Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menginginkan sosok Penjabat (Pj) Gubernur DKI 2022-2024 netral dari kepentingan politik. Sebab, memimpin Ibu Kota akan mengelola anggaran yang sangat besar.

Riza berharap, dengan kewenangan besar bahkan setara kepala daerah definitif, Pj gubernur DKI yang dipilih adalah sosok yang paham tentang pemerintahan daerahnya. Serta bisa melaksanakan tugas dengan baik.

"Kepala daerah ini khusus DKI Jakarta, akan tetap menjalankan program-program strategis di pemerintahan daerah. Serta akan mengelola anggaran DKI Jakarta yang begitu besar, maka mereka yang dipilih selayaknya adalah sosok yang memahami pemerintahan, netral, dari kepentingan politik dan leadership yang baik," kata Riza dalam acara diskusi DPD Gerindra Jakarta bertema 'Gubernur Jakarta Tanpa Pilkada 2022-2024: Jakarta Milik Siapa', Selasa (11/1).

Selain itu, Pj gubernur yang ditunjuk harus bisa berkoordinasi dengan parlemen daerah dalam hal ini DPRD DKI Jakarta dan DPRD provinsi lainnya. Dia bilang, mereka yang menjabat selayaknya harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan parlemen di daerahnya masing-masing.

"Karena nantinya mereka akan bermitra dengan DPRD dan lain sebagainya. Begitu juga DPRD, sebagai parlemen daerah harus semakin memperkuat peran dan fungsinya dalam situasi yang tidak biasa ini," ucapnya.

Riza berkata, para anggota DPRD DKI Jakarta khususnya Fraksi Gerindra harus memperkuat fungsi pengawasan. Yaitu memastikan berjalannya dengan baik peraturan daerah, peraturan perundangan, serta program-program lainnya dalam melaksanakan program pembangunan daerah.

"Fungsi pengawasan anggota DRPD DKI Jakarta khususnya Gerindra jangan sampai melemah mengingat tugas itu secara normatif sebagai cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah," ucapnya.

"Yang harapannya adalah sebagai pelaksana check and balance agar terdapat keseimbangan dan pejabat kepala daerah tidak semaunya sendiri dalam melaksanakan tugasnya," kata politisi Gerindra itu.