Wagub DKI Ungkap Alasan Revitalisasi Halte Bundaran HI: Penumpang Meningkat Drastis
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi protes sejarawan JJ Rizal terkait revitalisasi halte Transjakarta Tosari - Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang dianggap menutupi Objek Diduga Cagar Budaya (OCDB) di kawasan itu.
Menurut Riza Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bakal mengecek kembali perihal protes sejarawan itu. Hal itu, kata Riza juga akan menjadi pertimbangan dan perhatian Pemprov DKI
"Jadi nanti kami cek kembali ya, jadi informasi dari JJ Rizal saya kira itu perlu menjadi perhatian, pertimbangan, tapi nanti kami akan cek kembali ya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/9/2022).
Kendati demikian, Riza menjelaskan harusnya semua proses pembangunan di wilayah Pemprov DKI telah melalui proses dan ketentuan yang ada, termasuk mengenai cagar budaya.
"Nanti kami cek kembali ya, seharusnya semua proses pembangunan yang ada di Jakarta itu harus melalui proses, sesuai aturan dan ketentuan yang ada, termasuk memperhatikan cagar budaya, tapi nanti akan kita cek kembali," jelas dia.
Saat ditanyai terkait pembangunan halte yang dianggap menutupi OCDB, Riza sepakat dengan hal tersebut. Namun, kata Riza revitalisasi halte dilakukan untuk mengakomodasi banyaknya jumlah penumpang yang menggunakan layanan Transjakarta.
"Ya itu kan memang satu sisi, memang sekarang ini kan jumlah penumpang itu terjadi peningkatan yg signifikan, artinya kebutuhan halte juga bertambah, volume nya meningkat berarti kan luasannya harus bertambah," terang dia.
"Seperti temen-temen ketahui waktu kejadian di Harmoni yang ada kedai kopi itu aja terpaksa ditutup kedai kopinya karena meningkatnya jumlah penumpang sehingga luasannya dibutuhkan, begitu juga di semua titik, ga kecuali di Bundaran HI," lanjutnya.
Sebelumnya, Sejarawan JJ Rizal meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan pembangunan halte Transjakarta Tosari - Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Menurut dia, halte tersebut merusak pandangan warga ke Patung Selamat Datang.
Protes itu diungkapkan JJ Rizal lewat akun resmi Twitternya @JJRizal pada Kamis 29 September 2022. Rizal mengatakan Patung Selamat Datang warisan Presiden pertama RI, Soekarno dan Gubernur Jakarta periode 1964-1965, Hendrik Hermanus Joel Ngantung alias Henk Ngantung sebagai penanda sejarah perubahan kota kolonial jadi kota nasional.
"Mohon Pak Gubernur @aniesbaswedan stop pembangunan halte @PT_Transjakarta yang arogan di kawasan cagar budaya penanda sejarah perubahan kota kolonial jadi kota nasional warisan Sukarno, jangan biarkan halte-halte itu jadi noda di buku sejarah masa pemerintahan bapak yang kaya prestasi," kata dia.
Reporter: Winda Nelfira
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolsek Mandau Basah-basahan Bawa Sembako ke Lokasi Banjir
Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi hampir di seluruh Provinsi Riau.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Rencana Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam, Ahmad Sahroni: Bapak Sangat Mengecewakan dan Zalim
"Respons bapak sangat mengecewakan dan zalim. Kasihan warga diberi ketidakpastian lagi," kata Sahroni
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cek Pembangunan Jalan, Bupati Garut Rudy Gunawan Dikawal Brimob Bersenjata Lengkap 'Ada Modus Pemborong'
Tak main-main, saat melakukan pengecekan pembangunan jalan, ia nampak dikawal dengan para anggota polisi Brimob.
Baca SelengkapnyaBarisan Pemuda Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran
Pemuda memiliki peran penting pembangunan bangsa dan negara
Baca SelengkapnyaWali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta
Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan
Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini
Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca Selengkapnya