Merdeka.com - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung menduga ada banyak tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang beroperasi di wilayah setempat. Salah satunya ada di Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, yang berhasil digerebek oleh BP2MI dan Dinas Sosial Tenaga Kerja.

"Operasi penggerebekan kami lakukan Sabtu (28/1) kemarin dan di sana didapati ada tiga orang calon pekerja migran sekaligus pemilik BLK (balai latihan kerja)," terang Kepala Disnaker Tulungagung Agus Santoso di Tulungagung, Senin.

Meskipun melakukan penggerebekan, petugas gabungan dalam sidak tersebut tidak berani melakukan penindakan karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki.

Antisipasi

©2020 Merdeka.com/pixabay.com

Agus mengungkapkan, Disnaker tidak memiliki kewenangan langsung dalam hal pengawasan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) maupun BLK di Tulungagung. Adapun kewenangan tersebut menjadi tugas kerja disnaker provinsi.

"Kami bakal meminta kembali kewenangan pengawasan P3MI dan BLK sebab tak menutup kemungkinan kejadian di Aryojeding hanya sebagian kecil. Diduga banyak P3MI dan BLK nakal di Tulungagung yang melakukan kecurangan dalam pengiriman calon pekerja migran," ungkapnya, dikutip dari Antara.

Pengiriman pekerja migran ilegal oleh BLK di Desa Aryojeding, kata Agus, hanya satu dari banyak kasus lain yang selama ini belum ketahuan.

Pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme menjadi pekerja migran secara resmi dan membentuk satgas pengawasan P3MI di setiap kecamatan untuk mengantisipasi agar pengiriman tenaga kerja migran ilegal tak terulang lagi.

"Ini (Disnaker) nanti akan bertanggung jawab soal sosialisasi kepada masyarakat dan mengawasi orang asing yang terindikasi melakukan kegiatan perekrutan calon pekerja migran," jelasnya.

Tidak Berizin

BLK itu menjanjikan akan memberangkatkan calon pekerja migran ke Malaysia setelah proses pengurusan paspor, tetapi tidak melalui jalur resmi.

Kepala Desa Aryojeding Amiruddin mengatakan BLK itu sudah beroperasi sejak empat tahun lalu, namun dia tidak mengetahui status legalitas BLK tersebut. Pemerintah Desa Aryojeding sendiri tidak pernah memberikan izin operasional terhadap BLK itu.

"Dulu waktu minta izin saya tidak mengizinkan kalau warga tidak mengizinkan,” tuturnya.