Program ini disebut bisa mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka stunting
Pada 19 Oktober 2023 lalu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumpulkan lurah atau kepala desa se-DIY untuk mengikuti peluncuran program reformasi kelurahan yang secara resmi dimulai tahun ini.
Dilansir dari ANTARA pada Selasa (24/10), reformasi kelurahan merupakan aktualisasi dari visi, misi, dan strategi pembangunan DIY dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X, bahkan telah menempatkan reformasi kelurahan sebagai prioritas saat menyampaikan visi dan misi kepemimpinannya untuk periode 2022-2027.
Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Reformasi Kelurahan pada 29 September 2023 menjadi awal aktualisasi misi dan strategi pembangunan kelurahan di DIY.
Program tersebut menjadi aktivator sosial dalam meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan.
Lantas seperti apa Reformasi Kelurahan itu? Berikut selengkapnya:
Reformasi kelurahan DIY terdiri atas reformasi birokrasi kelurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan. Reformasi birokrasi kelurahan diwujudkan melalui beberapa program, di antaranya penguatan pengelolaan data dan informasi kelurahan, pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) kelurahan, penguatan digitalisasi kelurahan, penguatan pengelolaan keuangan kelurahan, hingga penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah kelurahan.
Sedangkan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan dicanangkan lima program yaitu penguatan kegiatan penanganan stunting; penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian; serta penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan.
Secara statistik, kemiskinan di DIY masih tergolong tinggi, yaitu mencapai 11,49 persen. Angka ini menempatkan DIY sebagai provinsi paling miskin nomor 12 se-Indonesia.
Sultan HB X yakin, apabila program Reformasi Kelurahan ini digarap secara serius, maka kelurahan dapat menjadi garda terdepan dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini karena akan banyak aktivitas yang bisa dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian.
Selain itu, seluruh desa di DIY diharapkan tidak lagi bergantung pada bantuan karena masyarakat bersama lurah dan perangkat desa memiliki sistem manajemen baru untuk bisa membuka lapangan kerja yang baru.
Sultan HB X mengatakan, untuk mendukung program Reformasi Kelurahan ini, masing-masing desa akan mendapat kucuran dana Rp1 Miliar.
Dana itu bersumber dari dana keistimewaan dan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan ekonomi dan sosial yang ada di kelurahan.
Dana tersebut antara lain dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMDes sebagai garda terdepan yang menopang ekonomi DIY terutama di wilayah desa.
Dengan optimalisasi dana keistimewaan di BUMDes diproyeksikan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan kelurahan.
Selain itu, masing-masing kelurahan di DIY nantinya harus proaktif mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan layanan helpdesk ketenagakerjaan oleh "Peladi Makarti" yang bertugas memberikan informasi ketenagakerjaan.
Layanan tersebut bakal disinergikan dengan pelaksanaan program yang difasilitasi oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Yogyakarta dan BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT Sugito pun berharap program reformasi kelurahan yang digagas Pemda DIY dapat ditularkan ke seluruh kelurahan di Indonesia.
Sebab, program tersebut dinilai selaras dengan program desa inklusif dan sistem akuntabilitas sosial yang dicanangkan Kemendes PDTT.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga mantan anggota Satuan Tugas Dana Desa Arie Sudjito memandang reformasi kelurahan sebagai terobosan sekaligus momentum menata ulang atau mengubah tata kelola kelurahan agar tercipta akselerasi pembangunan.
Namun ia meyakini reformasi kelurahan tidak mungkin dapat beroperasi penuh jika sekadar mengandalkan lurah tanpa melibatkan partisipasi masyarakatnya.
Oleh karena itu program ini tidak bisa bergantung pada kecerdasan atau kehebatan sosok lurah semata, tetapi harus ditopang dengan sistem yang didukung basis data.
Program bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca Selengkapnya
Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) digulirkan Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran tak mencantumkan program penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi-misinya.
Baca Selengkapnya
Program bernama Rumah Kreatif Tamiang didasari oleh keterbatasan masyarakat difabel dalam mengakses lapangan pekerjaan
Baca Selengkapnya
Inisatif dalam bentuk program pembangunan SMK Negeri telah dilakukan di dua daerah lain yaitu Pati dan Purbalingga.
Baca Selengkapnya
Skema program BLT akan dilakukan penyesuaian sedemikian rupa agar masyarakat dapat menjadi lebih produktif.
Baca Selengkapnya
Jangan sembarangan memprovokasi orang untuk tidak memilih di pemilu. Karena hal itu bisa melanggar pidana
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo-Mahfud MD memprioritaskan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program unggulan ‘Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes’.
Baca Selengkapnya
Pertamina menghadirkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Program Rumah Kreatif Tamiang di Desa Tanjung Karang.
Baca Selengkapnya
Harus ada program berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi