Merdeka.com - Uber Technologies Inc menanggapi tudingan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, soal mereka tidak mengurus izin operasional sebelum menjalankan layanan antar jemput mobil via internet.

Kepala Departemen Komunikasi Uber untuk Asia Tenggara dan Selatan Karun Arya menyatakan mereka sudah menjalin kerja sama dengan perusahaan rental mobil berlisensi. Atas dasar itu, Uber berani membuka layanan di Jakarta.

"Kami selalu memastikan rekanan penyedia mobil kami adalah perusahaan transportasi lokal yang berizin, dan kami tentu berusaha mematuhi aturan hukum di Indonesia," ujarnya kepada merdeka.com lewat surat elektronik, Selasa (19/8).

Dengan pola bisnis demikian, Uber mengaku sukses membuka cabang di 170 kota seluruh dunia. Sejauh ini, Arun merasa pendekatan perusahaan Amerika Serikat ini dalam berbisnis di Jakarta tidak keliru.

Sebab ujung-ujungnya konsumen maupun pemerintah provinsi akan diuntungkan bila teknologi Uber bisa berfungsi maksimal di Jakarta.

"Kami diterima di 170 kota, karena inovasi kami menawarkan keamanan lebih kepada konsumen, memberi peluang pendapatan lebih banyak kepada sopir dari rekanan kami, serta bisa berdampak pada pengurangan kemacetan, karena makin banyak pilihan kendaraan umum," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak operasional antar jemput mobil mewah ala Uber bila tak mengikuti aturan Pemprov DKI. Pengecualian diberikan, asal Uber mengurus izin operasi taksi sehingga dapat dikenai pajak.

"Kita setuju, ini ide bagus ya, suatu ide bagus, pesen taksi seperti ini. Tapi kan perusahaan mesti bayar pajak dong, kamu misal ambil untung enggak bayar pajak, terus dia pasti juga harus bayar lisensi ke luar negeri," kata Ahok di Balai Kota pagi tadi.

Seandainya Uber berkukuh menjalankan bisnis seperti biasanya, yakni pembayaran hanya antara mereka dan konsumen tanpa ada keterlibatan pemerintah, maka Ahok menegaskan Uber melanggar hukum.

"Sama aja mau hancurkan usaha yang ada, diambil untung sendiri, enggak bayar pajak, enggak tanggung jawab, ya enggak bisa. Negara ini kan punya dasar hukum," ujarnya.

Sampai sekarang pengelola Uber diklaim belum menemui Pemprov DKI untuk meminta izin operasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selain itu, Ahok menilai pelayanan Uber yang berbasis Android dan iOS masih bisa dipertanyakan jaminan keamanannya terhadap penumpang.

DKI Jakarta menurut Ahok terbuka pada ide bisnis apapun, termasuk yang inovatif seperti tawaran Uber. Tapi karena jasa transportasi sudah dikelola bersama Organisasi Angkutan Darat Daerah (Organda), maka Uber sepatutnya mengikuti aturan yang ada.

"Kalau kamu mau jadi taksi, kamu bisa ada izin SIUP tempat. Dari sisi perusahaan harus bayar pajak penghasilan, terus menentukan tarif ada, tarif bersama, ada Organda. Ini ide bagus, tapi ide bagus harus ikutin aturan, itu saja," kata Wagub DKI.