Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BLBI bukan salah Megawati, tapi MPR

BLBI bukan salah Megawati, tapi MPR megawati. merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sering dikaitkan dengan skandal mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mega dituding membebaskan para pelaku korupsi BLBI yang sedang diusut keterlibatannya di Kejaksaan Agung.

Surat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Megawati yang menjerat presiden kelima itu di pusaran korupsi BLBI. Megawati mengeluarkan Inpres agar BPPN terbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) bagi para terduga pelaku korupsi BLBI. Alhasil, sejumlah pemilik bank kelas kakap yang terbelit skandal BLBI bebas. Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan dan penyidikan akibat surat itu.

Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan memperoleh SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintahan Megawati. Para Penerima SKL BLBI berdasarkan penandatangan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) di antaranya adalah Anthony Salim dari Salim Grup (mantan bos Bank BCA) yang nilai utangnya kepada pemerintah mencapai Rp 52,727 triliun.

Sedangkan Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, menerima kucuran BLBI sebesar Rp 27,4 triliun. Mohammad 'Bob' Hasan, pemilik Bank Umum Nasional dengan utang Rp 5,34 triliun juga menerima SKL.

Menanggapi kasus ini, Pimpinan Fraksi PDIP di DPR Hendrawan Supratikno menegaskan bahwa Megawati tidak bisa disalahkan dalam skandal BLBI. Sebab, Mega mengeluarkan Inpres berdasarkan keputusan MPR.

"Kalau PDIP menilai bahwa langkah-langkah penyehatan atau istilahnya penuntasan BPPN itu TAP MPR. Jangan lupa, waktu itu Bu Mega adalah mandataris MPR. Jadi beda dengan sekarang lho, presiden langsung dipilih, kalau saat itu oleh MPR. Dan ada TAP MPR yang memberikan tugas agar BPPN diselesaikan," kata Hendrawan saat berbincang dengan merdeka.com di ruang Fraksi PDIP DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

Berikut wawancara khusus merdeka.com dengan Hendrawan Supratikno tentang korupsi, BLBI dan PDIP:

Isu korupsi identik dengan politisi, rakyat antipati. Tanggapan Anda?

Kalau korupsi diidentikan dengan politisi saya pikir itu suatu pernyataan yang juga berlebihan. Bahwa banyak politisi yang terjerat korupsi itu betul tapi tidak boleh diindentikan karena korupsi juga dalam berbagai bentuk dan modus itu bukan dilakukan oleh kalangan politisi saja. Contoh sederhana di perusahaan misalnya. Ketika memilih supplier juga ternyata penilaiannya ada unsur-unsur yang bersifat subjektif dan keputusan itu berdasarkan diskersi procesing manager itu. Jadi keputusan itu tergantung otoritas. Bentuknya macam-macamlah.

Bahwa itu terjadi di kalangan birokrat dan politisi itu betul. Memang salah satu penyakit terbesar dari birokrat kita ya itu dan saya sering sampaikan. Birokrasi kita kan birokrasi upeti. Birokrasi yang digerakan insentif berupa upeti. Itu makanya saya sering sebut birokrasi kita adalah birokrasi maling. Ada lagi yaitu birokrasi kleptokratik. Karena kleptokrasi kan maling. Kleptokrasi itu ya insentif-insentif berupa upeti-upeti, pelumasnya, pelicinnya itu suap menyuap. hengki pengki, caca marica, macam-macamlah istilahnya. Tapi intinya birokrasi kita adalah masalah besar sekali.

Itu sebabnya upaya pembangunan kita masalahnya itu di birokrasi. Birokrasi yang sangat korup. Oleh sebab itu Ahok betul ketika dia selesai diperiksa BPK dia buat pernyataan wah ternyata birokrasi DKI itu sangat buruk. Itu pengakuan yang sangat jujur.

Artinya sistem bikin orang berbuat korupsi?

Ya sistemik struktural. Atau pakai bahasa KPK itu TSM (terstruktur, sistemik dan masif). Dan itu merupakan pergumulan bangsa kita sudah lama. Ketika terjadi reformasi pun salah satu TAP MPR yang paling awal adalah bagaimana menjalankan pemerintahan yang bebas dari KKN.

Solusinya?

Ini harus dilakukan solusi secara struktural, sistematis dan masif melalui jalur pendidikan dan kebudayaan, jalur birokrasi reformasi, jalur penegakan hukum tanpa pandang bulu. Serempak.

Berapa lama?

Kalau ingin optimis ya saya kira 30 tahun. Tidak ada resep yang dalam pengertian sehari semalam efektif. Itu memakan waktu yang panjang karena harus serempak itu tadi.

Korupsi banyak terjadi karena proyek. Itu korupsi untuk memperkaya diri atau?

Salah satu penyebab kalau melihat korupsi tentu ada faktor-faktor yang faktual sifatnya. Nah kalau politisi faktor faktualnya adalah karena biaya politik yang sangat mahal dan ekspetasi publik terhadap peran politisi itu demikian tinggi. Harapan misalnya proposal harus direalisasi, kalau turun ke lapangan harus rajin berbagi. Istilahnya bukan demam berdarah tapi demam berderma.

Maka ini semua harus ada sumbernya, gaji tidak cukup. Birokrat kita kan tidak bisa hidup dari gaji. Coba you cek. Kalau yang suami istri masing-masing punya gaji itu masih ringan tapi kalau hanya satu itu mereka berat. Apalagi politisi dengan tuntutan yang luar biasa. Akhirnya apa? Mereka berimprovisasi melalui berbagai peluang atau celah yang ada. Nah kalau celah itu dimiliki oleh orang yang berkekuasaan maka celah dan peluang itu semakin besar. Jadi otoritas itu mempengaruhi besar kecilnya yang ditanggung. Semakin powerful semakin besar harapan rezeki yang ditanggung.

Kalau soal politik yang mahal, kan tidak semua politisi melakukan korupsi pak? Ada juga yang bersih, kok bisa?

Memang tidak semua, sebagian besar kan terjebak dalam fenomena ini. Political trap.

Korupsi untuk mengembalikan modal?

Oh macam-macam. Mengembalikan modal, mempersiapkan modal untuk bertarung lagi. You pikir jabatan-jabatan politik tidak melalui atau diperoleh dengan cuma-cuma kan tidak. Diperoleh dengan pergulatan dengan perjuangan. Pokoknya kalau di Indonesia ada kontestasi, di mana rivalitas untuk menduduki posisi tertentu kan selalu ada biaya. Coba amati pemilihan ketua-ketua Kadin, amati pemilihan ketua-ketua partai. Kecuali PDIP ya sudah tradisi Bung Karno, trah keluarganya tak tergoyang kan.

Masyarakat awam melihat politisi gaji besar. Kenapa masih korupsi?

Besar dibanding siapa? Kalau dibanding dengan direksi BUMN kami tentu kecil sekali. Itu sebabnya untuk merespon aspirasi masyarakat tadi memang butuh biaya yang besar.

Biaya politik yang mahal, sistem demokrasi yang diubah atau bagaimana?

Demokrasi kita kan demokrasi biaya tinggi. Jadi ekonomi biaya tinggi, demokrasi juga biaya tinggi. Nah kalau tanda-tanda ini maka itu adalah tanda-tanda masuk negara yang gagal. Kan ini sudah disuarakan oleh banyak kalangan Indonesia terancam jadi negara gagal karena ekonomi dan politik biaya tinggi.

Solusinya?

Solusinya mendasar sekali. Sistem ketatanegaraan kita dibangun ulang dengan sistem yang lebih sesuai dengan kultur kita, lebih sesuai dengan harapan kita bersama.

Misalnya?

Tentu yang paling nyata adalah mengamandemen UUD 45 supaya sistem ketatanegaraan kita duduk dengan baik. Itu sebabnya ada badan pengkajian MPR di DPR. Terus ada lembaga pengkajian, dan ada Lemhannas untuk memikirkan ini secara serius. Kalau tidak akan compang-camping seperti ini.

Termasuk solusi meminimalisir korupsi?

Iya dong. Karena begini, lembaga apa pun posisi tawarnya akan tinggi kalau dia memiliki kewenangan yang besar karena pada akhirnya si pejabat memiliki diskersi/kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, biasanya diskersi ini berjalan dengan ketidakpastian. Semakin kamu berjalan dalam ketidakpastian, posisi tawarmu akan semakin tidak tinggi. Nah jangan sampai situasi ekonomi dan politik kita diwarnai ketidakpastian yang tinggi ini. Unpredictible. Nah, kita harus membangun sistem ekonomi dan politik yang predictible.

PDIP melihat ini?

PDIP coba membangun sistem ini. Diperkenalkan dulu karena parpol peserta pemilu maka parpol berhak menyusun nomor urut dan pemilihan dengan melakukan pilih partai bukan pilih orang. Tapi kan diprotes. Di bawah ke MK dan dibuat liberal. Sehingga sistem politik kita itu sangat liberal. Sehingga apa yang terjadi, money politik gila-gilaan. Coba kalau pakai nomor urut, tapi orang bilang itu melanggengkan dinasti dan oligarki. Akhirnya apa yang terjadi seperti sekarang di dalam partai jeruk makan jeruk. Jual beli surat suara. Saling curi suara.

Komitmen PDIP berantas korupsi?

Sosialisasi gencar ya. Ibu ketum dalam pertemuan selalu ingatkan semua harus berjalan sesuai dengan ideologi partai. Tetapi sekali lagi ini kan pada tataran normatif. Lalu kita membuat rekening dana gotong royong yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Kita selalu menggelorakan semangat gotong royong untuk kegiatan apa pun termasuk dalam pembiayaan pilkada yang sangat mahal nanti.

Biaya politik mahal. Setuju dengan APBN biayai parpol?

Kita pasti setuju dan jumlahnya sudah dinaikan secara signifikan. Sekitar 250 persen kalau tidak salah. Tapi itu belum apa-apa. Itu belum cukup.

Demokrat sebut Rp 2 miliar per tahun. Gimana pak?

Ya sekitar itulah.

Salah satu alasan korupsi karena biaya?

Ya biaya politik yang tinggi.

Elit parpol terjerat kasus korupsi karena itu atau?

Ya karena itu tadi, desakan kebutuhan yang sangat luar biasa tidak diimbangi sumber pendapatan yang resmi yang tersedia.

Meskipun dia seharusnya memikirkan membesarkan partai?

Yang penting begini, sumber-sumber penghasilan itu suistanable, langgen lestari atau tidak. Kalau sumbernya besar dan lestari tentu aman. Tapi kalau sumbernya gali lobang tutup lobang mau gimana.

Ada anggapan elite parpol harus mapan dulu agar tidak korupsi. Setuju gak pak?

Pandangan itu hanya benar dengan pra-kondisi tertentu. Pra-kondisinya ya yang bersangkutan tidak lagi ingin membesarkan bisnisnya. Karena kekuatan politik digunakan untuk memperbesar bisnisnya juga. Contohnya, pengusaha kan bercita-cita membuat imperium bisnis. Kalau pengusaha yang berhenti mimpi memperbesar usaha berarti dia bukan pengusaha lagi. Dia jadi ulama saja.

Berarti gak mungkin anggapan itu?

Ya benar dengan pra-kondisi tertentu. Bahwa kalau dia sudah melupakan hal-hal duniawi lah. Ini kan sudah terbukti. Apa pun latar belakang politisi, terjebak semua. Ada akademisi yang terjebak, ada orang yang alim seperti presiden dari sebuah partai yang selalu mengusung bagaimana hidup bersih. Ini bukan soal itu, ini soal sistemik. Jadi bukan soal latar belakang.

Mega pernah dikaitkan dengan BLBI. PDIP melihatnya seperti apa?

Kalau PDIP menilai bahwa langkah-langkah penyehatan atau istilahnya penuntasan BPPN itu TAP MPR. Jangan lupa waktu itu Bu Mega adalah mandataris MPR. Jadi beda dengan sekarang lho, presiden langsung dipilih, kalau saat itu oleh MPR. Dan ada TAP MPR yang memberikan tugas agar BPPN diselesaikan. Itu sebabnya penyelesaiannya termasuk BLBI. Dan Kwiek Kian Gie (mantan Menko ekonomi) sudah menjelaskan secara tuntas di Kejaksaan Agung (KA). Ke KPK juga sudah menjelaskan. Karena kita harus menghormati kontrak-kontrak yang menjadi kesepakatan. Kan saat itu Indonesia didikte dalam tanda petik oleh IMF. Untuk penyelesaian itu ada istilahnya MSAA (master of secrutmen acuisisment aggrement) dan sebagainya. Dan itu harus dihormati.

Dan kemudian ternyata recovereitnya itu hanya 25-30 persen itu hanya fakta yang sudah terjadi. Dan kalau terjadi krisis lagi, kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Kita harus super hati-hati lah untuk mengelola uang rakyat dengan baik. Nah, itu kemudian kita wujudkan dalam UU JPSK (Jaringan Pengaman Sistem Keuangan) yang sedang kita bahas. Kalau suatu saat Bank bermasalah dan butuh dana talangan maka tidak boleh dari dana pajak dari rakyat.

Bagi PDIP kasus ini sudah gak bermasalah lagi?

Bukan hanya PDIP, bagi mereka yang diminta untuk memberikan kesaksian baik di KA dan KPK, opininya seperti itu.

Artinya karena kebijakan yang salah?

Ya TAP MPR waktu itu. Kita sudah siap beri ketetangan waktu itu tapi KPK panggil Kwiek Kian Gie.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Megawati Ultah ke 77, Sekjen PDIP: Sikap Beliau Tolak Presiden 3 Periode Bawa Konsekuensi di Pemilu 2024

Megawati Ultah ke 77, Sekjen PDIP: Sikap Beliau Tolak Presiden 3 Periode Bawa Konsekuensi di Pemilu 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, perayaan ulang tahun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke-77 akan dirayakan secara sederhana

Baca Selengkapnya
Megawati: Kekuasaan Itu Enak, Tapi Kalau Saya Sudah Harus Berhenti Ya Berhenti

Megawati: Kekuasaan Itu Enak, Tapi Kalau Saya Sudah Harus Berhenti Ya Berhenti

Menjelang pemilu 2024, Megawati mengajak seluruh rakyat Indonesia bahwa pemilu itu adalah untuk rakyat sendiri.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta Kubu Ganjar-Mahfud Jangan Percaya Survei Prabowo-Gibran Posisi Pertama

Megawati Minta Kubu Ganjar-Mahfud Jangan Percaya Survei Prabowo-Gibran Posisi Pertama

Menurut Todung, berdasarkan informasi dari media sendiri telah mencatat bahwa begitu banyak pelanggaran yang ditemukan selama perhelatan menuju Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Prabowo Puji Megawati: Berjasa Dalam Pembangunan Bangsa

Prabowo Puji Megawati: Berjasa Dalam Pembangunan Bangsa

Prabowo menyebut Megawati memiliki jasa besar dalam membuat landasan kebijakan perekonomian, landasan ideologi, dan landasan politik bangsa.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral

Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral

Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kirim Bunga untuk Megawati, Hasto: Kami Belum Cek Satu Persatu

Jokowi Kirim Bunga untuk Megawati, Hasto: Kami Belum Cek Satu Persatu

Megawati merayakan bertambah usia yang ke-77 pada hari ini.

Baca Selengkapnya
Megawati Soroti Kasus Anggota TNI Keroyok Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali: Kok Enak Aja Rakyat Dibikin Bonyok

Megawati Soroti Kasus Anggota TNI Keroyok Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali: Kok Enak Aja Rakyat Dibikin Bonyok

Megawati menyayangkan aksi sejumlah anggota TNI tersebut.

Baca Selengkapnya
Mabes Polri Segera Tindaklanjuti Perpres Penambahan Direktorat di Bareskrim

Mabes Polri Segera Tindaklanjuti Perpres Penambahan Direktorat di Bareskrim

Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Baca Selengkapnya
Megawati: Insya Allah Kita akan Menang Pilpres Satu Putaran

Megawati: Insya Allah Kita akan Menang Pilpres Satu Putaran

"Jadi insya Allah kita akan menang satu putaran, siap, siap, siap," kata Megawati.

Baca Selengkapnya