Merdeka.com - Dari waktu ke waktu, perempuan masih berada pada posisi yang rentan menjadi korban kekerasan di ranah domestik. Fakta ini dicatat oleh Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Lembaga perlindungan perempuan dan anak Rifka Annisa menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY masih tinggi meski pada masa pandemi COVID-19 sekalipun.

“Di situasi krisis sekalipun, kekerasan terhadap perempuan masih tetap ada dan yang membutuhkan layanan pendampingan tetap tinggi,” kata Manajer Program Pendampingan Rifka Annisa, Indiah Wahyu dikutip dari ANTARA pada Rabu (20/4).

Kekerasan pada Tahun 2021

©2018 Merdeka.com

Indiah mengatakan, dari sebanyak 204 orang yang mengakses layanan selama tahun 2021, kasus yang paling banyak dilayani adalah kekerasan terhadap istri (KTI) sebanyak 109 kasus, disusul dengan pelecehan seksual sebanyak 35 kasus. Lalu ada kekerasan dalam pacaran sebanyak 34 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 16 kasus, pemerkosaan 8 kasus, dan 2 kasus lainnya.

Korban kekerasan mayoritas adalah remaja akhir dari rentang usia 18-25 tahun yang sebagian besar adalah pelajar atau mahasiswa.

“Tahun ini klien kami yang paling muda berusia 5 tahun dengan pelaku adalah calon ayah atau calon suami dari ibu,” kata Indiah dikutip dari ANTARA.

Enggan Lanjut Proses Hukum

Ilustrasi ©2013 Merdeka.com

Lebih lanjut, Indiah mengatakan dari jumlah tersebut, hanya 16 persen yang memilih lanjut ke proses hukum pidana. Sebagian besar enggan melanjutkan proses hukum karena minim alat bukti dan saksi, masih dalam pemulihan psikologis, dan malu jika diketahui keluarga.

Dari wilayahnya, korban yang paling banyak melaporkan adalah dari Kabupaten Sleman sebanyak 44 persen, disusul Kota Yogyakarta 27 persen, Bantul 27 persen, Kulon Progo dan Gunungkidul 2 persen, serta di luar DIY 12 persen.

Dampak Krisis Pandemi

©istimewa

Indiah menjelaskan masih tingginya kasus kekerasan dalam keluarga itu disebabkan oleh krisis pandemi yang memicu eskalasi konflik dalam rumah tangga. Ia menuturkan, perempuan dan anak hingga kini rentan menjadi korban kekerasan karena ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Hal ini dipicu struktur budaya patriarki yang memosisikan laki-laki sebagai pengambil keputusan dan pemegang kekuasaan. “Ini berpotensi disalahgunakan jika tidak ada kesadaran dan tanggung jawab. Struktur budaya ini dilestarikan melalui pola-pola pengasuhan baik di dalam keluarga maupun masyarakat,” kata Indiah.

Pengaruh Ketidakstabilan Finansial

©2014 Merdeka.com/shutterstock.com/Club4traveler

Indiah menuturkan, berdasarkan keterangan yang diterima, sebagian besar pelaku maupun korban kekerasan bekerja di sektor informal atau menekuni profesi yang tidak mendatangkan income seperti pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Dari fakta itu, dia berkesimpulan bahwa ketidakstabilan finansial memperbesar risiko terjadinya kekerasan.

Berpijak masih tingginya kasus, Rifka Annisa mendorong agar pemerintah segera membuat aturan yang dimandatkan dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.