Merdeka.com - Kita boleh saja jengkel, benci, marah, bahkan antipati terhadap partai politik. Tetapi apa boleh buat, praktik demokrasi selalu membutuhkan partai politik. Padahal kita terlanjur percaya, demokrasilah yang dapat menunjukkan jalan kebaikan bersama dalam negara-bangsa ke depan.

Demokrasi memang bukan satu tatanan sempurna untuk mengatur peri kehidupan manusia. Namun sejarah di mana pun membuktikan, bahwa demokrasi sebagai model kehidupan bersama memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan.

Akan tetapi dalam konteks keindonesiaan kini dan nanti, kita menghadapi problem pelik dalam mengembangkan demokrasi. Ya, itu tadi: partai politik kita bermasalah; sampai-sampai orang partai politik sendiri pun membenci kehidupan kepartaiannya.

Padahal partai politik adalah elemen utama demokrasi. Partai politik adalah perantara antara masyarakat dan pemerintah.

Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik bisa menyerap, menampung, dan mengaggregasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sebagai organisasi yang mendudukkan kader-kadernya di legislatif dan eksekutif, partai politik bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan.

Peran itu demikian vital, sehingga jika partai politik buruk, demokrasi terganggu; sebaliknya, demokrasi buruk, partai politik tidak bisa berbuat apa pun, hanya jadi alat legitimasi sebagaimana terjadi pada zaman Orde Baru.

Kini, coba perhatikan apa yang terjadi pada Partai Golongan Karya atau Partai Golkar dan Partai Persatuan dan Pembangungan atau PPP: menggelikan, menjengkelkan, dan memuakkan.

Kita masih tertawa geli ketika para petinggi dua partai itu ribut dan saling baku hantam dalam memperebutkan kepengurusan partai. Paling-paling kita dibikin jengkel oleh perang pernyataan yang di sana-sini bawa-bawa nama binatang. Kasihan binatang, yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba jadi bahan sumpah serapah.

Namun ketika pertikaian di antara mereka dibawa ke ranah lembaga negara, khususnya di DPR, kita jadi muak. Mereka pikir DPR adalah milik nenek moyangnya sehingga mereka jadikan arena pertikaian seenaknya: meja diporak-porandakan, pintu dijebol. Belum lagi grudag-grudug membawa massa, seakan DPR jadi arena kongres.

Yang mengherankan, para elit partai yang bertikai itu seakan menyadari bahwa perang pernyataan dan adegan-adegan pertikaian hanya menjadi wahana pendidikan politik buruk buat rakyat. Mereka seakan menyadari, bahwa ucapan dan tindak tanduk mereka justru merusak citra dirinya, citra partainya.

Lha, ini kan jadi aneh: menyadari bahwa ucapan dan tindakan berdampak buruk, tetapi tidak mau menghentikannya. Jadi, ini bukan sekadar soal logika atau etika lagi, tetapi lebih dari itu. Ini soal kewarasan. Sebab, hanya orang tidak waras yang terus melakukan tindakan yang mereka tahu tindakan itu akan merusak dirinya dan orang lain.

Apa jadinya kalau republik ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak waras? Ini yang mencemaskan.