Merdeka.com - Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi mengaku terdaftar dalam proses seleksi lelang jabatan. Namun, dia sengaja tidak mengikuti ujian kompetensi.

Menentang keras tindakan Mulyadi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Utara meminta dirinya mengikuti ujian kompetensi susulan.

"Saya ditelepon BKD Jakarta Utara, katanya saya disuruh ikut uji kompetensi. Katanya akan ada waktu perpanjangan waktu untuk lurah yang belum ikut uji kompetensi kemarin," kata Mulyadi kepada wartawan di Jakarta, selasa (30/4).

Pada uji kompetensi yang mengambil tempat di beberapa SMA negeri di Jakarta secara serempak, Mulyadi tidak menghadirinya.

"Saya sengaja nggak datang, karena saya nggak setuju dengan kebijakan lelang jabatan, tapi katanya saya disuruh ikut lagi, katanya ada perpanjangan waktu buat lurah yang kemarin tidak datang," ujar Mulyadi.

Sebelumnya, Mulyadi protes terhadap lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia bahkan menyiapkan diri untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan sudah membahas soal ini dengan ahli hukum Yusril ihza Mahendra.

Menurut Mulyadi, proses lelang jabatan melanggar Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Nantinya dia dan PNS yang lain berniat mengadukan permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi 80 PNS, dari lurah dan camat, sekretaris lurah (Sekel), wakil lurah, sekretaris kota (Sekot) yang tidak ikut kemarin ini, nantinya kita akan berencana tuntut ke MK. Kita sudah telepon 'share' masalah ini ke Pak Yusril," Kata Mulyadi.

Mendengar rencana gugatan Mulyadi tersebut, Pemprov DKI Jakarta tak gentar. Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) malah mengancam balik Mulyadi.