Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pencanangan penjenamaan rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi 'Rumah Sehat untuk Jakarta'. Total terdapat 31 lokasi 'Rumah Sehat untuk Jakarta' tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai keputusan Anies mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat membingungkan masyarakat. Menurut Trubus, rumah sakit itu memang dikhususnya tempat merawat orang sakit.

Trubus menambahkan penggantian nama tersebut tidak ada urgensinya dan tidak substansial. Sebab permasalahan pokok dari rumah sakit tidak diubah sama sekali.

"Harusnya perubahannya itu pada tata kelola. Tata kelolanya (harus) makin transparan, akuntabel, dan cepat. Kan sekarang era digitalisasi, jadi harusnya makin cepat layannya," kata Trubus, Kamis (4/8).

Selain tak ada urgensi dan substansial, Trubus melihat kebijakan ini akan berdampak terhadap anggaran. Dia mengatakan, bakal ada pemborosan anggaran perihal dokumen-dokumen penggantian nama tersebut.

Dia menekankan hal yang menjadi masalah utama adalah pemerintah provinsi DKI perlu mengoptimalisasi pelayanan dan membantu masyarakat miskin.

"Jadi masalah yang paling utama optimalisasi layanannya. Masyarakat miskin kan cuma dijamin oleh BPJS. Kalau Pemprov punya duit, digratisin aja masyarakat miskin,” kata Trubus.

Anies Sudah Konsultasi Sebelum Ubah Nama Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, Anies Baswedan telah berbicara pada dirinya sebelum melakukan perubahan tersebut.

"Sudah sempat berbicara dengan saya beliau. Sudah sempat bicara dengan kami," kata Budi di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Menurut Budi, Pemprov DKI hanya mengubah logo dan nama branding menjadi Rumah Sehat. Sementara akta legal tetap rumah sakit, sehingga tidak ada aturan yang diubah atau dilanggar.

"Mesti dibedakan nama legalnya, apa nama brandingnya, Misalkan ada rumah sakit pakai Hospital, jadi kalau dilihat logonya 'apa' Hospital, tapi di aktanya tetap pakai rumah sakit. Jadi update yang disampaikan kepada kami. secara legal itu tetap rumah sakit, di brandingnya logonya memakai rumah sehat. Buat kita yang penting akta legal nya pakai apa," jelas Budi.

Menurut Budi, perubahan nama dari Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat hanya sebatas logo saja. “Di situ seperti perubahan logo sehingga memberikan pesan, logo itu kan artinya memberikan pesan,” kata dia.

Saat ditanya soal urgensi perubahan nama RS, Budi menyebut hal itu sesuai selera masing-masing, Kemenkes tidak bisa mengatur. "Itu masing masing lah, selera masing masing, kalau wartawan mau logo majalahnya masa Menkes yang atur," pungkas dia.