Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggaran dan alam habis oleh pemimpin tamak

Anggaran dan alam habis oleh pemimpin tamak Ilustrasi Korupsi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Tak hanya di ibu kota, kasus korupsi dari tahun ke tahun semakin menjalar di berbagai daerah. Seperti belum lama ini, Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, ditetapkan sebagai tersangka suap penerbitan izin pertambangan.

Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional (TI) Indonesia, Dadang Trisasongko, menyatakan ada beberapa faktor mendasar menyebabkan kepala atau wakil kepala daerah korupsi. Di antaranya yakni keserakahan dan utang pilkada.

"Korupsi tersebut salah satu faktornya sikap serakah para koruptor, apapun posisinya," kata Dadang saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (29/8) lalu.

Menurut dia, tabiat gila harta memicu seseorang melakukan segala cara buat mendapatkan banyak uang dengan cara licik. Namun, ternyata perilaku rasuah juga timbul lantaran biaya digelontorkan saat kampanye Pilkada.

"Utang biaya kampanye adalah satu penyebab korupsi tersebut, di samping memang sikap serakah para koruptor tadi. Selain dua faktor itu, sistem perizinan seperti izin pertambangan, kuota export-import, izin reklamasi dan lain sebagainya yang tidak akuntabel dan tidak transparan, juga bermasalah," paparnya.

info grafis kepala daerah gemar rasuah

Info grafis kepala daerah gemar rasuah ©2016 Merdeka.com

Terkait tingkat korupsi di daerah, Dadang menyatakan sudah menggelar kajian pada tahun lalu. Survei dilaksanakan di sebelas kota, yakni Pekanbaru, Semarang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado, Medan, Padang, Bandung, Surabaya, dan Jakarta.

Hasilnya, kota mencatat skor tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi adalah Banjarmasin (68), kemudian menyusul Surabaya (65), dan Semarang (60). Sedangkan kota dengan skor Indeks Persepsi Korupsi terendah adalah Bandung (39), Pekanbaru (42), dan Makassar (48).

Temuan lainnya, adalah lapangan usaha dengan tingkat praktik suap paling tinggi adalah minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan. Sedangkan paling rendah adalah pertanian, transportasi, serta hotel dan restoran.

Sektor bisnis dengan 'anggaran' sogokan terbesar adalah konstruksi dengan rerata sekitar 9,1 persen, dan jasa dengan rerata alokasi duit 'salam tempel' sebesar 7,4 persen. Sedangkan rerata praktik suap Migas masih di bawahnya, yaitu sebesar 7,2 persen.

Dadang menyatakan, tingkat korupsi di daerah linier dengan penurunan daya saing dan kelonggaran aturan. Daerah dengan tingkat korupsi tinggi memiliki daya saing dan kemudahan birokrasi.

(mdk/ary)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya

Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya

Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.

Baca Selengkapnya
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung Bakal Bikin Satgas Khusus, Diyakini Penanganan Perkara Korupsi Timah Kian Terang

Kejaksaan Agung Bakal Bikin Satgas Khusus, Diyakini Penanganan Perkara Korupsi Timah Kian Terang

Kejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejagung Didukung Masukan Dampak Ekologi Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung Didukung Masukan Dampak Ekologi Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung bekerja sama dengan ahli lingkungan untuk menghitung kerugian perekonomian negara dalam korupsi tata niaga komoditas timah.

Baca Selengkapnya
Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Baca Selengkapnya
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Bocah Ini Pegang Pesan Sang Ayah 'Orang Miskin Jangan Lawan Orang Kaya, Orang Kaya Jangan Lawan Pejabat', Tak Disangka Kini Punya Posisi Top

Bocah Ini Pegang Pesan Sang Ayah 'Orang Miskin Jangan Lawan Orang Kaya, Orang Kaya Jangan Lawan Pejabat', Tak Disangka Kini Punya Posisi Top

Pria yang menghabiskan masa kecil di Belitung ini pegang pesan sang ayah. Kini punya jabatan mentereng.

Baca Selengkapnya
Bapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah

Bapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah

Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?

Baca Selengkapnya