Merdeka.com - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Tatak Ujiyati tak masalah jika nantinya tempatnya bernaung akan dibubarkan. Karena pada dasarkan, eksistensi TGUPP merupakan kewenangan gubernur baru.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta TGUPP dibubarkan pada saat masa jabatan Anies Baswedan selesai.

“Soal TGUPP bubar 16 Oktober, kan namanya bubar. Tim gubenur itu membantu gubernur. Kalau gubernur selesai dan kemudian ada gubernur baru itu terserah gubernur baru mau mendapatkan atau dibantu tim gubernur juga atau tidak. Itu terserah gubernur baru,” katanya, Rabu (14/9).

Untuk diketahui, Pras menyebut TGUPP membuat kekacauan dalam pembangunan Jakarta. Ide-ide dari TGUPP pun banyak yang merugikan. Menurut Tatak, pendapat tersebut sah saja dan tidak perlu dipermasalahkan. Selama bisa membantu gubernur, menurut Tatak, tim TGUPP tetap akan ada.

“Ya kalau itu pendapat sih boleh saja, ya. Mau berpendapat kan sah sah saja. Kedua, pendapat tentang kinerja kan sah, silakan saja. Karena tim gubernur itu adalah pembantu dari gubernur, seharusnya yang bertanggungjawab kepada gubernur. Kalau gubernur menganggap membantu maka akan jalan. Sampai sekarang kan TGUPP jalan. Pak Gubernur mestinya menganggap TGUPP membantu beliau. Jadi klo saya ya tidak apa-apa Pak Pras menganggap seperti itu,” jelasnya.

Namun, Tatak menegaskan pihaknya lebih berfokus pada upaya gubernur menjalankan janji program kerja dibanding dengan fokus pada tim kecil yang membantu gubernurnya.

“Bagi kita, lebih baik fokus pada apakah gubenur itu deliver terhadap janji atau tidak. Kalau tim itu kan soal kecil. Ibaratnya, pedagang itu memilih melayani sendiri atau akan memilih punya tim yang bantu dia bantu ke pasar, servis pelanggan, itu manajemen saja. Saya kira fokus pada perintilan kecil tukang warung itu kan ngga sehat. Lebih baik fokus (kepada) tukang warung pedagang itu, memuaskan pelanggan atau tidak. Apakah gubernur deliver janji atau ngga,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mengklaim bahwa kehadiran timnya membantu Anies dalam mengerjakan program-program kerja yang telah dibuatnya.

“Tim gubernur ini kan memang dianggap membantu menyelesaikan tugas sehingga kalau kita melihat, kan banyak program Anies terdeliver, misal WTP (Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan selama) lima tahun berturut, kemudian JIS yang lima gubernur sebelumnya tidak berhasil membangun. Kemudian, ada integrasi transportasi dan ada lagi pembangunan janji perumahan yang tadinya digusur, dibangun. Banyak detail sampai selesai kan ada proses. Itu meliputi dan melibatkan banyak orang baik itu dinas dan dalamnya TGUPP juga yang terus memonitor dan mengkaji perkembangan,” kata Tatak.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pada masa jabatan Anies Baswedan hilang setelah masa jabatannya habis. Menurut Pras, TGUPP mengacaukan pembangunan Jakarta.

"Nah TGUPP itu harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta. Dengan ide-ide dia, banyak merugikan," kata Pras di depan Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9) lalu.

Pras pun mencontohkan pembangunan di Jakarta yang makin kacau. Misalnya, jalan-jalan semakin pendek karena ada penambahan trotoar.

"Ini salah satu contoh, jalan di Jakarta ini sekarang pendek lho. Saya temukan di Kemang, ada tali air ditambahin trotoar, (trotoar) dilebarkan. Ternyata tali air itu tidak nyambung dengan trotoarnya. Jadi buntu di tengah-tengah. Akhirnya apa yang terjadi, dampaknya banjir. Jadi harus rasional membangun," tegas Pras.