Merdeka.com - "Kita hanya dikasih janji-janji, sebenarnya mereka tidak peduli," begitu jawaban Suciwati, istri mendiang Munir, saat wawancara khusus dengan merdeka.com terkait penegakan hak asasi manusia sebelum pemilihan presiden beberapa bulan lalu. Mungkin pernyataan itu firasat bagi Suciwati, pembunuh suaminya, Pollycarpus Budihari Prijanto, bakal menghirup udara bebas.

Munir Said Thalib merupakan pejuang hak asasi manusia. Dia tewas diracun pada 7 September 2004 dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Pelaku pembunuhan Munir memang telah ditangkap dan diproses secara hukum. Namun Polly pada Sabtu petang pekan lalu bebas dari penjara Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Bebasnya Polly tentu menjadi pertanyaan besar soal janji Presiden Joko Widodo menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Suciwati sebelumnya memang sedikit mendapat gambaran bakal ada perlakuan spesial bagi pembunuh suaminya.

Dia mengatakan Jokowi terbelenggu oleh pelaku pelanggaran hak asasi manusia. "Karena tidak ada pilihan pas buat kita. Yang satu kesandung soal kasus pelanggaran hak asasi manusia, soal kasus penculikan, dan satunya soal di sekitarnya penjahat hak asasi manusia," kata Suciwati.

Namun ketika itu Suciwati punya harapan besar kepada Jokowi dibanding Prabowo disebut sebagai pelanggar hak asasi manusia. Sedangkan Jokowi dinilai mampu menuntaskan lantaran tidak memiliki beban masa lalu. Namun harapan itu pupus ketika narapidana kasus pembunuhan suaminya dibebaskan dari jeruji besi. Hukuman 14 tahun hanya dijalani delapan tahun lantaran keluar pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tentu pembebasan ini menuai kritikan. Sejak Polly dibebaskan, banyak pihak mempertanyakan janji Jokowi menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti, tempat dulu Munir memperjuangkan hak asasi manusia. Indarti menilai Jokowi sama seperti presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputeri dan Soesilo Bambang Yudhoyono.

Padahal rekam jejak hukuman buat mantan pilot Garuda itu dinilai tidak layak lantaran Polly tidak serius membongkar dalang di balik pembunuhan Munir. "Sebelumnya kami juga mempertanyakan pemberian remisi berlebihan kepada Pollycarpus dan menyayangkan dikabulkannya peninjauan kembali Polly oleh Mahkamah Agung mengubah hukumannya dari 20 tahun menjadi 14 tahun," kata Poengki dua hari lalu.

Namun bagi Suciwati bukan hal mengagetkan bakal terjadi seperti ini. Jika melongok ke belakang sejak suaminya pergi, dia melihat sudah satu dasawarsa ini penyelesaian kasus Munir sekadar janji-janji manis. Bahkan dia melihat isu hak asasi manusia dijadikan komoditas politik menyerang kubu lawan. "Kami dijadikan komoditas politik, hanya dijadikan wacana terus, tidak memikirkan nasib kami itu sangat jelas," kata Suciwati.