Merdeka.com - Kabupaten Pamekasan menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki tingkat prevalensi kasus balita kerdil atau stunting tinggi.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan membentuk tim gabungan khusus yang terdiri dari sejumlah institusi dan organisasi perangkat daerah (OPD). Tugas utama mereka ialah menurunkan kasus balita kerdil di wilayah itu.

"Tim ini dari berbagai tingkatan, yakni mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa," tutur Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Saifuddin di Pamekasan, Kamis (28/7/2022).

Zona Merah

©2022 Merdeka.com/Dok. Kemenkes RI

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI), empat kabupaten di Jawa Timur termasuk kategori zona merah kasus balita kerdil, angkanya di atas 30 persen.

Keempat kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Bangkalan 38,9 persen, Kabupaten Pamekasan 38,7 persen, Kabupaten Bondowoso 37,0 persen, dan Kabupaten Lumajang 30,1 persen.

"Kami perlu membentuk tim khusus gabungan untuk menekan kasus balita kerdil di kabupaten ini," imbuh Saifuddin, dikutip dari Antara.

Tim gabungan ini ditugaskan untuk turun langsung ke lapangan, yakni pada lokus balita kerdil. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ditunjuk sebagai koordinator dan penanggung jawab kegiatan penanganan kasus balita kerdil di Kabupaten Pamekasan.

"Tim telah menetapkan dua desa sebagai percontohan penanganan kasus balita kerdil, yakni Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan dan Desa Sumber Waru, Kecamatan Waru," ungkapnya. 

Balita yang mengalami kasus kekerdilan di dua desa itu didata, diidentifikasi, diwawancara serta didampingi secara khusus oleh tim Pemkab Pamekasan sesuai kebutuhan.

Penyebab Balita Kerdil

©2017 Merdeka.com

Sebelumnya, BKKBN RI menyebut penyebab tingginya kasus balita kerdil di beberapa daerah di Jawa Timur karena jamban tidak layak dan kurangnya air bersih. 

Di Kabupaten Bangkalan, masyarakat yang tidak memiliki jamban layak sebesar 33,7 persen. Menyusul Kabupaten Pamekasan sebesar 30,9 persen, Bondowoso 51,6 persen, dan Lumajang 18 persen.

Selain itu, sebaran tingginya angka kasus kekerdilan balita juga dipengaruhi faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Di sisi lain, ada beberapa daerah di Jawa Timur yang berhasil menekan kasus balita kerdil. Di antaranya Kabupaten Ngawi, Batu, dan Trenggalek.

Secara keseluruhan, angka kasus balita kerdil di Jawa Timur sebanyak 23 persen. Sedangkan angka kasus kekerdilan nasional sebesar 24,4 persen. Pada 2024 angka kasus balita kerdil secara nasional turun menjadi 13,50 persen.

Persebaran Kasus Kekerdilan di Jatim

©2022 Merdeka.com/Dok. Kemenkes RI

Empat kabupaten di Jawa Timur dengan angka prevalensi kasus kekerdilan tinggi dan masuk zona merah ialah Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso dan Lumajang itu.

Selanjutnya, sebanyak 18 kabupaten dan kota masuk zona kuning dengan prevalensi antara 20 hingga 30 persen. Beberapa di antaranya ialah Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Nganjuk.

Kemudian, ada 15 kabupaten/kota masuk kategori zona hijau dengan prevalensi kekerdilan antara 10 hingga 20 persen. Antara lain Kabupaten Ponorogo, Probolinggo, Trenggalek, dan Kota Batu.

Kota Mojokerto menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang berstatus zona biru kasus kekerdilan balita dengan prevalensi di bawah 10 persen, yakni 6,9 persen.

Adapun pembentukan tim gabungan khusus untuk menangani kasus kekerdilan diharapkan menjadikan status Kabupaten Pamekasan bisa berubah dari zona merah menjadi zona kuning.