Merdeka.com - Fanatisme tinggi di kalangan jamaah muda majelis pengajian, menurut pemerhati diaspora orang-orang Hadrami di Asia Tenggara, Ismail Fajrie Alatas, rentan memantik percikan api konflik. Meski masih batas kewajaran. "Biasa namanya anak muda, karena kefanatikan kepada guru luar biasa, sehingga kadang mereka melecehkan yang lain,” ujarnya.

Fenomena majelis pengajian para habib muda ini memang luar biasa. Dalam tempo singkat - satu dasawarsa lebih sedikit -puluhan ribu jamaah berhasil mereka rangkul. Majelis Rasulullah misalnya, mengklaim memiliki sekitar 50 ribu jamaah saban pengajian rutin dibuka. Majelis Nurul Musthofa mengaku menggaet 20 ribu orang. Sama-sama berusia muda, di bawah 40 tahun, dua habib itu memiliki kharisma yang mampu membetot perhatian jamaah muda dan tua di seluruh wilayah Jakarta.

Fajrie melanjutkan, pernah suatu waktu jamaah muda dua majelis ini berselisih faham. Hingga akhirnya dua pemimpin majelis bertemu dalam satu panggung mendamaikan suasana. ”Jadi itu biasa, namanya anak muda, karena emosinya memang masih tinggi,” kata sejarawan sekaligus kandidat doktor di University of Michigan, Amerika Serikat, ini.

Habib Mundzir, pemimpin Majelis Rasulullah yang belajar ilmu agama ke Hadratumaut, Yaman, lebih banyak berkisah tentang keteladanan nabi dan rasul. Sedangkan Habib Hasan, lulusan Pondok pesantren Daarul Hadits Al Faqihiyyah, Malang, Jawa Timur, cenderung menukil kisah-kisah para wali dan biasa mengajak jamaahnya berziarah ke makam-makam wali. Sebelum memiliki majelis besar, keduanya mengawali dakwah dengan pengajian rutin dari rumah ke rumah.

Berikut penuturan Ismail Fajrie Alatas saat ditemui Muhammad Taufik dari merdeka.com usai mengajar di Universitas Indonesia kemarin:

Jamaah majelis mengaku datang pada pengajian habib karena ingin berdekatan dengan Nabi, menurut Anda?

Ya jelas. Dari dulu yang namanya orang Betawi itu, bikin maulid tidak ada habibnya tidak sah. Karena, Anda mau mengundang nabi, harus ada keturunannya dong. Itu penting sekali. Di Pekalongan dan sebagian besar Jawa itu sama. Di kalangan NU (Nahdahtul Ulama) itu juga penting sekali. Bahwa nabi itu dihadirkan melalui berbagai cara, ada yang bersalawat atau mengundang habib-habib.

Apakah perkembangan majelis taklim ini lantaran menurunnya peran ormas-ormas islam dalam mendidik umat?

Iya dong. Justru karena ormas-ormas Islam terlalu banyak berpolitik, PMII, HMI, semua hanya masalah politik kampus. Di sisi lain, ormas Islam, misalnya Muhammadiyah, juga omongin masalah tidak mendasar. Padahal, mereka (para habib) itu bicara tentang spiritualitas dan realitas yg dialami anak-anak muda di Jakarta.

Bagaimana dengan peran Rabithah al-Alawiyah? Kabarnya dulu organisasi politik?

Pertama, itu keturunan Arab pada umumnya membuat Jamiat Khair (sekolah pendidikan modern Islam), sebelum eranya Boedi Oetomo, pada 1900-1905. Pramoedya Ananta Toer sempat menukil kisah pendidikan modern islam itu dalam novel “Jejak Langkah”. Di Jamiat Khair kemudian timbul perpecahan antara kelompok modernis dan tradisional.

Modernis memunculkan Al Irsyad yang anti otoritas habaib. Sementara habaib bikin organisasi Rabithah yang bergerak di bidang sosial, misalnya pencatatan nasab-nasab keturunan nabi dan menyantuni habaib kurang mampu. Rabithah sampai sekarang tetap menjadi organisasi sosial. Bukan organisasi yang mengontrol. Itu organisasi pencatatan, bukan pengontrol.

Apakah ada persaingan di antara habaib itu, misalnya untuk merebut jamaah?

Ya, saya rasa ada. Dulu pernah ada konflik antara MR dan NM. Sampai akhirnya Mundzir dan Hasan harus kumpul berdua di panggung biar nanti kelihatan berdua. Biasa anak muda, kefanatikan kepada guru luar biasa sehingga mereka melecehkan yang lain.

Dibilang kompetisi, ya iya lah. Karena lahan dakwah bukan cuma menguntungkan secara spiritual saja, tapi juga finansial. Jadi kalau memang semua kemudian mau membuka majelis taklim, itu biasa. Tapi di satu sisi bisa dibaca sebagai kompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan.

Apakah pemerintah perlu mengatur aktifitas majelis-majelis itu?

Kalau saya pribadi berpendapat tidak perlu pemerintah mengontrol pengajian. Mereka sudah mempunyai pimpinan.