Merdeka.com - Korupsi penyalahgunaan dana BLT oleh pemerintah desa sedang marak-maraknya di Jateng. Dengan modus untuk biaya operasional, dana BLT yang seharusnya utuh dibagikan pada warga malah dipotong.

Korupsi seperti ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun, hal buruk ini seakan sudah menjamur sehingga sulit dihilangkan. Namun Pemprov Jateng tidak pernah menyerah.

Demi menghilangkan korupsi pada oknum perangkat desa, sebanyak 7.809 diundang untuk menerima edukasi dari KPK.

Permintaan Ganjar Pranowo

©jatengprov.go.id

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, edukasi yang bertajuk Desa Antikorupsi itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Gubernur Ganjar Pranowo yang sangat concern terhadap pemberantasan korupsi.

Ditambah lagi, berdasarkan data dari KPK dari tahun 2012-2021, kasus korupsi di Indonesia mencapai 601 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 686 kades telah terseret.

“Pak Gubernur minta agar setiap desa ada Desa Antikorupsi. Tahun lalu ada satu, yaitu di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang,” kata Nurul dikutip dari Jatengprov.go.id pada Senin (26/8).

Nurul menambahkan, Desa Antikorupsi mengacu pada dua hal. Pertama, komitmen pemdes untuk melayani rakyat. Dan yang kedua, tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan.

Harus Berintegritas

©jatengprov.go.id

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan, potensi korupsi yang dilakukan oknum kades atau perangkat desa sangat mungkin terjadi bila yang bersangkutan tak punya integritas. Apalagi pemerintah pusat menganggarkan dana desa dengan jumlah yang fantastis.

Selain itu, masih ada tambahan bantuan provinsi yang ditujukan untuk pengembangan desa, mulai dari ketahanan, sarana prasarana, hingga peningkatan sumber daya manusia. Catatannya sejak tahun 2017, dana desa selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2015 jumlahnya Rp2,2 triliun, tahun 2016 Rp 5 triliun, tahun 2017 Rp6 triliun, tahun 2018 Rp6,7 triliun, tahun 2019 Rp7,8 triliun, sedangkan untuk tahun 2020-2022 jumlahnya tetap Rp8,1 triliun.

“Saya berharap panjenengan semua, karena ini sudah di era keterbukaan, kita juga ikut antisipasi terhadap permasalahan anti korupsi di pemerintahan kita masing-masing,” kata pria yang akrab disapa Gus Yasin ini.

Modus Korupsi Dana Desa

©jatengprov.go.id

Dalam kesempatan itu, Gus Yasin menyinggung kasus dugaan korupsi yang sempat menyasar seorang kades di Blora. Dia diduga menyelewengkan dana desa 2019-2021 hingga menyebabkan kerugian Rp648 juta.

Menurut Gus Yasin, modus yang digunakan oknum kades masih konvensional. Mereka melakukan mark up, program fiktif, pemotongan anggaran, dan pembelian barang tak sesuai spesifikasi.

“Ada catatan di Kabupaten Blora terkait penangkapan terhadap oknum kades. Nah, kemarin dengan program satu OPD satu desa binaan kita ke sana memberikan edukasi dan memberikan digitalisasi. Saya harap perangkat desa jangan menurut apa kata kades. Tapi perangkat juga untuk pengawasan bersama,” kata Gus Yasin.

Pentingnya Informasi Digital

©jatengprov.go.id

Sementara itu Kades Sendang, Kabupaten Wonogiri, Sukamto Priyowijoyo menyambut baik adanya pelatihan ini. Ia mengatakan, jauh sebelum adanya acara ini, desanya telah menerapkan keterbukaan pada masyarakat.

“Tak hanya lewat spanduk, kita memberikan informasi lewat digital. Bisa lewat WA grup, baliho, dan website desa. Terkait semua bentuk kegiatan kami ada di situ,” kata Sukamto dikutip dari Jatengprov.go.id.