Merdeka.com - Perjanjian damai Helsinki ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan Aceh. Walau semua kesepakatan sudah dimasukkan dalam beleid tentang Aceh, tetapi masih ada beberapa aturan tertunda. Seperti lambang daerah saat ini memicu polemik di masyarakat.

Pemerintah Provinsi Aceh dilarang menggunakan kembali lambang-lambang dipakai GAM saat konflik lalu.

Berikut penuturan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohar saat diwawancara lewat telepon oleh Alwan Ridha Ramdani dan Arbi Sumandoyo dari merdeka.com, Rabu (3/4).

Sudah ada hasil dari pertemuan dengan pemerintah Aceh?

Belum ada. Kita baru menyampaikan surat klarifikasi supaya dilakukan revisi aturan atau qanun nomor 3 tahun 2013 tentang lambang Aceh. Mereka dikasih waktu paling lama 14 hari untuk memperbaiki. Kita berharap mereka segera menyelesaikan dan memperbaiki.

Yang jadi keberatan pemerintah pusat?

Setelah kita pelajari ada tiga hal menjadi pertimbangan kita. Pertama, substansi qanun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Kemudian ada materi qanun kita nilai bertentangan dengan kepentingan umum. Ketiga, karena ada rancangan belum tepat. Karena itu, maka diminta memperbaiki.

Kalau mereka mau mengubah, apakah bendera daerah bisa bersanding dengan merah putih?

Di qanun itu sudah ada aturannya, tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Nah itu enggak apa-apa. Di hari besar nasional, hari besar Aceh, bendera itu boleh dikibarkan.

Masih ada pekerjaan rumah pemerintah pusat belum dikerjakan usai perjanjian Helsinki ditandatangani?

Kalau MoU, sudah dituangkan dalam undang-undang pemerintahan Aceh. Memang ada peraturan pelaksanaan masih belum kita selesaikan, seperti aturan minyak dan gas, pertanahan. Kalau dari segi lambang dan bendera, karena lebih dianggap disukai oleh masyarakat. Ada agenda lain saya tangkap.

Ada konvoi mendukung dan menolak bendera di Aceh, bagaimana komentar Anda?

Kalau ada perbedaan seperti itu kita mengkhawatirkan, makanya kita cepat-cepat menyelesaikan agar tidak terjadi bentrok. Nah ini harus segera diselesaikan dan besok (kemarin) kami ke Aceh lagi.

Apa pesan menteri dalam negeri untuk menuntaskan masalah ini?

Aceh dikenal sebagai daerah konflik, jadi kita harus pakai pendekatan lebih bijak.