Gaduh putusan Pemilu 2019 serentak

Merdeka.com - Hanya tinggal hitungan bulan Komisi Pemilihan Umum menggelar pemilihan anggota DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Tetapi hampir setiap menjelang pemilu ada kegaduhan terkait aturan pelaksanaan. Dalam dua pemilu sebelumnya, partai gaduh karena perubahan tata cara pemenang pemilu legislatif ditentukan menjadi suara terbanyak.

Teranyar, kegaduhan terjadi akibat putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi atas Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diajukan aliansi masyarakat sipil. Mahkamah memutuskan Pemilu 2019 digelar serentak.

Ada yang pro dan kontra, terutama lantaran putusan itu tidak berlaku dalam pemilu tahun ini. Padahal, menurut Effendi Ghazali, jika putusan Mahkamah Konstitusi keluar jauh-jauh hari, pemilu serentak bisa dilangsungkan tahun ini.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memperhitungkan dampak jika pemilu serentak dilaksanakan pada 2014. Mereka khawatir terjadi kekacauan. "Kita tidak hanya murni berpikir secara hukum. Kita juga harus menjamin pelaksanaan pemilu tidak kacau," kata anggota majelis hakim Harjono.

Namun putusan keluar tiga bulan menjelang pesta demokrasi ini menimbulkan prasangka buruk. Sebab, putusan ini sejatinya sudah keluar 26 maret 2013 ketika Mahkamah Konstitusi masih dinahkodai Mahfud MD.

"Kalau begitu, kenapa tidak dari dulu diputuskan? Kenapa baru sekarang. Jadi, ada apa ya sampai untuk diputus saja lama sekali?" kata Effendi usai mendengarkan putusan itu.

Dia menilai putusan itu janggal. Sebab, jauh sebelum putusan dibacakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi dalam jawabannya pada 30 Mei tahun lalu. Mahkamah Konstitusi beralasan putusan masih dalam rapat majelis hakim secara tertutup.

Effendi tidak ingin menuduh para hakim konstitusi berbohong, tetapi cara disampaikan Mahkamah Konstitusi menimbulkan masalah."Lain kali, kalau ditemukan cara pas, pasti akan lebih enak. Terima kasih hakim-hakim MK," sindirnya.

Hakim Konstitusi Harjono mengakui putusan soal pemilu serentak keluar pada 26 Maret 2013. Hanya saja saat itu belum diputuskan kapan waktu pelaksanaannya. "Putusan pemilu serentak itu pun baru disepakati secara lisan," katanya.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, sejumlah pihak mendorong agar ada sidang komite etik terhadap majelis hakim Mahkamah Konstitusi. "Sebaiknya ini didorong saja pada majelis etik untuk menjaga integritas Mahkamah Konstitusi supaya jelas masalah ini. Menurut saya semangat itu yang harus ada," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin.