Merdeka.com - Keputusan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyetujui penjualan saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) milik Suez Environment (SE) ke Manila Water bukan tanpa alasan. Menurut Ahok, persetujuannya bagian dari jurus jitu sebagai upaya negosiasi ulang akan kontrak lama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Suez Environment.

"Karena celah hukumnya hanya di situ untuk menegosiasikan kembali kontrak lama. Kontrak lama itu sangat tidak adil. Kita batalkan, kita kena denda. Peluangnya hanya ada ketika dia mau menjual. Di situ saja peluangnya," ujar Ahok di Kantor Balai Kota, Jakarta, Selasa (5/3).

Ahok tidak menjelaskan lebih rinci isi kontrak lama yang menurutnya tidak adil. Menurutnya, Suez Environment (SE) hanya mau menjual ke Manila Water, tidak ingin menjual ke Pemprov DKI Jakarta.

Alasan lain Suez Environment (SE) menjual saham Palyja sebesar 51 persen ke Manila Water karena mengetahui profil dan kredibilitas Manila Water.

"Perusahaan air itu kan ada di Vietnam. Itu anak perusahaan Manila Water. Kita sudah lihat di Manila. Makanya kita bilang tidak mengatakan harus menjual kepada Manila yang penting bagi kita kalau mau menegosiasikan kontrak dengan Palyja satu-satunya saat dia mau menjual saham," jelas Ahok.

Menurutnya, cara atau jurus itu merupakan strategi Pemprov DKI. Karena apabila Pemprov DKI membatalkan akuisisi tersebut, Pemprov DKI harus membayar ganti rugi hingga triliunan rupiah.

"Itu strategi kita sekarang. Karena kalau kita batalkan sekarang, kita harus membayar berapa triliun. Jadi maju kena mundur kena sama dia," katanya.

Jika Suez Environment (SE) tidak berinvestasi, Pemprov DKI Jakarta harus menunggu sampai akhir selesai kontrak, tahun 2020.

"Masa mau tunggu 2020 sekian baru mau diambil alih. Kita mesti membuat negosiasi baru kalau kamu iya terus kamu tidak lakukan sesuai dengan syarat kerja baru. Kami akan putuskan tanpa ganti rugi. Itu peluang untuk memperbaikinya," tandas Ahok.

Sekadar diketahui, Suez Environment (SE) selaku pemilik 51 persen saham Palyja telah membuat perjanjian jual beli dengan Manila Water, sebuah perusahaan asal Filipina. Penjualan saham itu telah tercium sejak November 2012 lalu. Namun, hal itu tanpa sepengetahuan PAM Jaya yang telah bekerja sama selama 25 tahun dengan pihak Suez.

Sejumlah pihak khawatir penjualan mayoritas saham Palyja ke pihak asing akan memperkeruh kisruh renegosiasi kontrak yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Pemprov DKI pun diminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membeli saham yang akan dilepas tersebut.