Merdeka.com - Warga Ibu kota Jakarta kini punya alternatif tempat untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah bekerjasama dengan Kantor Pos Indonesia untuk melakukan pembayaran PBB secara online.

"Kantor Pos menjadi salah satu tempat pembayaran PBB dengan sistem online. Kantor Pos sekarang sudah canggih-canggih, terus mobil-mobil pos bisa buat bayar," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Senin (15/4).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, DKI Jakarta yang baru melakukan kerjasama dengan PT Pos. Dalam kerjasama tersebut, PT Pos Indonesia bersedia diberikan imbalan (fee) sebesar Rp 1.500.

"Ya, baru empat hari ketemu dia. Ngomong-ngomong kita tawarin mau nggak Rp 1.500 upahnya? Fee-nya? Per pembayaran. Bank kan ada yang Rp 5.000. Kalau bank DKI gratis, karena Bank sendiri," katanya sembari tersenyum.

Menurutnya, upah tersebut diambil dari anggaran Pemprov. Sehingga, PBB murni tidak akan diutak atik.

"Pemrov yang bayar, Kita potong dari kita. Nanti bikin sistem supaya sinkron sama kita kan," imbuh Ahok.

PT Pos, kata Ahok sudah bekerja sejak hari ini, dan ditargetkan dua minggu. Dia yakin, PT Pos akan bekerja secara profesional.

Adapun, PT Pos mempersiapkan sistem IT yang tersambung secara online. Sehingga, setiap warga yang setor PBB ke PT Pos langsung terkoneksi dengan Dinas Pajak DKI.

"Orang nyetor langsung nyambung ke dinas pajak kita. Kita sudah siap. Tinggal tampung. Bank mandiri juga Mei baru siap. Kan juga mereka musti nyiapin sistem ke kita," tandasnya.