Menilik Sisi Positif Dan Negatif Pemulangan WNI Eks ISIS Ke Indonesia
Merdeka.com - Merdeka.com - Pro dan kontra pemulangan WNI eks ISIS hingga saat ini masih menuai polemik di dalam tatanan Pemerintah Indonesia. Dengan adanya wacana pemulangan WNI eks ISIS, dikhawatirkan bahwa adanya “potensi penyebaran radikalisme baru di Indonesia” akan semakin tinggi, ujar Menkopolhukam Republik Indonesia Mahfud MD.
Kita tahu bahwa selama ini potensi radikalisme di Indonesia memang cukup tinggi mengingat banyak sekali deretan peristiwa tentang terorisme. Namun hal tersebut juga perlu dikaji ulang. Mengingat banyak aspek yang mempengaruhi seperti HAM dan perlindungan keselamatan mereka.
Sisi Positif
Menurut pendapat Noor Huda, pendiri Insitute of International Peace Building mengatakan bahwa ada sisi lain yang bisa dipertimbangkan terkait kepulangan WNI eks ISIS.
Selain menangkal potensi radikalisme baru di Indonesia, pemerintah bisa menggali lebih dalam tentang informasi kantong-kantong terorisme yang berhubungan dengan anggota ISIS di Indonesia.
Dengan cara tersebut ada jalan untuk mengetahui seluk-beluk pergerakan terorisme di Indonesia. Tentu menjadi sisi positif adanya kepulangan WNI eks ISIS di Indonesia.
Dampak Negatif
Meski pada hakikatnya Negara wajib memberi perlindungan dan keamanan bagi warganya, pemulangan WNI eks ISIS memicu banyak berdebatan. Para tokoh dan pemuka agama di Indoensia banyak yang menolak wacana tersebut.
2020 Merdeka.com / Mahfud MD / Liputan6.com
Menkopolhukam Republik Indonesia, Mahfud MD menyatakan bahwa potensi adanya peningkatan radikalisme di Indonesia juga dapat terjadi. Hal tersebut karena niatan mereka untuk bergabung dengan ISIS memang masih didasari dengan konteks terorisme.
Selain itu, ,menurut mantan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) Nasir Abbas menyatakan persetujuannya dengan pendapat Mahfud MD. Potensi radikalisme bisa timbul akibat pemikiran para WNI eks ISIS.
2020 Merdeka.com /Nasir Abbas / nu.or.id
Menurut Abbas, Pemerintah seharusnya lebih berhati-hati menanggapi masalah tersebut dan jangan menganggap enteng terkait dengan persoalan pemulangan WNI eks ISIS.
Sikap Pemerintah
Dilansir dari Liputan6.com, hingga saat ini, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo masih belum menyatakan sikapnya terkait dengan pemulangan WNI eks ISIS tersebut. Menurutnya, hal tersebut perlu dibahas dan dikaji lebih dalam untuk menentukan sikap yang tepat.
Saat ini Pemerintah Indonesia juga terus mengkonfirmasi dan memonitor keberadaan WNI eks ISIS. Kebanyakan dari mereka sudah terkonfirmasi berada di Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Irak. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi yang dilansir dari Liputan6.com.
(mdk/alz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mengenal Mental Ideologi dan Contoh Soalnya, Pelajari untuk Persiapan Seleksi Masuk TNI
Mental ideologi adalah sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia, seperti Pancasila.
Baca SelengkapnyaCak Imin: Emang Etik Punya Ndas ya?
Prabowo menceritakan kembali momen saat berdebat dengan Anies. Prabowo mengucapkan kata 'ndasmu etik'.
Baca SelengkapnyaWacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai
Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin Ingin Sadarkan Prabowo: Etik Itu Posisinya sama dengan Hukum
Menurut Cak Imin, etika penting dalam konteks penyelenggaraan negara.
Baca SelengkapnyaRelawan Dianiaya TNI di Boyolali, TPN Ganjar Bakal Lapor Komnas HAM
Menurutnya, dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia menjalankan pemilu yang tidak cacat dan bermasalah.
Baca SelengkapnyaPemenang Pemilu Tahun 1955, Berikut Sejarahnya
Pemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.
Baca SelengkapnyaTujuan Orde Baru, Latar Belakang, Kelebihan, dan Perbedaannya dengan Orde Lama
Orde Baru dapat didefinisikan sebagai suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara indonesia.
Baca SelengkapnyaAnalisis Pakar soal Efek Buruk Secara Politik atas Ucapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaIni Kriteria Presiden 2024 Pilihan Istri Gus Dur
Dalam pertemuan dengan Wapres, para tokoh yang hadir menyampaikan hal-hal terkait pentingnya keutuhan bangsa,.
Baca Selengkapnya