Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dana gelap pesta rakyat

Dana gelap pesta rakyat Pelantikan Jokowi Presiden. ©2014 Merdeka.com/CahyoBruri Sasmito

Merdeka.com - Sejak pukul sembilan pagi Senin pekan lalu, warga mulai tumplek di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Makin siang, suasana kian sesak oleh warga mau melihat langsung Presiden dan Wakil Presiden baru dilantik, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla.

Sesuai jadwal, Jokowi-JK, sapaan akrab keduanya, bakal diarak dengan kereta kencana dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka. Sebagai suguhannya, pesta rakyat itu menyediakan makanan gratis bagi warga. Mulai dari ketoprak hingga bakso bisa disantap tanpa fulus.

Hasan, 45 tahun, pedagang bakwan Malang, merupakan salah satu dari sekian banyak pedagang disewa untuk meramaikan pesta rakyat itu. Dia mengatakan seminggu sebelumnya dirinya sudah dipesan untuk ikut meramaikan dengan memberi makanan gratis kepada warga saat pesta rakyat.

Imbalannya, Hasan diberi uang Rp 350 ribu sebagai jasa sewa gerobak dan tenaga. "Jadi ini gerobak sama tenaganya yang disewa. Seharian dikasih Rp 350 ribu," kata Hasan kepada merdeka.com Senin pekan lalu.

Hasan datang ke Monas sehari sebelumnya. Dia dijemput pihak panitia "Syukuran Rakyat" bersama rekannya sesama pedagang bakwan Malang di Teluk Gong, Pluit, Jakarta Utara. "Bahan-bahan dari mereka (panitia) semua," ujarnya. "Jadi kami ini semua berangkat bareng dari Kapuk lalu didrop di sini kemarin malam."

Rezeki ini rupanya dinikmati oleh sebagian warga. Nur salah satunya. Perempuan bedomisili di Jakarta Barat ini memang berniat hadir mendatangi acara pesta rakyat. Nur mengaku beruntung bisa menikmati makanan gratisan disuguhkan panitia di sepanjang Bundaran Hotel Indonesia. "Alhamdulilah makan gratis," tuturnya.

Namun di balik acara itu, sumber merdeka.com, seorang pengusaha, memberikan keterangan mencengangkan. Dia mengungkapkan dana pesta rakyat ini didapat dari perusahan daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Ya perusahaan daerah dipalakin," katanya.

Dia tidak mengetahui berapa jumlah fulus diturunkan perusahaan daerah dalam pesta rakyat itu. Namun ada dua perusahaan daerah di DKI Jakarta menggelontorkan dana buat pesta rakyat. "Totalnya nggak tahu berapa, tapi dari jumlah makanan gratis bisa diperkirakan," ujarnya.

Seorang pendukung yang juga dekat dengan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membenarkan pengusaha itu. Dia mengatakan banyak yang menanti imbalan dari aksi dukungan itu. "Kalau sekarang belum kelihatan, nanti kalau nggak kebagian, baru kelihatan," tuturnya.

Bahkan saat dipancing, pendukung itu mengatakan banyak posisi komisaris perusahaan di BUMN lowong. "Kan banyak posisi kosong, paling nggak jadi komisaris lah," katanya meyakinkan.

Namun juru bicara PDIP Eva Kusuma Sundari membantah tudingan soal dana dari Badan Usaha Milik Daerah DKI. Dia mengakui sebelumnya ada perusahaan daerah mau menyumbang untuk acara pesta rakyat. "Kami tolak," ujarnya saat dihubungi melalui telepon selulernya kemarin..

Eva menjelaskan semua dana buat menggelar pesta rakyat merupakan urunan dari relawan. Dia mencontohkan makanan gratis kemarin memang dibayar oleh para donatur. Bahkan Eva membenarkan ada uang dari pengusaha buat membiayai hajatan itu. "Kalau pengusaha mungkin dari relawan. Karena pengusaha juga ada yang bergabung dengan relawan," tuturnya.

Dia mencontohkan drum band dibayar oleh Partai Hati Nurani Rakyat. "Sedangkan beberapa asosiasi pedagang memang menghubungi saya tapi saya serahkan ke divisi kuliner acara pesta rakyat. Dan itu semua sudah dibayar oleh donatur."

(mdk/fas)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Presiden Pakai Dasi Kuning, TKN Fanta: Jokowi Milik Semua Rakyat Indonesia, Bukan Cuma PDIP

Presiden Pakai Dasi Kuning, TKN Fanta: Jokowi Milik Semua Rakyat Indonesia, Bukan Cuma PDIP

"Pak Jokowi memakai dasi warna apa saja karena Pak Jokowi milik semua masyarakat Indonesia dan semua partai politik di Indonesia," kata Anggawira

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Ganjar Minta Jokowi Tegaskan Berpihak di 2024, Ini Pesan Penting PDIP

Ganjar Minta Jokowi Tegaskan Berpihak di 2024, Ini Pesan Penting PDIP

PDIP ingatkan pesan penting untuk Presiden Jokowi dalam memimpin selama Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye

Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?

Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?

Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya