Tak Niat Sebar Kebohongan, Ike Muti Minta Maaf ke Pemprov DKI

Merdeka.com - Artis Ike Muti akhirnya minta maaf ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui akun Instagramnya pada Minggu (2/8). Ia mengunggah dua foto bendera merah putih dengan menulis kronologis penawaran proyek web series dari awal hingga akhirnya ramai dan memicu polemik.

Ike disomasi Pemprov DKI Jakarta. Sebab, Ike mengaku mendapat tawaran terlibat dalam pembuatan web series dari Pemprov DKI dengan catatan menghapus fotonya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ike menjelaskan kronologi dirinya mendapatkan info projek web series itu dari sebuah agensi. Menurut agensi tersebut, projek tersebut milik Pemprov DKI.

“Pada pukul 19:29 tanggal 17 Juli 2020 melalui WA saya ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Andi Suradi (Marantika) dari @marantika_agency untuk suatu peran dalam pembuatan web series pada tanggal 26 - 30 Juli 2020. Saya juga diberitahu bahwa yang akan membuat adalah Sdri. Andrea yang kebetulan juga saya kenal. Pada tanggal 18 Juli 2020 saya mengirim foto saya ke agency tersebut sesuai permintaannya. Dari informasi Sdr. Marantika saya mengetahui bahwa ini adalah proyek dari DKI dan Bapak Gubernur DKI Jakarta juga akan tampil 1 frame bersama saya dalam webseries tersebut,” tulis Ike seperti dikutip dari Instagramnya @ikemuti16, Minggu (2/8).

Pada unggahan foto kedua, Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ada niat untuk memberikan informasi tidak benar tentang Pemprov DKI Jakarta.

"Bersamaan dengan ini, saya sampaikan bahwa sama sekali tidak ada niatan saya menyampaikan kebohongan apalagi sampai merugikan nama baik Pemda Provinsi DKI Jakarta," tulis Ike Muti dalam instagramnya @ikemuti16 (2/8).

Akui Bikin Gaduh

Ike juga mengakui bahwa postingannya menimbulkan kegaduhan. Ia pun meminta maaf kepada Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, ia telah menghapus fotonya dengan presiden Jokowi yang menimbulkan kegaduhan itu.

"Jelas bahwa informasi tersebut sesungguhnya bukan bersumber dari saya. Namun bagaimanapun saya meminta maaf kepada semua pihak dan khususnya Pemda Provinsi DKI Jakarta atas postingan saya yang telah menimbulkan kegaduhan," tambahnya.

Wanita berusia 47 tahun ini menegaskan bahwa informasi yang ia dapatkan soal alasan dirinya tidak jadi kerjasama dengan Pemprov DKI telah diklarifikasi oleh pihak agency, yaitu Marantika Agency.

"Hal ini juga disampaikan oleh Sdr. Marantika melalui akun media sosial miliknya yaitu IG @marantika_agency pada hari Jumat pagi dan melalui Instastory pada Jumat malam tanggal 31 Juli 2020," tegas Ike.

©2020 Instagram

Sumber Kegaduhan

Perwakilan Marantika Agency, Andi Suradi, mengaku kesalahpahaman ini bersumber dari pernyataannya kepada Ike Muti via telepon. Ia mengatakan tawaran proyek itu berasal sekelompok muda seniman kreatif di Indonesia untuk menggarap sebuah film pendek berdurasi 20 menit.

"Hasil dari seleksi foto oleh komunitas ini, memutuskan yang terpilih adalah talen lain. Namun dalam percakapan telepon antara saya dengan Mba Ike ketika mengabarkan keputusan ini, saya bercanda atau berseloroh bahwa ketidakterpilihnya karena banyak foto di media sosial Mba Ike dengan Bapak Presiden," tulis Andi yang diunggahnya di Instagram @marantika_agency, dikutip Sabtu (1/8).

Sebelumnya, Ike Muti yang mengaku mendapat tawaran dengan Pemprov DKI Jakarta dengan syarat menghapus foto dirinya dengan Presiden Joko Widodo. Unggahannya pun viral dan dinilai mencemarkan nama baik Pemprov DKI Jakarta. Pada 30 Juli lalu, Pemprov DKI akhirnya melayangkan somasi kepadanya atas unggahannya tersebut.

Pemprov DKI meminta Ike untuk menunjukkan bukti dari penawaran proyek yang ditawarkan kepada Ike. Termasuk juga menyebutkan penanggung jawab dari proyek tersebut serta pernyataannya yang meminta Ike menghapus unggahan fotonya bersama Presiden Jokowi.

Somasi Pemprov DKI

Akibat info itu Pemprov DKI berang. Bahkan mensomasi Ike untuk segera minta maaf.

Berikut isi surat somasi;

Sehubungan postingan saudara di akun IG @ikemuti16 yang kemudian menjadi berita yang viral di media sosial pada hari Kamis 30 Juli 2020 yang pada intinya menyatakan ada tawaran project di Pemda DKI yang mensyaratkan anda untuk menghapus foto anda dengan Presiden Joko Widodo agar mendapatkan proyek tersebut.

Oleh karena isi postingan tersebut tidak faktual tidak benar dan berisi kebohongan serta telah viral di medsos yang membuat nama baik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dirugikan maka dengan ini kami memperingatkan saudara untuk;

1. Menjelaskan apa proyek yang saudara sebutkan dan siapa penanggung jawabnya.2. Menyebutkan dengan jelas siapa yang menyuruh saudara untuk menghapus foto anda. dengan Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan proyek tersebut serta kapan dan melalui media komunikasi apa instruksi itu disampaikan.3. Menunjukkan bukti komunikasi yang menyatakan permintaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghapus foto anda dengan Presiden Joko Widodo.

Kami tunggu dalam waktu 2 × 24 jam terhitung sejak Jumat 31 Juli 2020. Apabila tidak ada penjelasan dan klarifikasi secara tertulis dan ditandatangani di atas materai dari saudara maka kami akan langsung menempuh setiap dan semua upaya hukum sesuai dengan kaidah hukum pidana.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Surat somasi itu ditandatangi oleh Kepala Biro Hukum Setda DKI, Yayan Yuhanah dan ditembuskan kepada Gubernur DKI, Wakil Gubernur DKI, Sekretaris DKI, Asisten Pemerintah Sekda DKI.