Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wagub DKI Minta Bodetabek Tingkatkan Vaksinasi Agar Level PPKM Jakarta Turun

Wagub DKI Minta Bodetabek Tingkatkan Vaksinasi Agar Level PPKM Jakarta Turun Vaksinasi Covid-19 di Depok. ©2021 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta kepala daerah wilayah aglomerasi Jakarta mengoptimalkan capaian vaksinasi. Permintaan ini agar status level PPKM di Jakarta dapat turun.

"Tentu kita minta wilayah lain untuk sama-sama bekerja meningkatkan upaya kita, meningkatkan vaksin, melaksanakan Prokes Covid, disiplin ketat tanggung jawab, dengan demikian level Jakarta bisa turun," ucap Riza di Balai Kota, Kamis (7/10).

Berdasarkan data pada 6 Oktober, vaksinasi di Jakarta untuk dosis pertama bertambah 17.934 dosis sehingga total dosis pertama sudah mencapai 10.545.955 dosis. Dari jumlah tersebut 65 persen merupakan warga ber-KTP DKI, dan 35 persen warga ber-KTP non DKI.

Kemudian, untuk dosis kedua bertambah 17.357 dosis sehingga total dosis kedua 7.848.328 dosis dengan rincian 67 persen warga ber-KTP Jakarta, dan 33 persen warga non DKI.

Penyebab Jakarta tak kunjung turun level PPKM pernah disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia mengatakan, daerah sekitar Jakarta atau wilayah aglomerasi yang meliputi Tangerang Raya di Provinsi Banten, Depok, Bogor, dan Bekasi di Provinsi Jawa Barat masih belum mencapai target vaksin.

"Tapi ketentuan kita dari level 3 ke 2 itu harus tervaksin 50 persen, dari 2 ke 1 itu harus sudah divaksin 70 persen. Jakarta sudah di atas tapi belum diturunkan, masih level 3 ya, karena sekitarnya belum," katanya usai meninjau vaksinasi di Ponpes An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (16/9/2021).

Sebab itu saat ini, kata dia, pemerintah sedang melakukan percepatan vaksin. Terutama wilayah aglomerasi yang masih mengalami kesenjangan dalam melakukan vaksinasi.

"Oleh karena itu sekarang percepatan menuju kepada percepatan di sekitar daerah aglomerasi. sebentar lagi saya kira ya," ungkapnya

Sebelumnya diketahui Pemerintah menambah indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM dari level 3 menuju 2 dan 1 di Jawa-Bali.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan menjelaskan sebagai syarat tambahan bisa turun ke level 3 menuju level 2 yaitu cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 50% dan cakupan vaksinasi lansia mencapai 40%.

"Cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 50% dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 40%, sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 3 ke level 2," kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin(13/9).

Sementara itu untuk syarat daerah bisa turun dari level 2 ke level 1 yaitu cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 70% dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60%. Kemudian untuk kota-kota yang saat ini berada pada level 2, akan diberikan waktu selama 2 minggu untuk dapat mengejar target pada poin satu tersebut.

"Jika tidak bisa dicapai maka akan dinaikkan statusnya ke level 3," bebernya.

Dia menjelaskan pencapaian target cakupan vaksinasi tersebut penting. Hal tersebut lantaran terbukti vaksin melindungi dari sakit parah yang membutuhkan perawatan Rumah Sakit atau kematian terutama untuk para lansia.

"Target vaksinasi yang tinggi sebagaimana disebutkan di atas, adalah salah satu kunci utama dalam fase Hidup Bersama Covid19," pungkasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ingin Bangun 40 Kota Selevel Jakarta, Pakar Tata Kota: Berat untuk Diwujudkan
Cak Imin Ingin Bangun 40 Kota Selevel Jakarta, Pakar Tata Kota: Berat untuk Diwujudkan

Untuk bisa mencapai level seperti Jakarta, tentu bukan hal mudah terlebih karena kapasitas fiskal Jakarta yang sangat besar.

Baca Selengkapnya
Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta
Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta

Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Usai Pemilu, Polisi Pastikan Kondisi Jakarta dan Sekitarnya Aman Terkendali
Usai Pemilu, Polisi Pastikan Kondisi Jakarta dan Sekitarnya Aman Terkendali

Pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada Rabu, 14 Februari kemarin.

Baca Selengkapnya
Status Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN
Status Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN

Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.

Baca Selengkapnya
Jakarta Diguyur Hujan Sejak Pagi, 38 Ruas Jalan Terendam Banjir
Jakarta Diguyur Hujan Sejak Pagi, 38 Ruas Jalan Terendam Banjir

Isnawa mengatakan, BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.

Baca Selengkapnya
30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta
30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Kondisi arus balik landai lantaran belum semua pemudik kembali ke Jakarta.

Baca Selengkapnya
Bupati Labuhanbatu yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK, Status Hukum Diumumkan Sore Ini
Bupati Labuhanbatu yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK, Status Hukum Diumumkan Sore Ini

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1) sekitar pukul 09.12 WIB. Dia dikawal ketat petugas KPK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya