Merdeka.com - Kebijakan pemerintah Kabupaten Jember merekrut 4.328 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berdampak pada defisitnya APBD 2020 sebesar Rp586 miliar. Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember pun menyoroti kebijakan tersebut.

Fraksi-fraksi di DPRD Jember menyampaikan pandangan umumnya atas nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2022, di ruang sidang utama DPRD Jember, Jawa Timur, Selasa (9/11/2021).

"Masih ada kebijakan yang dilakukan tidak berdasar pada hasil kajian yang mendalam yang terlihat dari kuota ASN sebanyak 4.328 orang yang diambil Pemkab Jember tanpa mempertimbangkan kekuatan keuangan daerah," tutur juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Mufid dalam rapat paripurna di DPRD Jember.

Kondisi Fiskal

Menurut Mufid, seharusnya Bupati dan Wakil Bupati Jember mengambil skala prioritas ASN yang benar-benar dibutuhkan. Pasalnya, kebijakan merekrut ASN dengan kuota cukup besar menyebabkan Pemkab Jember harus menyiapkan anggaran hampir Rp200 miliar pada tahun anggaran 2022.

"Padahal saat ini kondisi fiskal semakin berat, pandemi belum jelas kapan berakhir dan pemerintah pusat tidak memberi alokasi anggaran khusus untuk gaji ASN," ungkapnya, dikutip dari Antara.

Senada, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mangku Budi Heri Wibowo menilai rekrutmen ASN membebani kebijakan fiskal Pemkab Jember ke depan. Pasalnya, terkadang pemerintah pusat lepas tangan terkait penggajian CPNS dan PPPK yang telah direkrut.

"Jumlah ASN Jember tidak bisa dibilang sedikit dan masih banyak kritikan masyarakat terhadap produktivitas dan pelayanan ASN. Bupati harus mampu mengubah keadaan itu," tegasnya.

Kebutuhan Belanja

©©2014 Merdeka.com

Juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya Ardi Pujo mengungkapkan, ruang fiscal sangat terbatas dan semakin berat. Ia berharap, pemerintah pusat memberikan tambahan dana alokasi umum (DAU) yang salah satu fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang terus meningkat.

"DPRD dan Pemkab Jember sepakat mengalokasikan anggaran gaji ASN baru dalam APBD 2022 mendatang," tutur Ardi.

Sementara itu, pendapatan daerah pada RAPBD Jember tahun 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp103,03 miliar atau 2,78 persen dari tahun sebelumnya. Jika pendapatan daerah pada RAPBD 2021 sebesar Rp3,70 triliun, maka pada RAPBD tahun 2022 diproyeksikan menjadi Rp3,81 triliun.

Sedangkan belanja daerah dalam RAPBD Jember tahun 2022 direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp39,05 miliar atau 0,01 persen dari tahun sebelumnya. Jika anggaran belanja daerah pada RAPBD 2021 sebesar Rp4,44 triliun, maka pada RAPBD 2022 turun menjadi Rp4,39 triliun.