Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan akan melakukan pemangkasan terhadap jajaran pegawai negeri sipil (PNS) yang mencapai 72.000. Tidak hanya itu, bahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mewacanakan untuk menghapuskan kantor Wali Kota.

Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, tengah menganalisis jumlah pegawai yang akan dipangkas. Karena, pegawai harian lepas sudah mendapatkan penghasilan sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP).

"Kita ingin PNS itu kerjanya betul-betul penuh. Sama kayak PHL, dulu outsourcing nyapu-nyapu dikit dapat 600 ribu. Sekarang kita bayar dia UMP. Kalau UMP harusnya kerjanya penuh dong," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/7).

Tak hanya itu, mantan Bupati Belitung Timur juga mewacanakan untuk menghapus kantor Wali Kota di seluruh Jakarta. Dia berpandangan, kunci pemerintah administrasi pemerintahan kota berada di kecamatan dan kelurahan.

"Perlu enggak sih gedung wali kota di Jakarta? Menurut saya Jakarta malahan sebetulnya enggak perlu pegawai begitu banyak. Kuncinya di mana? Kuncinya di kelurahan dan kecamatan, sebagai estate manager. Tapi kan untuk mencapai ke situ kan mesti bertahap," terangnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, jumlah ideal PNS Pemprov DKI Jakarta adalah 30.000 orang. Sehingga saat ini Pemprov DKI dianggap terlalu banyak mempekerjakan pegawai.

"Jumlah idealnya 30.000-an pegawai," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/7).

Dia menjelaskan, 30.000 orang ini nantinya akan difokuskan sebagai tenaga administrasi. Sementara itu, tenaga fungsional nantinya bisa diambil dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

"Jadi yang 30.000 itu untuk administrasi dan lainnya. Sedangkan untuk guru, dokter, tenaga medis, dan yang fungsional lainnya diisi dari P3K," tutup Agus.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan jumlah PNS DKI sudah terlalu banyak. Karena kini sudah ada Pekerja Harian Lepas (PHL), petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT).

"Terus terang PNS kita banyak banget. Belum lagi dibantu PPSU, dibantu PHL dan PKWT. Kalau ditotal semuanya bisa lebih dari 100 ribu orang. Artinya PNS terlampau banyak," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/7).

Dalam menata struktur PNS DKI, pihaknya tidak lagi menggunakan sistem zero growth, melainkan minus growth. Dengan kata lain, dengan minus growth, PNS yang sudah pensiun tidak akan diperpanjang lagi. Harus segera pensiun tanpa ada perpanjangan masa pensiun.

"Tidak boleh ada lagi perpanjangan usia pensiun. Lalu jangan terima (PNS) terus toh. Dengan cara seperti itu, kita bisa betul-betul menyesuaikan beban kerja dengan pegawai," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Rasionalisasi perampingan PNS di DKI hingga 41 persen telah dilaksanakan sejak tahun ini hingga tahun 2018 mendatang. Perampingan PNS bisa dilakukan dengan tiga tindakan. Caranya dengan penggabungan beberapa unit kerja perangkat daerah (UKPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pembubaran UKPD atau SKPD dan penambahan baru UKPD atau SKPD.

Untuk saat ini, Pemprov DKI lebih memilih menggabungkan beberapa UKPD atau SKPD. Tindakan ini berdampak pada pengurangan jumlah pegawai.

"Pengurangan jumlah pegawai itu ada yang alamiah dan direkayasa dengan sistem. Untuk alamiah itu kan meninggal dunia dan pensiun. Kalau dengan sistem, mereka yang tidak sesuai dengan harapan kami akan kami dorong untuk pensiun dini saja," tutup Djarot.

Perampingan PNS DKI sebanyak ini akan memangkas 41 persen dari total jumlah PNS DKI yang tercatat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI sebanyak 72.697. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu PNS non guru atau PNS struktural sebanyak 39.913 dan PNS Guru atau PNS.