Wawancara Djohermansyah D. (3)

Bendera GAM melanggar undang-undang

Reporter : Alwan Ridha Ramdani, Arbi Sumandoyo | Jumat, 5 April 2013 09:21




Bendera GAM melanggar undang-undang
Bendera GAM. REUTERS

Merdeka.com - Perjanjian damai Helsinki ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan Aceh. Walau semua kesepakatan sudah dimasukkan dalam beleid tentang Aceh, tetapi masih ada beberapa aturan tertunda. Seperti lambang daerah saat ini memicu polemik di masyarakat.

Pemerintah Provinsi Aceh dilarang menggunakan kembali lambang-lambang dipakai GAM saat konflik lalu.

Berikut penuturan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohar saat diwawancara lewat telepon oleh Alwan Ridha Ramdani dan Arbi Sumandoyo dari merdeka.com, Rabu (3/4).

Sudah ada hasil dari pertemuan dengan pemerintah Aceh?

Belum ada. Kita baru menyampaikan surat klarifikasi supaya dilakukan revisi aturan atau qanun nomor 3 tahun 2013 tentang lambang Aceh. Mereka dikasih waktu paling lama 14 hari untuk memperbaiki. Kita berharap mereka segera menyelesaikan dan memperbaiki.

Yang jadi keberatan pemerintah pusat?

Setelah kita pelajari ada tiga hal menjadi pertimbangan kita. Pertama, substansi qanun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Kemudian ada materi qanun kita nilai bertentangan dengan kepentingan umum. Ketiga, karena ada rancangan belum tepat. Karena itu, maka diminta memperbaiki.

Kalau mereka mau mengubah, apakah bendera daerah bisa bersanding dengan merah putih?

Di qanun itu sudah ada aturannya, tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Nah itu enggak apa-apa. Di hari besar nasional, hari besar Aceh, bendera itu boleh dikibarkan.

Masih ada pekerjaan rumah pemerintah pusat belum dikerjakan usai perjanjian Helsinki ditandatangani?

Kalau MoU, sudah dituangkan dalam undang-undang pemerintahan Aceh. Memang ada peraturan pelaksanaan masih belum kita selesaikan, seperti aturan minyak dan gas, pertanahan. Kalau dari segi lambang dan bendera, karena lebih dianggap disukai oleh masyarakat. Ada agenda lain saya tangkap.

Ada konvoi mendukung dan menolak bendera di Aceh, bagaimana komentar Anda?

Kalau ada perbedaan seperti itu kita mengkhawatirkan, makanya kita cepat-cepat menyelesaikan agar tidak terjadi bentrok. Nah ini harus segera diselesaikan dan besok (kemarin) kami ke Aceh lagi.

Apa pesan menteri dalam negeri untuk menuntaskan masalah ini?

Aceh dikenal sebagai daerah konflik, jadi kita harus pakai pendekatan lebih bijak.

[fas]

KUMPULAN BERITA
# Gubernur Aceh

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG iREPORTER
LATEST UPDATE
  • Jokowi belum akan tetapkan Hari Santri pada 1 Muharram ini
  • Diumumkan besok, susunan kabinet Jokowi takkan berubah lagi
  • Dukung kabinet bersih, relawan minta KPK tangkap Rini Soemarno
  • Pernah gagal, Aldi Taher optimis bina keluarga samara
  • Kuntoro disebut belum laik pimpin Kementerian ESDM
  • Photoshoot para pasangan seleb di altar resepsi Raffi - Gigi
  • Mensesneg kabinet Jokowi ternyata sudah kerja siapkan pelantikan
  • Andi Widjajanto: Jokowi tak akan tunjuk jubir presiden
  • Gelar resepsi, Raffi Ahmad hadirkan 'John Legend'
  • Presiden Jokowi diminta tepati janji laksanakan ajaran Trisakti
  • SHOW MORE