15.000 Buruh Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jatim, Ini 5 Hal yang Dituntut

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sekitar 15.000 buruh dari 16 serikat pekerja di seluruh Jawa Timur kembali menggelar demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Selasa (27/10) di depan kantor Gubernur Jatim. Demonstrasi ini merupakan lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya. Kali ini massa aksi membawa lima tuntutan yang dialamatkan kepada pemerintah.

Sementara itu, berdasarkan pantauan @lovesuroboyo (27/10/2020), massa aksi mulai berkumpul pada pukul 12.00 WIB di kawasan City of Tomorrow (Cito) dan Kebun Binatang Surabaya. Dari titik kumpul, massa aksi bergerak menuju Gedung Grahadi dan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Kota Surabaya.

Tuntut 5 Hal Ini

demo tolak uu cipta kerja di surabaya

Ribuan buruh yang kembali menggelar aksi di jalanan itu membawa lima poin tuntutan aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di depan kantor Gubernur Jatim. Poin pertama ialah menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Mendesak Presiden Joko Widodo agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPPU untuk membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020," ungkap Juru Bicara Aliansi Serikat Pekerja Jawa Timur, Jazuli.

Kebutuhan Hidup Layak

013 siti rutmawati

www.usatoday.com

Poin selanjutnya, lanjut Jazuli, yakni menolak penurunan kualitas komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam Permenaker Nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

"Poin ketiga, tetapkan upah minimum provinsi atau UMP sebesar 2,5 juta rupiah sesuai dengan nilai rata-rata UMK di 38 kabupaten maupun kota di Jawa Timur tahun 2020," terangnya.

Poin keempat yakni menaikkan upah minimum kabupaten maupun kota (UMK) 2021 di Jawa Timur sebesar Rp 600 ribu dengan memasukkan komponen kebutuhan protokol kesehatan.

"Poin kelima, tetapkan upah minimum kabupaten maupun kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota (UMSK) tahun 2021 di Jawa Timur secara bersamaan dengan penetapan UMK," pungkas Jazuli.

(mdk/rka)

ATAU

Geser ke atas Berita Selanjutnya