Merdeka.com - Pembahasan Rancangan Undang-undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) di Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat menuai sikap pro dan kontra dari masyarakat. Sejumlah lembaga dan yayasan pegiat politik dan hukum menilai beleid baru yang merevisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan itu masih beraroma orde Baru sehingga harus ditolak karena represif.

“Tapi justru sebagian masyarakat lain meminta ini (RUU) harus lebih represif,” kata Abdul Malik Haramain, Ketua Panitia Khusus pembahasan RUU Ormas dalam wawancara khusus dengan merdeka.com tiga bulan lalu. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan sampai kini dewan masih mengkaji, jangan sampai revisi undang-undang baru tetap mengancam kebebasan.

Panitia ini dibentuk pada 3 Oktober 2011. Rancangan beleid itu muncul sebagai prioritas dalam program legislasi nasional 2010-2014. Malik menjelaskan perbedaan rancangan undang-undang tersebut dengan Undang-undang sebelumnya, Nomor 8 Tahun pada tingkat represifnya.

Misalnya soal larangan. Undang-undang lama masih bersifat umum sehingga sangat rawan beda penafsiran. Sanksi dinilai singkat dan ketat. Kalau undang-undang baru nanti jauh lebih lengkap, lebih dari 52 pasal jika dihitung sekalian peralihanya. "Lumayan lebih detail, misalkan tentang definisi ormas dan pengkategoriannya,” ujar Malik.

Apapun alasan Malik, bagi Ronald Rofiantri, Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), meski sudah direvisi, undang-undang itu tetap represif. Sebab itu, bersama koalisi kebebasan berserikat, dia mendesak RUU itu dicabut. Apalagi ditilik dari sejarah, beleid itu dibuat sebagai doktrin wadah tunggal milik Orde Baru, yang menempatkan segala jenis organisasi dengan kepentingannya masing-masing ke dalam satu jenis organisasi tunggal agar mudah dikontrol pemerintah.

Bila aturan itu disahkan, dia melanjutkan, akan muncul penyeragaman pengaturan. Misalnya organisasi nirlaba seperti komunitas pengguna kereta api atau komunitas pecinta burung, akan diwajibkan memiliki surat izin berdiri, kejelasan struktur organisasi, hingga mendirikan kantor perwakilan di daerah. Aturan serupa juga berlaku buat organisasi profesi, keagamaan, olahraga, seni, hingga hobi.

“Pansus menentukan definisi ormas dengan arti luas. Segala organisasi nirlaba masuk kategori ormas,” kata Ronald. Apalagi, seluruh organisasi akan dikontrol oleh Kementerian Dalam Negeri yang diusulkan sebagai pengawas. Begitu pula dengan pasal-pasal multitafsir. ”Kalau seperti itu, Kementerian Dalam Negeri bisa semaunya sendiri membekukan organisasi dengan penafsiran sendiri. Itu mirip orde baru.