Merdeka.com - Ketua Pansus MRT DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyayangkan ketidakhadiran pejabat Pemprov DKI dalam rapat tersebut. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta untuk segera melaksanakan proyek senilai Rp 16 triliun tersebut.

"Sayangkan, Jokowi sudah buru-buru tapi diundang rapat pejabatnya pada enggak datang. Harusnya segera mungkin. Katanya suda ada tim kerja, dipimpin deputi gubernur bidang transportasi Sutanto, nanti kita akan undang pertemuan berikutnya," ujar Sani begitu Triwisaksana disapa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/6).

Politikus PKS ini mengatakan total pinjaman saat pembentukan Perda senilai Rp 9,7 triliun. Seiring perubahan kurs mata uang maka nilai utang sekarang Rp 16 triliun. Sehingga Perda harusnya menuangkan pinjaman MRT senilai Rp 16 Triliun.

"Kontrak bisa saja di tanda tangani, masalahnya saat pencairan anggaran, kita khawatir ada persoalan. Makanya masalah administrasi harus diselesaikan semuanya," ungkapnya.

Pembentukan Pansus ini untuk menindaklanjuti gubernur dalam meminta rekomendasi DPRD atas perubahan nominal pinjaman. Pasalnya, Pansus dalam hal ini ingin berjalan cepat tetapi Pemprov malah berjalan lambat.

"Jokowi minta rekomendasi dari DPRD berdasarkan peraturan pemerintah, perubahan harus ada rekomendasi. DPRD tindak lanjuti dengan bentuk Pansus," katanya.

"Pansus maunya cepet, Pemprovnya lama nih. Setelah rekomendasi keluar Pansus bubar. Keputusan pansus akan jadi keputusan DPRD," imbuhnya.