Merdeka.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mensinyalir membanjirnya TKI tidak berdokumen di luar negeri, khususnya Arab Saudi, karena banyak mafia bermain. Modusnya, mereka menawarkan gaji tinggi bagi yang meninggalkan majikan atau menampung secara sengaja para TKI kabur atau bermasalah dengan majikan.

“Jadi mafia yang kaburan ini orang Indonesia juga, tepatnya per suku. Misalnya Madura mengurus Madura, Banjar mengurus Banjar, Sunda mengurus Sunda," kata Kepala BNP2TKI Mohamad Jumhur Hidayat Rabu lalu. "Namanya mukimin-mukimin, ini banyak. Kalau ada sekian ratus orang yang diurus, mereka ongkang-ongkang juga."

Berikut penuturan mantan aktivis ITB pernah dipenjara tiga tahun semasa Orde Baru kepada Alwan Ridha Ramdani dan juru foto Muhammad Luthfi Rahman dari merdeka.com.

Apakah TKI bermasalah lebih banyak masih ingin tinggal dan bekerja di Arab Saudi?

Sebanyak 80 persen masih ingin bekerja kembali. Yang ingin pulang sekitar 20 ribu itu.

Bagaimana mengurus yang ingin bekerja lagi?

Ini problem juga. Masalahnya adalah ternyata mencocokkan antara orang punya majikan dan belum punya majikan tidak mudah. Tidak otomatis yang ilegal ini punya majikan. Dia harus cari dulu, cari itu tidak mudah.

KJRI tidak mencarikan pekerjaan, KJRI hanya melegalisasi. Ada juga gabungan dari perusahaan penyalur tenaga kerja mencari majikan. Tapi faktanya tidak berhasil menemukan.

Kenapa tidak berhasil?

Itu tadi, lambatnya proses administrasi petugas imigrasi dan ketenagakerjaan tadi. Ada pula majikan tidak mau ke imigrasi dan ini akhirnya tertunda. Urusan tenaga kerja itu bukan kriminal sehingga fleksibilitasnya tinggi antara ancaman seratus ribu riyal dan penjara dua tahun.

Harusnya yang enam ribu sampai tujuh ribu orang ini harusnya dipenjara tapi tidak terjadi. Mestinya 65 ribu dirazia ke rumah-rumah, tapi tidak terjadi. Arab Saudi membutuhkan tenaga kerja dan mereka saat ini lagi bingung.

Di tataran kelas menengah ke bawah Saudi ekonomi tidak bergerak, misalnya restoran dan toko kelontong butuh pekerja, ternyata selama ini pekerjanya tidak berdokumen. Begitu berhenti mereka bingung. Bingung Saudi urusan tenaga kerja, jadi fleksibilitasnya tinggi.

Karena itu mereka ini jadi luntang-lantung?

Mereka tidak luntang-lantung. Tapi mereka tidak punya dokumen. Mereka itu kerja bukan pengangguran tapi tidak berdokumen.

Dengan perusahaan penyalur sudah putus kontrak?

Sudah putus. Sudah ada yang 15 tahun, 16 tahun bekerja. Ada pula yang dari umrah, ini juga yang memang banyak. Nah perkiraan kita 101 ribu orang.

Biar masalah ini tidak berlarut, apa yang akan Anda lakukan?

Persoalan utamanya adalah kesempatan kerja di tanah air. Kita jangan melupakan ini. Bagaimana orang-orang ini tidak perlu tekanan keras untuk berangkat, terutama perempuan harus meninggalkan anak. Saya tidak boleh menihilkan ini.

Kedua, yang berangkat harus betul-betul punya kualifikasi dibutuhkan di sana, jangan sembarangan memberangkatkan. Inilah peran kami. BNP2TKI sudah melakukan gebrakan sangat serius.

Langkahnya?

Reformasinya luar biasa, bagaimana meningkatkan kualitas TKI selama ini. Jujur saja, pengawasan pemerintah itu lemah. Saat ini kita punya pengawasan online, sistem absensi sidik jari dalam pelatihan setiap hari. Bahkan kami pasang CCTV di 300 balai latihan kerja.

Kita bisa langsung cek dari CCTV, benar tidak mereka dilatih. Rekrutmen dari awal kita online, tujuannya untuk memperbaiki kualitas TKI. Kedua, meningkatkan upah.

Ada yang menarik juga. Upah resmi 800 riyal dan yang tidak berdokumen 1.500 riyal. Ini banyak terjadi sehingga diiming-imingi keluar dari majikan atau kabur. Ini banyak terjadi dan mafianya orang Indonesia juga, tepatnya per suku.

Misalnya Madura mengurus Madura, Banjar mengurus Banjar, Sunda mengurus Sunda. Namanya mukimin-mukimin, ini banyak. Kalau ada sekian ratus orang diurus, mereka ongkang-ongkang juga.

Makanya BNP2TKI menetapkan batas gaji. Sekarang yang ditetapkan minimal 1.200 riyal atau hampir Rp 4 jutaan. Jadi kalau diiming-imingi jadi ilegal gajinya Rp 5 juta. Jadi tidak begitu tertarik, tapi kalau gajinya tetap Rp 2 juta orang jadi tertarik.

Sekarang tren ini menurun. Yang masalah ini adalah TKI berangkat sebelum ada BNP2TKI. Lihat saja, ada yang sudah tujuh tahun atau sepuluh tahun bekerja. Tapi kita tidak ada urusan.

Banyak TKI terancam hukuman mati. Apakah BNP2TKI merasa bertanggung jawab?

Kalau buruh di sini tidak dibayarkan upahnya maka dia lapor ke dinas tenaga kerja. Tapi kalau ada seorang buruh menusuk manajer maka larinya kepada polisi. Ada hal kriminal dan ada hal perselisihan perburuhan.

Idealnya, BNP2TKI mengurus perselisihan perburuhan, gaji tidak dibayar, kerja tidak sesuai kontrak, tapi orang tidak mau tahu. Kriminal atau tidak kriminal, saya harus bertanggung jawab. Itu tidak salah. Boleh saja.

Pertanyaannya sekarang, kenapa masih banyak kejadian. Salah satunya karena persiapan sebelum berangkat. Misalnya tidak mengerti bahasa bikin marah majikan dan TKI melawan sehingga sampai ada kekerasan. Mungkin dimulai dengan hal-hal begitu. (Masalah) ini karena orang berangkat seenaknya.

Ini baru berjalan 2011. Walau BNP2TKI sudah berjalan sejak 2007, proses transisinya sekitar empat tahun, masih banyak yang dikendalikan oleh tenaga kerja. 2011 baru pengawasan penuh dilakukan BNP2TKI. Kalau TKI diberangkatkan mulai 2011, kasusnya drop.

Kongkretnya?

Begitu terjadi kasus, tetap kita kerjain, bekerja sama dengan perwakilan luar negeri dan mempertegas posisi Indonesia. Kalau penempatan seperti Wilfrida harus dihentikan. Saya sempat galak kepada Malaysia. Malaysia terlibat dalam perdagangan orang.

Atau karena ada tugas perlindungan sehingga bebannya kepada BNP2TKI?

Perlindungannya bagi TKI, tapi soal ketenagakerjaan. Ada perwakilan luar negeri dan itu urusan konsuler. Sejauh ini kalau ada kasus kami sudah sejalan. Saat ini saya paling intensif berkomunikasi dengan seluruh perwakilan luar negeri. Kami langsung mendapatkan informasi tanpa melalui Kementerian Luar Negeri. Kalau ada masalah saat ini bisa langsung dieksekusi.