Merdeka.com - Tidak semua orang asing di Indonesia hidupnya enak. Ketika beberapa bule perlente nyaman dengan posisinya sebagai direktur utama perusahaan tersohor, banyak pula bule hidupnya jauh dari posisi itu. Bahkan, beberapa di antara mereka menjadi penjaga rumah makan, membuka bengkel, tak sedikit yang menganggur. Penyebabnya, Undang-undang ketenagakerjaan mensyaratkan ada perusahaan penjamin bagi orang asing bekerja di Indonesia.

”Kasihan banget. Bahkan ada yang kondisinya memprihatinkan, hidupnya kesusahan setelah tidak punya pekerjaan,” kata Ade Hartmann, Pengurus Persatuan Organisasi Perkawinan Campuran, Rabu sore pekan lalu.

Berdasar catatan Direktorat Izin Tinggal dan Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga 2012 tercatat 123.277 orang asing. Sebanyak 116.315 pemegang surat izin tinggal sementara (ITAS) dan 6.962 orang pemegang surat izin tinggal tetap (ITAP). Sebagian besar dari jumlah itu pelaku pernikahan campur. Sebagian lagi orang asing dengan izin kerja sementara. Mereka memiliki posisi tinggi di perusahaan asing.

Pelaku pernikahan campur berasal dari berbagai Negara, misalnya Jerman, Perancis, Amerika, Australia, Jepang ,dan Korea. Kebanyakan lelaki.Biasanya setelah menikah, mereka menetap di negara pria, setelah itu pindah ke Indonesia. Permasalahan pertama biasanya soal pekerjaan. Mereka baru sadar mencari kerja bagi orang asing di Indonesia itu ribet.

“Saya sendiri baru tahu, ternyata ribet. Tidak cuma mencari kerja saja ribet, urusan properti juga ribet. Sampai sekarang saja saya masih ngontrak,” ujar Ade Hartmann, bendahara Perkawinan Campur Indonesia. Karena itu jangan heran beberapa orang asing banyak membuka bisnis kecil-kecilan, misalnya di Bali. ”Di sana banyak bule membuka toko-toko kecil, rumah makan, cafe, dan gerai kesenian.”

Rinawati Prihatiningsih, Ketua lembaga swadaya masyarakat KCP Melati Tangan Ibu yang fokus terhadap isu perkawinan campura berharap pemerintah melunak dan segera merevisi aturan ketenagakerjaan itu. Menurut dia, Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tidak sejalan dengan undang-undang keimigrasian baru Nomor 6 Tahun 2011.

Rinawati menjelaskan pasal 61 undang-undang keimigrasian menegaskan pelaku nikah campur berhak bekerja menafkahi keluarganya. Tapi pasal itu bertolak belakang dengan pasal 42 undang-undang ketenagakerjaan. Dalam beleid itu, pelaku nikah campur, khususnya orang asing, dibatasi dalam bekerja karena harus mengantongi izin bekerja. ”Artinya mereka harus mendapatkan sponsor,” ujarnya.