam masa cuma stempel resesinya nanti menunggu Oktober. Kalau BPS menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal III negatif stempel itu baru official (resesi)," Direktur Riset Center of Reform on Economy (CORE), Piter Abdullah kepada merdeka.com, Kamis pekan lalu.

Selama masih ada wabah Covid-19 resesi tetap akan menghantui Tanah Air. Piter mengibaratkan seluruh negara tengah menghadapi gelombang tsunami besar. Artinya, selama tsunaminya masih berlangsung, resesi tidak bisa dihindarkan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan kondisi krisis terjadi akibat Covid-19 sudah tidak bisa ditolerir lagi. Banyak negara sudah lebih dulu terjebak masuk resesi. Indonesia pun tidak dipungkiri. Selangkah lagi masuk jurang resesi.

Gambaran jauh diberikan. Pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 diperkirakan belum bisa melesat kencang. Kontraksi masih akan terjadi. Label resesi ekonomi pun akan dialami "Untuk positif itu akan sulit (di kuartal III) jadi dia negatif tapi mungkin tidak sebesar kuartal ke II mungkin," kata dia.

Kondisi itu membuat pengusaha harus mengencangkan ikat pinggang. Salah satu menjadi kekhawatiran tak lain soal tenaga kerja. Resesi dikhawatirkan akan menimbulkan gelombang PHK dan pengangguran.

Berdasarkan laporan asosiasi sebanyak 6,4 juta telah dirumahkan atau di PHK. Jika resesi terjadi jumlah itu akan semakin meningkat. Dampak lain juga dirasa 70 juta pekerja sektor informal. Dari jumlah itu, sekitar 55 persen kehilangan pendapatan. Kondisi ini dikhawatirkan akan menambah daftar panjang garis kemiskinan di Indonesia.

"Jadi kekhawatiran ya akan sampai garis kemiskinan. Itu juga angka kemiskinan Indonesia diperhatikan. Karena kalau kita ada ada kehilangan pekerjaan penurunan pendapatan itu pasti bisa arah ke situ juga," terangnya.

Belum lagi banyak pelaku usaha tertekan. Beberapa industri bahkan sudah mulai ada yang gulung tikar. Situasi seperti ini tidak pernah dialami sebelumnya. Bahkan sektor-sektor penggerak ekonomi tidak bisa bangkit dengan cepat. Beberapa di antaranya adalah pariwisata dan perhotelan paling terdampak.

Kedua sektor tersebut diperkirakan butuh proses panjang untuk bisa bangkit. Meskipun pemerintah akan fokus terhadap pariwisata domestik, belum cukup menggerakkan kedua sektor itu. Selama vaksin belum ditemukan, masyarakat akan pikir ulang melakukan kegiatan wisata.

Tergantung Kebijakan

Perlahan tapi pasti, ekonomi Indonesia diyakini mengalami perbaikan. Khususnya pada kuartal IV-2020 diprediksi tumbuh positif. Meski secara angka masih kecil dan diharapkan tidak sampai negatif.

Pertumbuhan positif itu dikatakan Shinta, tergantung pada kebijakan pemerintah. Apakah program pemulihan ekonomi bisa berjalan baik atau sebaliknya. Pelaku usaha hanya bisa berharap agar stimulus diberikan baik dari sisi permintaan maupun insentif bisa berjalan secara bersamaan. Karena semua sektor membutuhkan dukungan.

Upaya perbaikan ekonomi memang sedang digencarkan pemerintah. Anggaran dikeluarkan cukup fantastis. Besarannya mencapai Rp695,2 triliun. Selain untuk penanganan wabah corona, anggaran itu juga untuk stimulus ekonomi nasional.

Anggaran itu diberikan untuk berbagai sektor. Adapun untuk kesehatan adalah sebesar Rp87,55 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja penanganan covid-19 sebesar Rp65,8 triliun, insentif tenaga medis Rp5,9 triliun, santunan kematian Rp300 miliar, bantuan iuran JKN Rp3 triliun, gugus tugas covid-19 Rp3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan sebesar Rp9,05 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan alokasi dana untuk perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun. Terdiri dari PKH Rp37,4 triliun, sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, bansos non-Jabodetabek Rp32,4 triliun, kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik/pangan/sembako Rp25 triliun, dan BLT dana desa Rp31,8 triliun.

Untuk insentif dunia usaha disiapkan Rp120,61 triliun. Terdiri dari PPh 21 DTP Rp39,66 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp14,75 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp14,4 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp5,8 triliun, penurunan tarif PP Badan Rp20 triliun, dan stimulus lainnya Rp26 triliun.

Kemudian bantuan UMKM sebesar Rp123,46 triliun melalui subsidi bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp78,78 triliun, belanja IJP Rp5 triliun, penjaminan untuk modal kerja (stop-loss) Rp1 triliun, PPh Final UMKM DTP Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM Rp1 triliun.

Adapun pembiayaan korporasi, pemerintah menyiapkan Rp53,7 triliun. Jumlah itu terdiri dari penempatan dana restrukturisasi padat karya Rp3,24 triliun, PMN Rp20,5 triliun, dan talangan dana untuk modal kerja Rp29,65 triliun.

Terakhir, untuk sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dianggarkan sebesar Rp106,11 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk program padat karya K/L Rp18,44 triliun, insentif perumahan Rp1,3 triliun, pariwisata Rp3,08 triliun, DID pemulihan ekonomi Rp5 triliun, cadangan DAK Fisik Rp8,7 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun, dan cadangan perluasan Rp58,87 triliun.

Ditambah lagi pemerintah mencairkan gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Agustus. Langkah tersebut dinilai tepat. Apalagi dipercayai dapat mendongkrak konsumsi. Paling tidak, melesat jauh dari posisi periode kuartal II-2020.

"Jadi ini juga harapannya bisa mengungkit atau bisa membatasi penurunan konsumsi rumah tangga yang terjadi yang kita lihat di kuartal kedua," kata Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede.

Persoalan lain muncul. Penyelamatan ekonomi tidak bisa direspon cepat. Selama penyerapan stimulus digelontorkan pemerintah masih rendah. Maka ekonomi Indonesia bakal jalan di tempat. Parahnya, kuartal ke III bisa-bisa terkontraksi kembali.

Selain penyerapan. Menjadi catatan lain adalah ketepatan sasaran. Jangan sampai upaya baik pemerintah menyelamatkan UMKM malah jadi sia-sia. Apalagi kebijakan untuk mendorong pemberian insentif kepada UMKM, dan suku bunga pemberian modal kerja baru rampung Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di Juni. "Jadi makannya progresnya masih lambat untuk yang UMKM," ujar dia.

Kendala lain terjadi di jaring pengaman sosial. Verifikasi masih menjadi persoalan. Lagi-lagi masalah ketepatan. Jangan sampai pemerintah memberikan stimulus terbalik.

Keluar tidaknya Indonesia dari resesi, perbankan tetap akan terdampak. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Mei 2020 pertumbuhan kredit melambat. Besarannya mencapai 3 persen. Perlambatan terjadi disebabkan karena permintaan kredit sektor usaha melambat.

Sebulan berjalan. Belum ada tanda-tanda perbaikan. Bulan ini pertumbuhan kredit masih melemah. Kebijakan PSBB pemerintah menjadi pemicu. Apalagi kebijakan itu terus diperpanjang. Secara otomatis kegiatan ekonomi lumpuh.

"Makanya pertumbuhan kreditnya masih lemah. Sehingga pertumbuhan kredit yang melambat di sisi lain tentu ada perbankan itu disupport juga dengan kebijakan restrukturisasi oleh OJK," kata dia.

Meskipun ada restrukturisasi diberikan OJK, namun nasabah di luar UMKM kebijakannya akan dikembalikan lagi kepada perbankan masing-masing. Di satu sisi itu akan berdampak membatasi pemasukan dari perbankan. Ikat pinggang dilakukan. Perbankan mulai melakukan penghematan. Lantaran beberapa bank masih akan menghadapi biaya yang cukup mahal.