Merdeka.com - Pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia sejak Februari 2020 lalu, berdampak pada hampir semua lini kehidupan. Selain bidang kesehatan, salah satu dampak terbesar yang diakibatkan dari pandemi ini ialah sektor ekonomi.

Banyak perusahaan mengalami kerugian, para pegawai di berbagai sektor mengalami pengurangan jam kerja bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Di tengah kondisi sulit seperti sekarang ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi di wilayah setempat.

Berikut kebijakan-kebijakan yang ditempuh Pemprov Jatim sebagaimana dilansir laman resmi Pemprov Jatim di Instagram:

Ambil Kebijakan Cepat

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan kebijakan pemulihan ekonomi secara cepat dan komprehensif pada masa adaptasi saat pandemi Covid-19,” tulis instagram @jatimpemprov, Rabu, 4 November 2020.

Kebijakan yang diambil Pemprov Jatim dalam jangka pendek untuk sektor ekonomi yakni melakukan penyelamatan sektor pariwisata dan UKM, penyediaan lapangan kerja dan industrialisasi, serta menjaga ketahanan pangan.

©2020 Merdeka.com/Instagram @jatimpemprov

Prakiraan Pemulihan Ekonomi di Jatim

Sementara itu, data Markplus memperkirakan tingkat pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 di Jawa Timur akan berlangsung lebih cepat.

Salah satu indikatornya yakni, data yang menyebutkan bahwa sebagian besar warga Jawa Timur sangat antusias dan berniat untuk berwirausaha pada masa pandemi Covid-19.

UMP Jatim Naik

Sebelumnya, Pemprov Jatim juga mengumumkan kenaikan UMP Jawa Timur tahun 2021. Menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur, Ahmad Fauzi menyatakan, buruh di Jawa Timur senang lantaran Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menaikkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2021.

©2020 Merdeka.com/Instagram @jatimpemprov

Kenaikan UMP tersebut diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim nomor 188/498/KPTS/013/2020 tentang upah minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2021.

“Dewan pengupahan yang terdiri dari Pemprov Jatim, serikat buruh dan pekerja serta pengusaha dan perusahaan telah melakukan rapat hampir dua pekan untuk memutuskan kenaikan UMP Jawa Timur tahun 2021,” lanjut akun @jatimpemprov.

Curhatan Pegawai Honorer

Pengumuman mengenai kenaikan UMP Jatim yang dirilis di instagram @jatimpemprov itu sontak mendapat banyak komentar dari warganet. Salah satu yang paling mencolok ialah komentar mengenai pegawai honorer.

“Tanya min, knpa honorer atau pegawai tidak tetap (baik guru, nakes, dll) gajinya d bawah UMP? Pdhl mereka kerja d inatansi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengatur upah minimun, pelaku usaha kena aturan masak pemerintah ndak? Terimakasih,” tulis @khamilatus_shalikhah.

©2020 Merdeka.com/Instagram @jatimpemprov

“UMP tdk berlaku untuk honorer. Honorer yg sdh kerja lama lbh dr 10thn sulit dapat kesempatan ikut seleksi cpns, terkendala aturan & umur. Kerja melayani masyarakat umum tp kurang dihargai,” komentar pemilik akun @mnsuzuka.

“Buruh lulusan SMA kerja dipabrik gaji 3 juta ikut UMR Daerah. Pegawai honorer dipuskesmas mengabdi 10 tahun Perawat, Bidan lulusan S1 malah gaji 300 ribu di Pedesaan Miris sekali,” tulis pemilik akun instagram @ilham_jacob.

“Standart UMP diterapinnya dmn aja sih? Tenaga honorer gajinya jauh bgt di bawah UMP, yg kerja di toko atau di counter kecil mall-mall gajinya juga di bawah UMP,” tulis @sidedebz.