Merdeka.com - Tepat hari ini, 21 Agustus pada 1945 silam, terjadi peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan di Indonesia. Di mana para angkatan laut Indonesia berhasil mengalahkan kekuatan militer laut Jepang. Peristiwa bersejarah ini kemudian dijadikan landasan sebagai Hari Maritim Nasional 21 Agustus.

Terdapat dua versi tanggal peringatan Hari Maritim Nasional yaitu 21 Agustus dan 23 September. Hari Maritim Nasional yang ditetapkan 21 Agustus sendiri untuk memperingati armada laut Indonesia yang berhasil mengambil kekuasaan laut Jepang pada 21 Agustus 1945. Sementara itu, Hari Maritim Nasional 23 September mengacu pada keputusan Nomor 249/1964.

Meski secara resmi pemerintah Indonesia menetapkan Hari Maritim Nasional pada 23 September, namun masih ada sejumlah organisasi yang merayakan Hari Maritim Nasional pada 21 Agustus. Lebih jelasnya, berikut sejarah singkat Hari Maritim Nasional yang merdeka.com rangkum dari Maritim.go.id:

Sejarah Singkat Hari Maritim Nasional

REUTERS/Issei Kato

Hari Maritim Nasional selalu diperingati setiap tahunnya agar masyarakat Indonesia sadar dan mengerti akan potensi besar yang dimiliki. Dengan memperingati Hari Maritim Nasional, berarti juga memperingati juga segala upaya yang telah dilakukan pemerintah tentang kemaritiman Indonesia.

Hari Maritim Nasional yang ditetapkan pada 21 Agustus, menyimpan sejarah kekuatan Tentara Laut Indonesia yang berhasil merebut kekuasaan laut dari Jepang pada 21 Agustus 1945.

Pada tahun 1945, pasukan laut Jepang membombardir pasukan Indonesia mulai dari selat Malaka hingga Laut China Selatan. Setelah melakukan beberapa serangan, akhirnya pasukan Indonesia berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Dengan peralatan yang sederhana, angkatan laut Indonesia berhasil mengalahkan Jepang yang menggunakan peralatan yang jauh lebih modern.

Indonesia Sebagai Negara Maritim

©2021 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Sebagai negara kepulauan, Indonesia diakui dunia Internasional melalui Konvesi Hukum Laut PBB ke-3, United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Menurut UNCLOS 1982, wilayah laut Indonesia menjadi 5,9 juta km2, meliputi 3,2 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif. Luas perairan tersebut belum termasuk landas kontinen (continental shelf).

Lautan Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia. Di mana ada 8.500 spesies ikan, 950 spesies biota terumbu karang, dan 555 spesies rumput laut. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai alur transportasi yang menghubungkan antara Benua Asia, pantai Barat Amerika, dan benua Eropa.

Dalam konteks Negara kepulauan, negara maritim adalah negara yang mempunyai sifat memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya, sedangkan negara kelautan lebih menunjukkan kondisi fisiknya, yaitu negara yang berhubungan, dekat dengan atau terdiri dari laut.

Negara maritim bisa dipahami sebagai negara yang dianggap peduli dan mampu dalam mengelola sumber daya kekayaan alam dari dasar hingga permukaan lautnya dan bahkan hingga lautan samudera, dalam berbagai aspek di antaranya aspek ekonomi, geopolitik serta aspek militer yang tercermin dalam ocean policynya.

Poros Maritim Dunia

Pada tahun 2014 dalam KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, di mana upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis maritim guna terciptanya kesejahteraan.Joko Widodo menyampaikan lima pilar utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kelima pilar tersebut adalah:

1. Indonesia akan membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana mengelola samudera.

2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

3. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

4. Melalui diplomasi maritim, mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini untuk bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan.

5. Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim, bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.