Wagub DKI soal Sumur Resapan Tak Efektif: Masyarakat Nanti yang Mengetahui

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menyebut pengendalian banjir dengan sumur resapan tidak berjalan efektif. Menurut Riza, penilaian efektivitas sumur resapan berada di masyarakat.

“Yang nilai enggak efektif siapa? Masalah efektif atau tidak, masyarakat nanti yang mengetahui dan para pakar di bidangnya yang lebih tahu program apa saja yang dibuat pemerintah provinsi (Pemprov) DKI yang betul-betul memberikan kontribusi signifikan tentang pengendalian banjir di Ibu kota,” katanya di Jakarta, Kamis (29/9).

Dia menghargai dan menghormati pendapat para anggota dewan. Ia pun memperbolehkan DPRD berpendapat terkait kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya.

“Pendapat teman-teman di dewan itu harus kita hargai, kita hormati, silakan ya. Pemprov punya tenaga ahli, punya konsep, dasar, terhadap upaya program pengendalian banjir macam-macam.. Tidak hanya satu, tapi macam-macam,” terangnya.

Adapun upaya mitigasi banjir lain yang telah dilakukan pemprov adalah pengerukan lumpur di sungai atau waduk.

“Itu sudah menjadi tugas kita rutin mengenai program pengendalian banjir. Terus kita lakukan sepanjang tahun sepanjang hari. Kan programnya jalan seperti pengerukan lumpur, kan berjalan setiap hari, punya eksafator dan dump truck kita kan selalu bekerja. Kita lakukan upaya pengerukan sungai, waduk, dan sebagainya, tutup Riza.

Sebelumnya, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaji kembali titik lokasi sumur resapan.

“Saya hanya berharap untuk 2023 kalau memang pemerintah daerah mau menganggarkan sumur resapan, saya minta untuk dikaji betul-betul, titik lokasinya, titik tepatnya,” kata Ida kepada wartawan, Rabu (28/9).

Menurut Ida, kajian terkait sumur resapan tidak matang. Pasalnya, sumur resapan kerap membuat masyarakat menjadi resah.

“Jangan dia bikin sumur resapan baru semeter dua meter digali sudah keluar air, kan percuma dong bikin sumur resapan. Kedua titik sumur resapan ini tidak membuat resah masyarakat. Kita lihat saja kantor kelurahan, bisa 17 bisa 23 titik, satu kantor kelurahan halamannya dibuat sumur resapan. Kenapa? Karena kajiannya yang tidak matang. Nah ini jangan sampai terjadi lagi di 2023,” tambah Ida.

Adapun program sumur resapan pengendali banjir tertuang dalam Pasal 51 ayat 2 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).