Merdeka.com - Merdeka.com - Pro dan kontra pemulangan WNI eks ISIS hingga saat ini masih menuai polemik di dalam tatanan Pemerintah Indonesia. Dengan adanya wacana pemulangan WNI eks ISIS, dikhawatirkan bahwa adanya “potensi penyebaran radikalisme baru di Indonesia” akan semakin tinggi, ujar Menkopolhukam Republik Indonesia Mahfud MD.

Kita tahu bahwa selama ini potensi radikalisme di Indonesia memang cukup tinggi mengingat banyak sekali deretan peristiwa tentang terorisme. Namun hal tersebut juga perlu dikaji ulang. Mengingat banyak aspek yang mempengaruhi seperti HAM dan perlindungan keselamatan mereka.

Sisi Positif

Menurut pendapat Noor Huda, pendiri Insitute of International Peace Building mengatakan bahwa ada sisi lain yang bisa dipertimbangkan terkait kepulangan WNI eks ISIS.

Selain menangkal potensi radikalisme baru di Indonesia, pemerintah bisa menggali lebih dalam tentang informasi kantong-kantong terorisme yang berhubungan dengan anggota ISIS di Indonesia.

Dengan cara tersebut ada jalan untuk mengetahui seluk-beluk pergerakan terorisme di Indonesia. Tentu menjadi sisi positif adanya kepulangan WNI eks ISIS di Indonesia.

Dampak Negatif

Meski pada hakikatnya Negara wajib memberi perlindungan dan keamanan bagi warganya, pemulangan WNI eks ISIS memicu banyak berdebatan. Para tokoh dan pemuka agama di Indoensia banyak yang menolak wacana tersebut.

2020 Merdeka.com / Mahfud MD / Liputan6.com

Menkopolhukam Republik Indonesia, Mahfud MD menyatakan bahwa potensi adanya peningkatan radikalisme di Indonesia juga dapat terjadi. Hal tersebut karena niatan mereka untuk bergabung dengan ISIS memang masih didasari dengan konteks terorisme.

Selain itu, ,menurut mantan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) Nasir Abbas menyatakan persetujuannya dengan pendapat Mahfud MD. Potensi radikalisme bisa timbul akibat pemikiran para WNI eks ISIS.

2020 Merdeka.com /Nasir Abbas / nu.or.id

Menurut Abbas, Pemerintah seharusnya lebih berhati-hati menanggapi masalah tersebut dan jangan menganggap enteng terkait dengan persoalan pemulangan WNI eks ISIS.

Sikap Pemerintah

Dilansir dari Liputan6.com, hingga saat ini, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo masih belum menyatakan sikapnya terkait dengan pemulangan WNI eks ISIS tersebut. Menurutnya, hal tersebut perlu dibahas dan dikaji lebih dalam untuk menentukan sikap yang tepat.

Saat ini Pemerintah Indonesia juga terus mengkonfirmasi dan memonitor keberadaan WNI eks ISIS. Kebanyakan dari mereka sudah terkonfirmasi berada di Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Irak. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi yang dilansir dari Liputan6.com.